alexametrics
29.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

WALHI Bali Sebut ANDAL RKL-RPL Tol Gilimanuk-Mengwi Cacat

DENPASAR, BALI EXPRESS – Rapat Pembahasan Dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) terkait proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, digelar Selasa (22/3). Kegiatan tersebut diselenggarakan di Four Star By Trans Hotel, Denpasar.

Rapat dihadiri oleh Komisi III DPRD Provinsi Bali, Komisi Penilai Andal (KPA) Provinsi Bali, Pemda Kabupaten Jembrana, serta pimpinan Camat dan Bendesa se kabupaten Jembrana yang terlintasi oleh trase Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi. Hadir juga Pemrakarsa, yakni PT. Sumber Rhodium Perkasa. Pembahasan ini dipimpin langsung oleh I Made Teja selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Bali.

 

Turut hadir WALHI Bali, yang dalam pembahasan dokumen tersebut menyatakan bahwa ANDAL Tol Gilimanuk-Mengwi cacat.  Karena pemrakarsa tidak dapat menjelaskan lokasi lahan pengganti bagi lahan pertanian yang diterbas oleh trase proyek jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dalam dokumen ANDAL tersebut.

 

Dikonfirmasi, Rabu (23/3), Direktur WALHI Bali, Made Krisna Bokis Dinata S.Pd menerangkan jika data terkait jumlah luasan pertanian berbeda antara yang terdapa di ANDAL milik pemrakarsa dengan Temuan WALHI Bali.  Sebab dalam temuannya WALHI Bali mendapati ada 480,54 Ha lahan pertanian produktif yang akan diterabas oleh proyek Jalan Tol tersebut.

 

Dimana dalam lahan persawahan produktif tersebut terdapat 98 wilayah Subak yang juga terancam oleh proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. “Dimana lokasi yang akan digunakan untuk mengganti lahan pertanian yang akan hilang karena proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ?” tanya Krisna Bokis.

 

Krisna pun kembali menerangkan bahwa penjelasan lokasi lahan sawah yang akan digunakan untuk mengganti sawah yang terkena proyek Tol Gilimanuk-Mengwi tersebut. Sebab banyaknya sawah yang akan diterabas tentunya akan berpengaruh terhadap produktivitas pertanian dalam menghasilkan beras.

 

“Karena saat ini, berdasarkan kajian dari Prof. Windia ahli pertanian, saat ini Bali sedang mengalami defisit beras sebanyak 100 ribu ton beras per tahunnya,” terangnya.

 

WALHI Bali juga memberikan tanggapan mengenai proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang merupakan proyek strategis yang diakomodir oleh UU Cipta Kerja. Dimana sebelumnya terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam amar Nomor 7 putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

 

Selain itu tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Jadi Konsultasi ANDAL RKL-RPL Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

 

Sementara dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, menjelaskan saat rapat ia langsung hadir di sana. Disebutkan, WALHI Bali memang menyampaikan terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

 

“Ini tentu menjadi guideline pada proses selanjutnya, baik analisa ANDAL RKL-RPL, termasuk pengadaan lahan oleh pemrakarsa termasuk pemerintah. Dalam jawaban sementara oleh pemrakarsa, karena penlok baru diselesaikan maka pertama mengenai luasan menjadi kajian WALHI dan kajian ANDAL RKL-RPL dari pemrakarsa yang belum selaras akan kembali ditinjau. Karena ada kemungkinan masing-masing kajian memiliki tinjauan area yang berbeda,” jelasnya.

 

Politisi PDIP ini juga menjelaskan mengenai pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2009 tersebut juga demikian.  Apakah memang betul yang terkena dan berapa luasan tersebut adalah area yang ditetapkan sebagai tanah pertanian berkelanjutan? sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 44 terkait penggantian lahan.

 

“Sementara ini penggantian lahan tersebut sepengetahuan saya kalau tidak salah dalam logika saya masih mengacu pada PP Nomor 19 Tahun 2021 mengenai pengadaan lahan  proyek strategi nasional (ganti untung). Jadi pada dasarnya kami Komisi  III demikian pula Pemprov Bali mendorong pelaksanaan pembangunan ini betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku demi kemaslahatan Bali pada umumnya,” tegas Adhi Ardhana.






