DENPASAR, BALI EXPRESS – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali gerak cepat melakukan koordinasi ke daerah yang terdapatnya aktifitas saat Nyepi dilakukan oleh oknum intoleransi. Sehingga PHDI Bali turun langsung ke wilayah tersebut, khususnya di Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar.
Aktifitas saat Nyepi tersebut terdapat sejumlah warga di Desa Sumber Klampok, dan di wilayah Taman Pancing, Denpasar. Ketua PHDI Provinsi Bali I Nyoman Kenak pun turun langsung ke Buleleng.
Dirinya mengapresiasi sepak terjang PHDI Buleleng, Kepolisian Gerokgak dan Desa Adat Sumber Klampok yang sigap mengatasi persoalan di sana. “Beberapa warga ada yang WA saya. Kaget juga melihat video itu. Lokasi di Denpasar dan di Buleleng. Saya segera koordinasi dengan Ketua PHDI Denpasar dan Buleleng. Pagi tadi saya sudah temui Ketua PHDI Denpasar Made Arka, dan siangnya meluncur langsung ke Buleleng,” ungkapnya, Kamis (23/3).
Dirinya menegaskan, majelis umat lintas agama di Bali sejatinya telah sepakat bahwa toleransi dalam menjalani hari besar harus dikedepankan. Dia meyakini ini juga menjadi kesepakatan umat lintas agama di Bali, namun segelintir oknum malah berlaku berbeda.
Maka dia berharap seluruh masyarakat dapat mengendalikan diri untuk tercapainya toleransi yang imbang. Khusus di Buleleng, ia menyebutkan dua warga yang dinilai provokator kini diamankan di Polsek Grokgak, Buleleng. Mereka ditahan hingga ada putusan dari Desa Adat Sumber Klampok, PHDI dan Kepolisian.
Polda Bali dan Kepolisian Sektor Gerokgak, bersama Kesbangpol Buleleng, FKUB, PHDI, MUI, Kemenag Buleleng dan Bendesa Adat Sumber Klampok dan tokoh masyarakat sudah langsung menggelar pertemuan pada Kamis 23 Maret 2023 di Polsek Gerokgak.
Informasi yang didapatkan dari Ketua PHDI Kabupaten Buleleng, I Gde Made Metera menyebut pertemuan ini awalnya merupakan koordinasi, namun menjadi mediasi.
Agar tidak merembet ke unsur SARA, pihaknya koordinasikan langsung dengan MUI untuk segera meredakan situasi untuk mencegah potensi konflik yang lebih besar.
Kronologi peristiwa itu berawal dari sejumlah warga yang hendak memancing ke pantai di kawasan Sumber Klampok. Setelah dilarang, terjadilah cekcok. Tak berselang lama, tokoh warga Muslim setempat telah mengatasi dan warga yang awalnya berkeliaran telah kembali ke tempat masing-masing.
Selain itu, di tempat berbeda bule nampak tetap beraktifitas seperti biasa di tempat umum. Aksi tersebut dinilainya bukan lagi soal kurangnya edukasi terhadap wisatawan. Namun memang perilaku bule yang tak bisa menghargai kesakralan pelaksanaan Nyepi di Bali.
“Bule-bule, atau siapapun yang tak bisa menghargai Bali, harusnya ditindak tegas. Kalau bule, ya deportasi!,” ungkapnya.
Dirinya mendukung upaya pihak berwenang seperti Polisi, Kemenkumham, Imigrasi serta Pemerintah Provinsi Bali untuk menindak tegas bule-bule nakal, maupun pihak lainnya yang melecehkan Bali.
“Penindakan dilakukan untuk mendukung pariwisata Bali yang berkualitas. Tentu dampaknya ada, misalnya kunjungan wisman menurun, tapi kita tidak lagi ingin wisata yang menentukan kuantiti, tapi kualitas,” tegasnya.
Sanksi tersebut menurutnya tidak sebanding dengan kerugian masyarakat setempat untuk menggelar upacara dan menjaga kesucian pelaksanaan Nyepi. Kenak juga mengapresiasi peran Pecalang di masing-masing desa adat yang telah berupaya menjaga daerahnya agar pelaksanaan Nyepi kondusif.
Selain pelecehan Nyepi, dirinya juga menanggapi aksi bule yang telanjang di Gunung Agung belum lama ini. Selain penegakan hukum, dia menilai masyarakat di kawasan suci juga harus meningkatkan kewaspadaannya terhadap kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik.
Dari informasi yang dia dapat, Kenak menyebutkan bule tersebut mendaki ke Gunung Agung tanpa didampingi pemandu. Rombongan bule yang diperkirakan berjumlah tujuh orang itu diduga mendaki pada dini hari, saat tidak ada petugas.
“Ini jadi renungan bersama, kami menilai tidak ada pihak yang disalahkan, namun kini kita perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat. Kami meyakini masyarakat setempat telah memikirkan hal ini,” pungkas Kenak.
