alexametrics
27.8 C
Denpasar
Wednesday, June 29, 2022

GPS Sindir Perubahan SMAN Bali Mandara: “Ganti dengan SMA Koster Dua Periode”

DENPASAR, BALI EXPRESS – SMA Negeri Bali Mandara dikembalikan sebagai SMA pada umumnya. Itu artinya sekolah negeri favorit milik Pemprov Bali tidak lagi dikhususkan menerima peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Menanggapi hal tersebut, Gede Pasek Suardika mengaku kecewa dengan alasan keputusan Pemprov Bali yang secara resmi telah mengembalikan status SMA Negeri Bali Mandara.

Secara rinci Pasek Suardika mengungkap, ada beberapa pointer yang menjadi alasan dikembalikannya SMA Bali Mandara menjadi SMA biasa. Pertama, satuan biaya terlalu tinggi dibandingkan SMA pada umumnya. Kedua output yang dihasilnya masih di bawah SMA/ SMK lainnya, baik  dalam penerimaan di perguruan tinggi negeri, penerimaan di universitas luar negeri, maupun penerimaan di dunia usaha. Bahkan disebutkan SMA/SMK Bali Mandara tidak efektif, tidak efisien dan tidak berkeadilan. “Dengan biaya yang tinggi dan output yang rendah, itu artinya SMAN Bali Mandara disimpulkan tidak berkualitas,” ungkapnya.

Sesuai dengan konsep awal pembangunan sebagai sekolah untuk siswa miskin, seharusnya SMA Negeri Bali Mandara tidak bisa disama-ratakan dengan sekolah pada umumnya. Siswa miskin memang harus mendapat sentuhan negara dalam hal pendidikan sehingga menjadi produktif. “Investasi pendidikan model Bali Mandara ini tentu biayanya lebih mahal, jelas itu. Itu karena polanya boarding school,” jelasnya.

Pasek Suardika juga mengungkapkan bahwa output yang dihasilkan oleh SMA Negeri Bali Mandara tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini terbukti dengan SMA Bali Mandara selalu masuk 10 besar sekolah terbaik di Bali setiap tahunnya. “Dibandingkan dengan sekolah yang sudah ada berpuluh-puluh tahun, SMA Bali Mandara selalu masuk 10 besar dan orang-orang miskin yang dientaskan,” ungkapnya.

Meski sebagai orang yang rajin mengkritisi kebijakan Mangku Pastika, Pasek Suardika mengaku soal pendidikan patut mengacungi jempol kebijakan SMA Bali Mandara tersebut. Program tersebut merupakan “shortcut” bagi anak-anak miskin untuk lebih maju.

“Ketika mau menyamakan SMA satu dengan yang lainnya, variabelnya harus sama. Kalau pun biaya dikeluarkan terlalu tinggi, seharusnya yang dilakukan penghematan bukan pembubaran konsep dasarnya,” tambah GPS.

Pasek pun menantang Pemprov Bali membuka data, apakah anggaran APBD dan APBN sebesar 20 % sudah terpenuhi untuk fungsi pendidikan. “Provinsi punya kewenangan di SMA dan SMK. Berani gak Pemprov Bali buka data. APBD-nya dibedah, sudahkah mencapai 20% fungsi pendidikan yang di-handle oleh provinsi,” ujarnya.

Lebih lanjut Pasek mengatakan, alasan financial dalam pembubaran konsep SMA Bali Mandara menjadi alasan yang mengada-ada dan sebagai alasan politik. “Kepemimpinan hari ini begitu alergi dengan keberhasilan kepemimpinan lalu, sehingga ia ingin pada masa kepemimpinannyalah yang paling sukses, sementara kepemimpinan yang dulu kalah,”ungkapnya.

Pasek pun menyarankan, jika yang mendasari adalah alasan politik, sebaiknya ganti nama sekolahnya saja, tetapi tetap pertahankan konsepnya. “Ganti namanya saja, misalnya SMA Bali Mandara diganti SMA Koster Dua Periode. Orang miskin itu tidak perlu namanya, tapi akses dan peluang untuk mengubah nasibnya,” pungkasnya.