Reporter: Putu Agus Adegrantika

DENPASAR, BALI EXPRESS – Rapat Pembahasan Dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) terkait proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, digelar Selasa (22/3). Kegiatan tersebut diselenggarakan di Four Star By Trans Hotel, Denpasar.

Rapat dihadiri oleh Komisi III DPRD Provinsi Bali, Komisi Penilai Andal (KPA) Provinsi Bali, Pemda Kabupaten Jembrana, serta pimpinan Camat dan Bendesa se kabupaten Jembrana yang terlintasi oleh trase Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi. Hadir juga Pemrakarsa, yakni PT. Sumber Rhodium Perkasa. Pembahasan ini dipimpin langsung oleh I Made Teja selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Bali.

 

Turut hadir WALHI Bali, yang dalam pembahasan dokumen tersebut menyatakan bahwa ANDAL Tol Gilimanuk-Mengwi cacat.  Karena pemrakarsa tidak dapat menjelaskan lokasi lahan pengganti bagi lahan pertanian yang diterbas oleh trase proyek jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dalam dokumen ANDAL tersebut.

 

Dikonfirmasi, Rabu (23/3), Direktur WALHI Bali, Made Krisna Bokis Dinata S.Pd menerangkan jika data terkait jumlah luasan pertanian berbeda antara yang terdapa di ANDAL milik pemrakarsa dengan Temuan WALHI Bali.  Sebab dalam temuannya WALHI Bali mendapati ada 480,54 Ha lahan pertanian produktif yang akan diterabas oleh proyek Jalan Tol tersebut.

 

Dimana dalam lahan persawahan produktif tersebut terdapat 98 wilayah Subak yang juga terancam oleh proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. “Dimana lokasi yang akan digunakan untuk mengganti lahan pertanian yang akan hilang karena proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ?” tanya Krisna Bokis.

 

Krisna pun kembali menerangkan bahwa penjelasan lokasi lahan sawah yang akan digunakan untuk mengganti sawah yang terkena proyek Tol Gilimanuk-Mengwi tersebut. Sebab banyaknya sawah yang akan diterabas tentunya akan berpengaruh terhadap produktivitas pertanian dalam menghasilkan beras.

 

“Karena saat ini, berdasarkan kajian dari Prof. Windia ahli pertanian, saat ini Bali sedang mengalami defisit beras sebanyak 100 ribu ton beras per tahunnya,” terangnya.

 

WALHI Bali juga memberikan tanggapan mengenai proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang merupakan proyek strategis yang diakomodir oleh UU Cipta Kerja. Dimana sebelumnya terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam amar Nomor 7 putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

 

Selain itu tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Jadi Konsultasi ANDAL RKL-RPL Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

 

Sementara dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, menjelaskan saat rapat ia langsung hadir di sana. Disebutkan, WALHI Bali memang menyampaikan terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

 

“Ini tentu menjadi guideline pada proses selanjutnya, baik analisa ANDAL RKL-RPL, termasuk pengadaan lahan oleh pemrakarsa termasuk pemerintah. Dalam jawaban sementara oleh pemrakarsa, karena penlok baru diselesaikan maka pertama mengenai luasan menjadi kajian WALHI dan kajian ANDAL RKL-RPL dari pemrakarsa yang belum selaras akan kembali ditinjau. Karena ada kemungkinan masing-masing kajian memiliki tinjauan area yang berbeda,” jelasnya.

 

Politisi PDIP ini juga menjelaskan mengenai pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2009 tersebut juga demikian.  Apakah memang betul yang terkena dan berapa luasan tersebut adalah area yang ditetapkan sebagai tanah pertanian berkelanjutan? sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 44 terkait penggantian lahan.

 

“Sementara ini penggantian lahan tersebut sepengetahuan saya kalau tidak salah dalam logika saya masih mengacu pada PP Nomor 19 Tahun 2021 mengenai pengadaan lahan  proyek strategi nasional (ganti untung). Jadi pada dasarnya kami Komisi  III demikian pula Pemprov Bali mendorong pelaksanaan pembangunan ini betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku demi kemaslahatan Bali pada umumnya,” tegas Adhi Ardhana.






Reporter: Putu Agus Adegrantika

Most Read

Artikel Terbaru

/