alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

KAHMI Badung Gelar Diskusi Online, Soal Kriteria Ketua MUI Pusat

DENPASAR, BALI EXPRESS – Majelis Daerah Korps Alumni HMI (KAHMI) Badung kembali menggelar diskusi online bertajuk mencari kriteria ideal ketua umum MUI Pusat untuk kemaslahatan umat. Acara yang digelar, Rabu (23/9), digelar melalui aplikasi zoom meeting

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi KH. Saefudin Zaeni selaku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Denpasar, KH Nur Hadi selaku rais syuriah PWNU Bali dan H. Lewak Karma M.Pd selaku Korwil Pergunu Bali Nusa Tenggara

KH. Saefudin Zaeni selaku narasumber menyampaikan, sosok ketua MUI harus memiliki kriteria yang bisa memberikan bimbingan kepada umat. “Sosok ketua MUI itu tidak cukup hanya pintar, tetapi juga harus mampu memberi bimbingan kepada umat Islam,” paparnya dalam diskusi.

Kriteria lain yang harus dimiliki oleh ketua MUI adalah mampu memberikan fatwa terhadap satu masalah keumatan dan kebangsaan. “Kemudian ketua MUI harus mampu memberikan fatwa. Untuk memberikan fatwa, ketua MUI harus memiliki kemampuan ilmu yang konfrehensif,” ungkap KH. Zaeni kembali.

Kriteria yang ketiga, menurut ketua MUI kota Denpasar ini, sosok ketua MUI harus bisa menjadi penghubung antara umat dan pemerintah serta umat lain. “Contoh ketua MUI pertama, Buya Hamka, mau menjadi ketua MUI, dengan syarat MUI bisa menghubungkan umat dengan pemerintah. Harus ada kemampuan untuk bisa menghubungkan hal tersebut,” tegasnya

Terkait hal itu, narasumber NU, KH Nur Hadi menekankan, seorang ketua MUI di pusat harus memiliki sanad keilmuan yang jelas. “Sosok ketua MUI harus sanad ilmunya jelas, sehingga kapasitas keilmuannya juga jelas,” jelasnya lagi.

Ulama sepuh yang memiliki pesantren Hafidz di Tabanan ini menilai, banyak sosok yang memiliki kriteria tersebut.

Sementara itu, H. Lewa Karma menyampaikan bahwa seorang ketua MUI tidak boleh terlibat politik praktis. “Seorang ketua MUI tidak boleh berpolitik praktis, karena ketua MUI harus menjadi sosok pemersatu,” ungkapnya lagi.

Lanjut H. Lewa menekankan, pemilihan ketua MUI bukan proses politik. “Ketua MUI harus memahami fungsinya. Perjalanan MUI perlu reorientasi. Titik tekan saya, calon ketua MUI tidak boleh berpolitik,” pungkasnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Majelis Daerah Korps Alumni HMI (KAHMI) Badung kembali menggelar diskusi online bertajuk mencari kriteria ideal ketua umum MUI Pusat untuk kemaslahatan umat. Acara yang digelar, Rabu (23/9), digelar melalui aplikasi zoom meeting

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi KH. Saefudin Zaeni selaku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Denpasar, KH Nur Hadi selaku rais syuriah PWNU Bali dan H. Lewak Karma M.Pd selaku Korwil Pergunu Bali Nusa Tenggara

KH. Saefudin Zaeni selaku narasumber menyampaikan, sosok ketua MUI harus memiliki kriteria yang bisa memberikan bimbingan kepada umat. “Sosok ketua MUI itu tidak cukup hanya pintar, tetapi juga harus mampu memberi bimbingan kepada umat Islam,” paparnya dalam diskusi.

Kriteria lain yang harus dimiliki oleh ketua MUI adalah mampu memberikan fatwa terhadap satu masalah keumatan dan kebangsaan. “Kemudian ketua MUI harus mampu memberikan fatwa. Untuk memberikan fatwa, ketua MUI harus memiliki kemampuan ilmu yang konfrehensif,” ungkap KH. Zaeni kembali.

Kriteria yang ketiga, menurut ketua MUI kota Denpasar ini, sosok ketua MUI harus bisa menjadi penghubung antara umat dan pemerintah serta umat lain. “Contoh ketua MUI pertama, Buya Hamka, mau menjadi ketua MUI, dengan syarat MUI bisa menghubungkan umat dengan pemerintah. Harus ada kemampuan untuk bisa menghubungkan hal tersebut,” tegasnya

Terkait hal itu, narasumber NU, KH Nur Hadi menekankan, seorang ketua MUI di pusat harus memiliki sanad keilmuan yang jelas. “Sosok ketua MUI harus sanad ilmunya jelas, sehingga kapasitas keilmuannya juga jelas,” jelasnya lagi.

Ulama sepuh yang memiliki pesantren Hafidz di Tabanan ini menilai, banyak sosok yang memiliki kriteria tersebut.

Sementara itu, H. Lewa Karma menyampaikan bahwa seorang ketua MUI tidak boleh terlibat politik praktis. “Seorang ketua MUI tidak boleh berpolitik praktis, karena ketua MUI harus menjadi sosok pemersatu,” ungkapnya lagi.

Lanjut H. Lewa menekankan, pemilihan ketua MUI bukan proses politik. “Ketua MUI harus memahami fungsinya. Perjalanan MUI perlu reorientasi. Titik tekan saya, calon ketua MUI tidak boleh berpolitik,” pungkasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/