27.6 C
Denpasar
Thursday, September 29, 2022

Percepat Penyidikan Korupsi, Kejari Denpasar Gunakan Auditor Internal

DENPASAR, BALI EXPRESS-Penyidikan kasus tindak pidana korupsi acap kali terhambat dengan proses audit kerugian negara. Bahkan memerlukan waktu berbulan-bulan hanya untuk audit keuangan yang dilakukan oleh BPK atau BPKP. Oleh karena itu, kejaksaan belakangan mulai menggunakan tenaga audit internal.

Hal ini akan diberlakukan pula di Kejari Denpasar yang kini tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi. “Selanjutnya kita akan gunakan auditor internal kejaksaan seperti yang di Kejari Gianyar, bisa menjadi yurisprudensi,”kata Kajari Denpasar, Rudy Hartono.  saat ramah tanah dengan awak media, Jumat (23/9).

Ditambahkan, personil auditor kejaksaan itu selama ini bertugas di Kejati Bali. “Mereka pegawai baru dan memang tugasnya mengaudit keuangan. Ada enam orang dan telah memiliki sertifikat sebagai auditor,”imbuh mantan Asintel Kejati Papua Barat ini.

Baca Juga :  KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara sebagai Tersangka Terima Suap

Masih terkait penanganan korusi, Kajari Rudy Hartono mengeluarkan pernyataan menarik. Menurut ya jIka tersangkut dan diduga melakukan korupsi cukup mengembalikan kerugian negara, maka kasus tidak akan berlanjut. Dengan sendirinya kasus pun berhenti, penahanan juga tidak akan dilakukan penyidik.

Tapi, dengan catatan kasus itu masih berupa dugaan dan terduga pelaku menyadari kesalahannya dengan mengembalikan kerugian negara yang dimaksud.

“Ini tidak berlaku bagi sesorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, pengembalian kerugian keuangan negara tidak bisa menghentikan proses hukum yang sedang berjalan,”sebut Rudy Hartono.

Kebijakan pengembalian keuangan atau kerugian negara itu sambung Rudy Hartono merupakan pendekatan yang dilakukan Kejaksaan Agung guna meminimalisir kerugian negara yang timbul atas kasus tersebut. “Kita himbau, penegak hukum dari (segi) keuangan negara supaya keuangan negara tidak rugi. Ya (terduga koruptor) kembalikan (uang negara). Pendekatan dari kejaksaan agung memang seperti itu,” imbuhnya.

Baca Juga :  Kejari Klungkung Sita Catatan Aset Tanah Mantan Bupati Candra

 






Reporter: Suharnanto

DENPASAR, BALI EXPRESS-Penyidikan kasus tindak pidana korupsi acap kali terhambat dengan proses audit kerugian negara. Bahkan memerlukan waktu berbulan-bulan hanya untuk audit keuangan yang dilakukan oleh BPK atau BPKP. Oleh karena itu, kejaksaan belakangan mulai menggunakan tenaga audit internal.

Hal ini akan diberlakukan pula di Kejari Denpasar yang kini tengah menangani beberapa kasus dugaan korupsi. “Selanjutnya kita akan gunakan auditor internal kejaksaan seperti yang di Kejari Gianyar, bisa menjadi yurisprudensi,”kata Kajari Denpasar, Rudy Hartono.  saat ramah tanah dengan awak media, Jumat (23/9).

Ditambahkan, personil auditor kejaksaan itu selama ini bertugas di Kejati Bali. “Mereka pegawai baru dan memang tugasnya mengaudit keuangan. Ada enam orang dan telah memiliki sertifikat sebagai auditor,”imbuh mantan Asintel Kejati Papua Barat ini.

Baca Juga :  Kejari Klungkung Sita Catatan Aset Tanah Mantan Bupati Candra

Masih terkait penanganan korusi, Kajari Rudy Hartono mengeluarkan pernyataan menarik. Menurut ya jIka tersangkut dan diduga melakukan korupsi cukup mengembalikan kerugian negara, maka kasus tidak akan berlanjut. Dengan sendirinya kasus pun berhenti, penahanan juga tidak akan dilakukan penyidik.

Tapi, dengan catatan kasus itu masih berupa dugaan dan terduga pelaku menyadari kesalahannya dengan mengembalikan kerugian negara yang dimaksud.

“Ini tidak berlaku bagi sesorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, pengembalian kerugian keuangan negara tidak bisa menghentikan proses hukum yang sedang berjalan,”sebut Rudy Hartono.

Kebijakan pengembalian keuangan atau kerugian negara itu sambung Rudy Hartono merupakan pendekatan yang dilakukan Kejaksaan Agung guna meminimalisir kerugian negara yang timbul atas kasus tersebut. “Kita himbau, penegak hukum dari (segi) keuangan negara supaya keuangan negara tidak rugi. Ya (terduga koruptor) kembalikan (uang negara). Pendekatan dari kejaksaan agung memang seperti itu,” imbuhnya.

Baca Juga :  Usut Perkara Stadion Mandala Krida, KPK Panggil Lima Saksi

 






Reporter: Suharnanto

Most Read

Artikel Terbaru

/