Reporter: Wiwin Meliana

DENPASAR, BALI EXPRESS – SMA Negeri Bali Mandara dikembalikan sebagai SMA pada umumnya. Itu artinya sekolah negeri favorit milik Pemprov Bali tidak lagi dikhususkan menerima peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Menanggapi hal tersebut, Gede Pasek Suardika mengaku kecewa dengan alasan keputusan Pemprov Bali yang secara resmi telah mengembalikan status SMA Negeri Bali Mandara.

Secara rinci Pasek Suardika mengungkap, ada beberapa pointer yang menjadi alasan dikembalikannya SMA Bali Mandara menjadi SMA biasa. Pertama, satuan biaya terlalu tinggi dibandingkan SMA pada umumnya. Kedua output yang dihasilnya masih di bawah SMA/ SMK lainnya, baik  dalam penerimaan di perguruan tinggi negeri, penerimaan di universitas luar negeri, maupun penerimaan di dunia usaha. Bahkan disebutkan SMA/SMK Bali Mandara tidak efektif, tidak efisien dan tidak berkeadilan. “Dengan biaya yang tinggi dan output yang rendah, itu artinya SMAN Bali Mandara disimpulkan tidak berkualitas,” ungkapnya.

Sesuai dengan konsep awal pembangunan sebagai sekolah untuk siswa miskin, seharusnya SMA Negeri Bali Mandara tidak bisa disama-ratakan dengan sekolah pada umumnya. Siswa miskin memang harus mendapat sentuhan negara dalam hal pendidikan sehingga menjadi produktif. “Investasi pendidikan model Bali Mandara ini tentu biayanya lebih mahal, jelas itu. Itu karena polanya boarding school,” jelasnya.

Pasek Suardika juga mengungkapkan bahwa output yang dihasilkan oleh SMA Negeri Bali Mandara tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini terbukti dengan SMA Bali Mandara selalu masuk 10 besar sekolah terbaik di Bali setiap tahunnya. “Dibandingkan dengan sekolah yang sudah ada berpuluh-puluh tahun, SMA Bali Mandara selalu masuk 10 besar dan orang-orang miskin yang dientaskan,” ungkapnya.

Meski sebagai orang yang rajin mengkritisi kebijakan Mangku Pastika, Pasek Suardika mengaku soal pendidikan patut mengacungi jempol kebijakan SMA Bali Mandara tersebut. Program tersebut merupakan “shortcut” bagi anak-anak miskin untuk lebih maju.

“Ketika mau menyamakan SMA satu dengan yang lainnya, variabelnya harus sama. Kalau pun biaya dikeluarkan terlalu tinggi, seharusnya yang dilakukan penghematan bukan pembubaran konsep dasarnya,” tambah GPS.

Pasek pun menantang Pemprov Bali membuka data, apakah anggaran APBD dan APBN sebesar 20 % sudah terpenuhi untuk fungsi pendidikan. “Provinsi punya kewenangan di SMA dan SMK. Berani gak Pemprov Bali buka data. APBD-nya dibedah, sudahkah mencapai 20% fungsi pendidikan yang di-handle oleh provinsi,” ujarnya.

Lebih lanjut Pasek mengatakan, alasan financial dalam pembubaran konsep SMA Bali Mandara menjadi alasan yang mengada-ada dan sebagai alasan politik. “Kepemimpinan hari ini begitu alergi dengan keberhasilan kepemimpinan lalu, sehingga ia ingin pada masa kepemimpinannyalah yang paling sukses, sementara kepemimpinan yang dulu kalah,”ungkapnya.

Pasek pun menyarankan, jika yang mendasari adalah alasan politik, sebaiknya ganti nama sekolahnya saja, tetapi tetap pertahankan konsepnya. “Ganti namanya saja, misalnya SMA Bali Mandara diganti SMA Koster Dua Periode. Orang miskin itu tidak perlu namanya, tapi akses dan peluang untuk mengubah nasibnya,” pungkasnya.






Reporter: Wiwin Meliana

Most Read

Artikel Terbaru

/