27.6 C
Denpasar
Thursday, September 29, 2022

Pakai Duit Nasabah, Ketua LPD Ambengan Tersangka Korupsi Rp 1,9 M

BADUNG, BALI EXPRESS – Tindak pidana korupsi kembali menjangkiti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Kali ini masalah itu dialami LPD Desa Adat Ambengan, Desa Ayunan, Abiansemal, Badung. Ketua LPD bernama Ida Ayu Nyoman Kartini, 47, pun ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Badung.

Melalui keterangan persnya, Kasi Humas Polres Badung Iptu Ketut Sudana menjelaskan kasus ini mencuat saat kepolisian menerima informasi bahwa masyarakat tak bisa menarik uang mereka di LPD Ambengan. Menindaklanjuti hal itu, Tim Unit 3 Tipidkor Polres Badung melaksanakan penyelidikan pada 28 Januari 2019. Hasilnya, memang ditemukan masalah dana nasabah yang disimpan tidak bisa ditarik. Bahkan, dana kas LPD Ambengan tidak ada alias kosong.

“Sehingga diduga kuat ada tindak pidana dalam pengelolaan dana LPD,” ujarnya, Jumat (23/9). Kemudian, dilakukan audit keuangan dengan melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Gunarsa, guna mengetahui kerugian pengelolaan dana, kerugian keuangan dan perekonomian negara pada 18 Februari 2019. Gelar Perkara lantas dilakukan pada 26 Maret 2019, dan proses penyelidikan naik ke tahap penyidikan.

Adapun hasil audit, ditemukan adanya selisih dana kas yang kurang sebesar Rp 910.732.361, atas penarikan dan penyetoran dana ke rekening tabungan LPD Adat Ambengan di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD). Penyebabnya, adanya dana yang tidak disetor ke kas LPD dan tidak dicatat dalam buku kas harian LPD pada periode Maret 2014 sampai Juli 2018. Terdapat simpanan berjangka (deposito) nasabah yang diterima, tapi tidak disetor dan tidak dicacat dalam buku kas harian masuk LPD pada 20 September 2018 sebesar Rp. 180.000.000.

Ada juga pelunasan hutang atas pinjaman pribadi almarhum Ni Wayan Rastiti selaku kasir/bendahara LPD dengan cara menerbitkan tujuh lembar Bilyet Deposit senilai Rp 340.000.000. Terdapat pelunasan atas pinjaman yang diberikan dan bunga pinjaman oleh nasabah sebesar Rp 58.919.300. “Pelunasan pinjaman oleh nasabah dipergunakan untuk melunasi pinjaman pribadi Ni Wayan Rastini sebesar Rp 51.419.300,” bebernya.

Baca Juga :  Sempat Sakit, Tersangka Korupsi LPD Ungasan akan Hadiri Pemeriksaan Senin

Selain itu, berdasar data pada dasarnya LPD mengalami kerugian. Akan tetapi, di laporan rugi laba oleh pengurus LPD dari tahun 2011 sampai 2017 dilaporkan seolah olah mendapatkan keuntungan Rp 1.049.716.732. Didapati pembentukan pendapatan bunga semu yang dipergunakan sebagai penambah pendapatan yang diterima oleh LPD sebesar Rp 560.556.500, dan ada sebagian dari bunga deposito nasabah yang tidak dilaporkan.

Dari pemeriksaan dan perhitungan atas simpanan berjangka (deposito) nasabah yang tercatat pada buku kas harian dan buku nominative deposito LPD, terdapat selisih antara biaya bunga deposito yang dilaporkan dengan biaya yang sebenarnya sebesar Rp 1.487.512.600. Pemeriksaan kegiatan oprasional dari tahun 2011 sampai tahun 2017, LPD mengalami kerugian sebesar Rp 998.352.368. Berdasarkan laporan dan hasil pemeriksaan alokasi jasa produk (pembagian laba) atas laba semu yang dibuat dari tahun 2011 sampai tahun 2016 sebesar Rp. 840.669.418.

