Selasa, 26 Oct 2021
Bali Express
Home / Bali
icon featured
Bali

Koster Serahkan 813 Sertifikat di Sumberklampok

Masalah Puluhan Tahun Tuntas

23 September 2021, 09: 32: 33 WIB | editor : Nyoman Suarna

Koster Serahkan 813 Sertifikat di Sumberklampok

SEMRINGAH: Warga Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, foto bersama dengan Gubernur Bali Wayan Koster seteah mendapat sertifikat, Rabu (23/9). (Humas Pemprov Bali for Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Gubernur Bali Wayan Koster  menyerahkan sertifikat hak milik tanah garapan kepada warga Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Rabu (22/9). Sertifikat kepemilikan hak atas tanah garapan itu pun secara gratis, biaya sudah ditanggung APBN.

“Saya yakin, hari ini merupakan hari bersejarah dan membahagiakan bagi warga Desa Sumberklampok. Karena baru mendapatkan sertifikat kepemilikan hak atas tanah garapan secara gratis dibiayai penuh dari APBN. Sehingga memiliki kepastian masa depan, setelah mengalami perjuangan yang cukup panjang yaitu selama 61 tahun, sejak tahun 1960,” jelas Koster. 

Menurut informasi, warga Desa Sumberklampok telah menempati tanah ini secara turun temurun sejak 1923. Pada saat perabasan hutan untuk menjadi kawasan perkebunan oleh Pemerintah Belanda (eigendom verpoonding). Namun warga belum memiliki tanda bukti kepemilikan yang sah. Tanah yang ditempati dan digarap seluas 612,93 hektar.

Baca juga: 1.092 KPM Tak Cairkan BST, Pemerintah Kembalikan Dana Rp 200 Juta

Selama menggarap dan menguasai tanah tersebut, warga belum memiliki bukti hak kepemilikan atas tanah yang ditempati sebagai tempat tinggal dan lahan garapan. Kondisi ini terus berlanjut, karena ketika warga mengajukan permohonan hak milik, belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pihak warga, sehingga warga tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempati dan digarap. 

Hal ini mengakibatkan nasib warga semakin tidak jelas, mengingat sejak tahun 1993 masa pengelolaan tanah oleh Yayasan Kebaktian Proklamasi telah berakhir. “Setelah mempelajari dokumen riwayat tanah, dan melakukan pembahasan dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, saya dapat mempertimbangkan permohonan warga untuk memperoleh hak atas tanah yang ditempati dan digarap melalui kebijakan Reforma Agraria,” imbuhnya.

Adapun yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan adalah secara faktual warga telah menempati/menggarap tanah secara turun temurun  sejak tahun 1923. Warga telah berjuang untuk memperoleh hak atas tanah yang ditempati/digarap sejak tahun 1960.

Secara faktual telah terbentuk Desa Adat Sumberklampok sejak tahun 1930, dan secara faktual telah terbentuk Desa Dinas Desa Sumberklampok sejak tahun 1967. Kemudian menjadi desa dinas yang definitif pada tahun 2000. “Kemudian saya mengundang kepala desa, bandesa adat, dan tokoh masyarakat Desa Sumberklampok (Tim Sembilan) untuk melakukan pertemuan guna membahas komposisi pembagian tanah antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pihak warga,” jelasnya.

Setelah melalui diskusi yang mendalam, Koster menyepakati komposisi pembagian yang diinginkan oleh pihak warga yaitu sebesar 30 persen (154,23 hektar) untuk Pemerintah Provinsi Bali dan sebesar 70 persen (359,87 hektar) untuk pihak warga (dari total tanah garapan saja seluas 514,10 hektar). 

Dengan demikian, pihak warga memperoleh tanah dengan total luas mencapai 458,70 hektar atau sekitar 74,84 persen (terdiri dari tempat tinggal dengan luas 65,55 hektar, fasilitas umum dan jalan dengan luas 33,28 hektar, dan tanah garapan dengan luas 359,87 hektar). “Menurut hemat saya, kebijakan ini sudah merupakan keputusan yang sangat arif dan bijaksana dengan menunjukkan keberpihakan penuh kepada pihak warga Desa Sumberklampok,” tegasnya. 

Kemudian ia meminta kepada Badan Pertanahan Provinsi Bali untuk melakukan proses pensertifikatan tanah, melalui kebijakan Reforma Agraria serta agar menyelesaikan sertifikat secara cepat. “Saya melakukan komunikasi langsung dengan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang RI mengenai proses pensertifikatan ini, Beliau sangat menyetujui kebijakan yang saya lakukan, karena sesuai dengan program Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” ujar Koster. 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali telah dengan sangat cepat menyelesaikan sertifikat tanah pihak warga sesuai rencana. Sehingga untuk tahap kedua ini sudah bisa diselesaikan untuk tanah garapan pihak warga sebanyak 813 sertifikat, yang merupakan kelanjutan penyerahan sebanyak 800 sertifikat tanah tempat tinggal yang sudah diserahkan pada tanggal 18 Mei 2001 yang lalu. “Astungkara, pada hari ini, sudah dapat diserahkan sebanyak 813 sertifikat hak milik tanah garapan kepada warga Desa Sumberklampok, semuanya sudah selesai,” imbuhnya.

(bx/ade/man/JPR)

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia