alexametrics
27.8 C
Denpasar
Saturday, June 25, 2022

Suwirta Ingatkan TPID Tidak Sekadar Incar Juara

SEMARAPURA, BALI EXPRESS- Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengingatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemkab Klungkung, tidak sekadar mengincar juara.

Namun, juga harus membuktikan bahwa Pemkab Klungkung mensejahterakan masyarakat lewat program inovatif. Hal itu ditekankan Suwirta saat memimpin rapat TPID di kantor bupati Klungkung, Rabu (23/12).

Kegiatan tersebut dalam rangka melakukan evaluasi kegiatan TPID tahun ini dan antisipasi kebutuhan pokok jelang Hari Raya Natal dan tahun baru 2021. 

Hadir dalam rapat Sekda Kabupaten Klungkung yang sekaligus selaku Ketua TPID Klungkung I Gede Putu Winastra dan lainya.

Pada kesempatan itu, Suwirta mengungkapkan, pembelian gabah petani oleh KUD yang dikenal dengan program beli mahal jual murah (Bima Juara), merupakan program nyata mampu mengendalikan inflasi daerah.

Sejak program itu berjalan, harga beras di Klungkung tidak pernah lebih dari Rp 13 ribu per kilogram. Dengan Bima Juara tersebut, Suwirta menyebutkan petani lebih sejahtera dan masyarakat mampu membeli beras dengan harga terjangkau. 

Tak hanya Bima Juara, program hidroponik masuk keluarga miskin dan program cabai dan sayuran milik Tim Penggerak PKK akan turut mengatasi inflasi daerah. 

“Tahun 2021 kami akan sering turun ke lapangan. Semua inovasi tahun 2021 akan dibuka satu persatu. Saya akan dorong komitmen masing-masing OPD untuk bekerja lebih serius,” ujar Suwirta.

Sementara itu, Ketua TPID Klungkung I Gede Putu Winastra menyampaikan, rapat tersebut merupakan salah satu kegiatan wajib dan menjadi syarat penilaian kinerja TPID. 

Dalam rapat koordinasi nasional TPID di Ubud, Gianyar, belum lama ini, terungkap bahwa Kabupaten Klungkung masih berada di peringkat ketiga. Meskipun secara kinerja sebenarnya telah meningkat dibandingkan 2018.

Winastra mengakui TPID Klungkung masih mempunyai kelemahan.  Yakni tim belum bekerja maksimal. Sejumlah OPD belum melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan supply and demand (penawaran dan permintaan). Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) juga belum masuk menjadi bagian dari TPID.

 

 

 

 

 


SEMARAPURA, BALI EXPRESS- Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengingatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemkab Klungkung, tidak sekadar mengincar juara.

Namun, juga harus membuktikan bahwa Pemkab Klungkung mensejahterakan masyarakat lewat program inovatif. Hal itu ditekankan Suwirta saat memimpin rapat TPID di kantor bupati Klungkung, Rabu (23/12).

Kegiatan tersebut dalam rangka melakukan evaluasi kegiatan TPID tahun ini dan antisipasi kebutuhan pokok jelang Hari Raya Natal dan tahun baru 2021. 

Hadir dalam rapat Sekda Kabupaten Klungkung yang sekaligus selaku Ketua TPID Klungkung I Gede Putu Winastra dan lainya.

Pada kesempatan itu, Suwirta mengungkapkan, pembelian gabah petani oleh KUD yang dikenal dengan program beli mahal jual murah (Bima Juara), merupakan program nyata mampu mengendalikan inflasi daerah.

Sejak program itu berjalan, harga beras di Klungkung tidak pernah lebih dari Rp 13 ribu per kilogram. Dengan Bima Juara tersebut, Suwirta menyebutkan petani lebih sejahtera dan masyarakat mampu membeli beras dengan harga terjangkau. 

Tak hanya Bima Juara, program hidroponik masuk keluarga miskin dan program cabai dan sayuran milik Tim Penggerak PKK akan turut mengatasi inflasi daerah. 

“Tahun 2021 kami akan sering turun ke lapangan. Semua inovasi tahun 2021 akan dibuka satu persatu. Saya akan dorong komitmen masing-masing OPD untuk bekerja lebih serius,” ujar Suwirta.

Sementara itu, Ketua TPID Klungkung I Gede Putu Winastra menyampaikan, rapat tersebut merupakan salah satu kegiatan wajib dan menjadi syarat penilaian kinerja TPID. 

Dalam rapat koordinasi nasional TPID di Ubud, Gianyar, belum lama ini, terungkap bahwa Kabupaten Klungkung masih berada di peringkat ketiga. Meskipun secara kinerja sebenarnya telah meningkat dibandingkan 2018.

Winastra mengakui TPID Klungkung masih mempunyai kelemahan.  Yakni tim belum bekerja maksimal. Sejumlah OPD belum melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan supply and demand (penawaran dan permintaan). Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) juga belum masuk menjadi bagian dari TPID.

 

 

 

 

 


Most Read

Artikel Terbaru

/