Lalu, dibagikan dan dibayarkan selama periode tahun 2011 sampai tahun 2017 sebesar Rp 336.267.767, dan laba semu yang dibagikan dan dibayarkan oleh pengurus LPD, dengan cara mengeluarkan uang kas kembali untuk dana pengurus dari tahun 2012 sampai tahun 2017 sebesar Rp 84.066.941. Pelunasan hutang atas pinjaman pribadi Ida Ayu Kartini selaku Ketua LPD Desa Adat Ambengan kepada Koperasi Sedana Yoga, dengan menambahkan saldo tabungan koperasi di LPD sebesar Rp 120.850.000.

Baca Juga :  Bali Jadi Tuan Rumah GPDRR Tahun 2022

“Jadi modusnya itu, melakukan pelunasan hutang atas pinjaman pribadi pengurus LPS di lembaga keuangan lain dengan membebankan keuangan LPD Ambengan, menggunakan dana kas LPD, menerima dana simpanan berjangka nasabah tapi tak disetor ke kas, uang pelunasan pinjaman dan bunga dari nasabah juga yak disetor ke kas, serta membuat laporan laba LPD dari 2011 sampai 2016 seolah-olah keuangannya sehat,” paparnya. Kesimpulannya, Ida Ayu Kartini menyalahgunakan dana LPD bersama almarhum Ni Wayan Rastini yang menyebabkan kerugian Rp 1.954.769.383.

Akhirnya melalui gelar perkara pada 6 Oktober 2021, Ida Ayu Kartini ditetapkan sebagai tersangka. Petugas sudah menyita berbagai barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hanya saja, tersangka tidak ditahan dan diberikan wajib lapor. Sementara itu, berkas perkara telah dinyatakan lengkap alias P21 di Kejaksaan Negeri Badung pada 14 Juli 2022.

Atas perbuatannya, wanita asal Banjar Ambengan itu disangkakan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf B dan ayat 2, subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf B dan ayat 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan atau Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, terancam pidana penjara minimal empat tahun maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak Rp 1 miliar.






Reporter: I Gede Paramasutha

BADUNG, BALI EXPRESS – Tindak pidana korupsi kembali menjangkiti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Kali ini masalah itu dialami LPD Desa Adat Ambengan, Desa Ayunan, Abiansemal, Badung. Ketua LPD bernama Ida Ayu Nyoman Kartini, 47, pun ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Badung.

Melalui keterangan persnya, Kasi Humas Polres Badung Iptu Ketut Sudana menjelaskan kasus ini mencuat saat kepolisian menerima informasi bahwa masyarakat tak bisa menarik uang mereka di LPD Ambengan. Menindaklanjuti hal itu, Tim Unit 3 Tipidkor Polres Badung melaksanakan penyelidikan pada 28 Januari 2019. Hasilnya, memang ditemukan masalah dana nasabah yang disimpan tidak bisa ditarik. Bahkan, dana kas LPD Ambengan tidak ada alias kosong.

“Sehingga diduga kuat ada tindak pidana dalam pengelolaan dana LPD,” ujarnya, Jumat (23/9). Kemudian, dilakukan audit keuangan dengan melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Gunarsa, guna mengetahui kerugian pengelolaan dana, kerugian keuangan dan perekonomian negara pada 18 Februari 2019. Gelar Perkara lantas dilakukan pada 26 Maret 2019, dan proses penyelidikan naik ke tahap penyidikan.

Adapun hasil audit, ditemukan adanya selisih dana kas yang kurang sebesar Rp 910.732.361, atas penarikan dan penyetoran dana ke rekening tabungan LPD Adat Ambengan di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD). Penyebabnya, adanya dana yang tidak disetor ke kas LPD dan tidak dicatat dalam buku kas harian LPD pada periode Maret 2014 sampai Juli 2018. Terdapat simpanan berjangka (deposito) nasabah yang diterima, tapi tidak disetor dan tidak dicacat dalam buku kas harian masuk LPD pada 20 September 2018 sebesar Rp. 180.000.000.

