alexametrics
25.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Badung Kembali Cairkan Bansos untuk Pekerja Pariwisata

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kembali mencairkan bantuan sosial (Bansos) bagi pekerja formal di sektor pariwisata dan sektor lainnya yang terkena PHK dan dirumahkan akibat terdampak Covid-19. Kamis (23/7) bansos tahap II gelombang I diserahkan di Kecamatan Kuta Utara dan Mengwi oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa. Untuk di Kuta Utara diserahkan secara simbolis kepada 30 pekerja dan di Mengwi diserahkan kepada 50 pekerja. Masing-masing menerima Rp 600 ribu setiap bulannya selama tiga bulan. 

Wabup Ketut Suiasa menyebutkan, ada tiga program utama baik dari pemerintah pusat, daerah maupun desa untuk penanganan Covid, yakni kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Pemberian bansos bagi pekerja formal di sektor pariwisata dan lainnya ini sebagai salah satu program jaring pengaman sosial yang dananya murni dari APBD. “Dari tiga program pemerintah hingga dana desa tersebut, kami formulasi tidak kurang dari 40 persen KK di Badung yang menerima bantuan dari 127.659 jumlah KK di Badung. Kalau dibandingkan jumlah KK miskin di Badung tahun 2017 hanya 1,7 persen, berarti klaster masyarakat yang menerima bantuan terdampak Covid ini sudah masuk pada klaster masyarakat kategori menengah,” jelasnya.

Menurut Suiasa, apa yang dijalankan ini menunjukkan begitu besarnya perhatian pemerintah Kabupaten Badung hingga tingkat desa dalam upaya mengurangi beban masyarakat baik dari sisi ekonomi, menjaga kualitas kehidupan dan kualitas kesehatan masyarakat itu sendiri. 

Sementara itu, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja IB Oka Dirga melaporkan, pemberian bansos ini sebagai salah satu kebijakan strategis Pemkab Badung dalam percepatan penanganan wabah pandemi Covid-19 yang bertujuan sebagai jaring pengaman sosial. Para pekerja formal yang menerima bansos, harus memenuhi beberapa kriteria seperti memiliki e-KTP Badung, mengalami PHK dan dirumahkan mulai 1 Maret 2020 yang diketahui manajemen perusahaan, surat pernyataan belum pernah/tidak sedang menerima bantuan dari pemerintah yang diketahui oleh kaling/kelian dinas setempat serta nomor surat ijin berusaha.

Ditambahkan, anggaran untuk bansos ini sebesar Rp 15 miliar lebih yang bersumber dari APBD Badung tahun 2020 dengan jumlah kuota 8.335 orang. Jumlah pemohon yang mendaftar melalui sistem link sebanyak 9.839 pekerja yang selanjutnya diverifikasi dan cleansing oleh tim. Dalam tahap II gelombang I ini, yang lolos verifikasi sebanyak 1.059 orang dari 5.452 pemohon. “Total yang sudah cair hingga saat ini sebanyak 2.493 penerima,” jelas mantan Kabag Umum ini. 

Turut hadir mendampingi, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, anggota DPRD Badung I Wayan Regep, Wakapolres Badung, Kejaksaan Negeri Badung, Kabag SUMDA Polres Badung, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja, Bank BPD Bali, Camat Kuta Utara dan Camat Mengwi.


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kembali mencairkan bantuan sosial (Bansos) bagi pekerja formal di sektor pariwisata dan sektor lainnya yang terkena PHK dan dirumahkan akibat terdampak Covid-19. Kamis (23/7) bansos tahap II gelombang I diserahkan di Kecamatan Kuta Utara dan Mengwi oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa. Untuk di Kuta Utara diserahkan secara simbolis kepada 30 pekerja dan di Mengwi diserahkan kepada 50 pekerja. Masing-masing menerima Rp 600 ribu setiap bulannya selama tiga bulan. 

Wabup Ketut Suiasa menyebutkan, ada tiga program utama baik dari pemerintah pusat, daerah maupun desa untuk penanganan Covid, yakni kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Pemberian bansos bagi pekerja formal di sektor pariwisata dan lainnya ini sebagai salah satu program jaring pengaman sosial yang dananya murni dari APBD. “Dari tiga program pemerintah hingga dana desa tersebut, kami formulasi tidak kurang dari 40 persen KK di Badung yang menerima bantuan dari 127.659 jumlah KK di Badung. Kalau dibandingkan jumlah KK miskin di Badung tahun 2017 hanya 1,7 persen, berarti klaster masyarakat yang menerima bantuan terdampak Covid ini sudah masuk pada klaster masyarakat kategori menengah,” jelasnya.

Menurut Suiasa, apa yang dijalankan ini menunjukkan begitu besarnya perhatian pemerintah Kabupaten Badung hingga tingkat desa dalam upaya mengurangi beban masyarakat baik dari sisi ekonomi, menjaga kualitas kehidupan dan kualitas kesehatan masyarakat itu sendiri. 

Sementara itu, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja IB Oka Dirga melaporkan, pemberian bansos ini sebagai salah satu kebijakan strategis Pemkab Badung dalam percepatan penanganan wabah pandemi Covid-19 yang bertujuan sebagai jaring pengaman sosial. Para pekerja formal yang menerima bansos, harus memenuhi beberapa kriteria seperti memiliki e-KTP Badung, mengalami PHK dan dirumahkan mulai 1 Maret 2020 yang diketahui manajemen perusahaan, surat pernyataan belum pernah/tidak sedang menerima bantuan dari pemerintah yang diketahui oleh kaling/kelian dinas setempat serta nomor surat ijin berusaha.

Ditambahkan, anggaran untuk bansos ini sebesar Rp 15 miliar lebih yang bersumber dari APBD Badung tahun 2020 dengan jumlah kuota 8.335 orang. Jumlah pemohon yang mendaftar melalui sistem link sebanyak 9.839 pekerja yang selanjutnya diverifikasi dan cleansing oleh tim. Dalam tahap II gelombang I ini, yang lolos verifikasi sebanyak 1.059 orang dari 5.452 pemohon. “Total yang sudah cair hingga saat ini sebanyak 2.493 penerima,” jelas mantan Kabag Umum ini. 

Turut hadir mendampingi, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, anggota DPRD Badung I Wayan Regep, Wakapolres Badung, Kejaksaan Negeri Badung, Kabag SUMDA Polres Badung, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja, Bank BPD Bali, Camat Kuta Utara dan Camat Mengwi.


Most Read

Artikel Terbaru

/