alexametrics
27.6 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Badung Siapkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Selama ini Pemkab Badung melakukan pendekatan persuasif kepada pelanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Namun demikian, ke depan pemerintah akan lebih tegas. Bahkan bagi pelanggar, bisa dikenakan sanksi berupa denda. Terkait hal itu, Pemkab Badung telah merancang peratuan bupati (perbup) sebagai dasar hukumnya. Saat ini ranperbup telah dikirim ke Pemprov Bali untuk dilakukan verifikasi.
Adapun ranperbup tersebut, dikatakan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kepala Satpol PP Badung IGAK Suryanegara, membenarkan rancangan ranperbup tersebut. “Kewajiban mematuhi protokol kesehatan ini tidak saja berlaku bagi perorangan, melainkan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum,” ungkapnya, Minggu (23/8).
Jika melanggar, lanjut Suryanegara, sanksi pun menunggu. Mulai sanksi berupa teguran lisan, tertulis, kerja sosial, denda asminitratif, bahkan penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha. Terkait denda, perorangan bisa dikenakan sebesar Rp 100 ribu. Sedangkan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, mencapai Rp 500 ribu.
Hal ini, jelasnya, merupakan upaya pemerintah agar masyarakat disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Mulai dari penggunaan alat pelindung diri seperti masker, membersihkan tangan secara teratur, physical distanding, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sehingga pengenaan denda ini bukan menjadi tujuan utama pemerintah dalam ranperbup tersebut. “Lebih daripada itu, bagaimana agar sadar pentingnya menaati protokol kesehatan. Jangan sampai setelah dikenakan denda baru sadar. Kami tidak menginginkan itu. Kami harapkan masyarakat betul-betul sadar pentingnya menaati protokol kesehatan,” tegas Suryanegara.
Nah, ranperbup, kata Suryanegara, telah dikirim ke Pemprov Bali untuk dilakukan verifikasi. Sehingga pihaknya tengah menunggu proses tersebut. “Kalau tidak salah tanggal 19 Agustus 2020 Ranperbup dikirim ke provinsi,” tandasnya.

Baca Juga :  Pikun, Pekak dari Abiansemal Tewas Jatuh ke Dalam Sumur

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Selama ini Pemkab Badung melakukan pendekatan persuasif kepada pelanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Namun demikian, ke depan pemerintah akan lebih tegas. Bahkan bagi pelanggar, bisa dikenakan sanksi berupa denda. Terkait hal itu, Pemkab Badung telah merancang peratuan bupati (perbup) sebagai dasar hukumnya. Saat ini ranperbup telah dikirim ke Pemprov Bali untuk dilakukan verifikasi.
Adapun ranperbup tersebut, dikatakan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kepala Satpol PP Badung IGAK Suryanegara, membenarkan rancangan ranperbup tersebut. “Kewajiban mematuhi protokol kesehatan ini tidak saja berlaku bagi perorangan, melainkan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum,” ungkapnya, Minggu (23/8).
Jika melanggar, lanjut Suryanegara, sanksi pun menunggu. Mulai sanksi berupa teguran lisan, tertulis, kerja sosial, denda asminitratif, bahkan penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha. Terkait denda, perorangan bisa dikenakan sebesar Rp 100 ribu. Sedangkan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, mencapai Rp 500 ribu.
Hal ini, jelasnya, merupakan upaya pemerintah agar masyarakat disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Mulai dari penggunaan alat pelindung diri seperti masker, membersihkan tangan secara teratur, physical distanding, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sehingga pengenaan denda ini bukan menjadi tujuan utama pemerintah dalam ranperbup tersebut. “Lebih daripada itu, bagaimana agar sadar pentingnya menaati protokol kesehatan. Jangan sampai setelah dikenakan denda baru sadar. Kami tidak menginginkan itu. Kami harapkan masyarakat betul-betul sadar pentingnya menaati protokol kesehatan,” tegas Suryanegara.
Nah, ranperbup, kata Suryanegara, telah dikirim ke Pemprov Bali untuk dilakukan verifikasi. Sehingga pihaknya tengah menunggu proses tersebut. “Kalau tidak salah tanggal 19 Agustus 2020 Ranperbup dikirim ke provinsi,” tandasnya.

Baca Juga :  FPMSI Serukan Gerakan Dukung New Normal dan Protokol Kesehatan

Most Read

Artikel Terbaru

/