Ada juga pelunasan hutang atas pinjaman pribadi almarhum Ni Wayan Rastiti selaku kasir/bendahara LPD dengan cara menerbitkan tujuh lembar Bilyet Deposit senilai Rp 340.000.000. Terdapat pelunasan atas pinjaman yang diberikan dan bunga pinjaman oleh nasabah sebesar Rp 58.919.300. “Pelunasan pinjaman oleh nasabah dipergunakan untuk melunasi pinjaman pribadi Ni Wayan Rastini sebesar Rp 51.419.300,” bebernya.

Baca Juga :  Polisi Gelar Simulasi Penangkapan Tujuh Teroris di Pelabuhan Benoa

Selain itu, berdasar data pada dasarnya LPD mengalami kerugian. Akan tetapi, di laporan rugi laba oleh pengurus LPD dari tahun 2011 sampai 2017 dilaporkan seolah olah mendapatkan keuntungan Rp 1.049.716.732. Didapati pembentukan pendapatan bunga semu yang dipergunakan sebagai penambah pendapatan yang diterima oleh LPD sebesar Rp 560.556.500, dan ada sebagian dari bunga deposito nasabah yang tidak dilaporkan.

Dari pemeriksaan dan perhitungan atas simpanan berjangka (deposito) nasabah yang tercatat pada buku kas harian dan buku nominative deposito LPD, terdapat selisih antara biaya bunga deposito yang dilaporkan dengan biaya yang sebenarnya sebesar Rp 1.487.512.600. Pemeriksaan kegiatan oprasional dari tahun 2011 sampai tahun 2017, LPD mengalami kerugian sebesar Rp 998.352.368. Berdasarkan laporan dan hasil pemeriksaan alokasi jasa produk (pembagian laba) atas laba semu yang dibuat dari tahun 2011 sampai tahun 2016 sebesar Rp. 840.669.418.

Lalu, dibagikan dan dibayarkan selama periode tahun 2011 sampai tahun 2017 sebesar Rp 336.267.767, dan laba semu yang dibagikan dan dibayarkan oleh pengurus LPD, dengan cara mengeluarkan uang kas kembali untuk dana pengurus dari tahun 2012 sampai tahun 2017 sebesar Rp 84.066.941. Pelunasan hutang atas pinjaman pribadi Ida Ayu Kartini selaku Ketua LPD Desa Adat Ambengan kepada Koperasi Sedana Yoga, dengan menambahkan saldo tabungan koperasi di LPD sebesar Rp 120.850.000.

Baca Juga :  KPK Dalami Orang Kepercayaan Bupati Banjarnegara Nonaktif Atur Proyek

“Jadi modusnya itu, melakukan pelunasan hutang atas pinjaman pribadi pengurus LPS di lembaga keuangan lain dengan membebankan keuangan LPD Ambengan, menggunakan dana kas LPD, menerima dana simpanan berjangka nasabah tapi tak disetor ke kas, uang pelunasan pinjaman dan bunga dari nasabah juga yak disetor ke kas, serta membuat laporan laba LPD dari 2011 sampai 2016 seolah-olah keuangannya sehat,” paparnya. Kesimpulannya, Ida Ayu Kartini menyalahgunakan dana LPD bersama almarhum Ni Wayan Rastini yang menyebabkan kerugian Rp 1.954.769.383.

Akhirnya melalui gelar perkara pada 6 Oktober 2021, Ida Ayu Kartini ditetapkan sebagai tersangka. Petugas sudah menyita berbagai barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hanya saja, tersangka tidak ditahan dan diberikan wajib lapor. Sementara itu, berkas perkara telah dinyatakan lengkap alias P21 di Kejaksaan Negeri Badung pada 14 Juli 2022.

Atas perbuatannya, wanita asal Banjar Ambengan itu disangkakan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf B dan ayat 2, subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf B dan ayat 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan atau Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, terancam pidana penjara minimal empat tahun maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak Rp 1 miliar.






Reporter: I Gede Paramasutha

Most Read

Artikel Terbaru

/