Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Buleleng Pertanyakan Piutang PBB-P2 yang Terus Naik

D
Penulis: Dian Suryantini❯
Rapat pembahasan ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Buleleng Tahun 2022.
Rapat pembahasan ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Buleleng Tahun 2022.

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Piutang Pajak Bumi Bangunan, Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) belakangan ini mengalami tren peningkatan di Buleleng. Hal itu pun menjadi perbincangan di DPRD Buleleng. Pembahasan soal piutang pajak tersebut menjadi poin penting yang mesti dituntaskan.


Advertisement

Dalam rapat pembahasan ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022, Badan Anggaran DPRD Buleleng menelisik alasan di balik naiknya piutang pajak tersebut. Pertanyaan itu pun langsung ditujukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng. 

Dikonfirmasi Rabu 19 Juli 2023 siang, Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara meminta kepada TAPD Buleleng agar menelusuri faktor penyebab kenaikan piutang pajak. Ia juga meminta agar sektor piutang PBB-P2 ini lebih diperhatikan. Susila pun menegaskan dalam hal perpajakan yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah tak dapat dianggap sepele. “Jadi cari tahu alasan wajib pajak malas atau enggan bayar pajak. Kenapa bisa tidak bayar pajak? Jangan hanya menghitung jumlah piutangnya saja. Peran wajib pajak sangat penting juga," kata dia. 

Susila juga meminta agar persoalan ini diperhitungkan dan mendapatkan solusi. Menurutnya, pengenaan tarif pajak untuk PBB-P2 bagi wajib pajak terlalu tinggi. Ia mengklaim hal itulah yang menjadi beban wajib pajak sehingga enggan untuk membayar pajak.

Advertisement

Kendati demikian beberapa kemudahan dan keringanan yang ditawarkan kepada wajib pajak tak serta Merta membuat para wajib pajak terketuk untuk memenuhi kewajibannya. “Seperti tarif pajaknya yang diturunkan atau NJOP yang perlu mendapat evaluasi. Selain solusi tersebut juga tidak kalah pentingnya dalam penetapan fungsi lahan dengan subyek pajak itu sendiri sehingga ada perbedaan antara lahan-lahan yang produktif dengan lahan yang tidak produktif, dan dapat meringankan beban bagai WP dengan harapan mereka akan taat untuk membayar pajak,” imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua TAPD Buleleng, Gede Suyasa juga sependapat. Ia sepakat mengenai solusi yang harus ditawarkan kepada wajib pajak serta penanganan PBB-P2 harus segera mendapatkan evaluasi.  Suyasa menerangkan, peningkatan piutang PBB-P2 dari tahun ke tahun disebabkan karena setiap tahun ada penunggakan. Sementara piutang yang sebelumnya juga belum di lunasi sehingga terjadi penambahan tiap tahunnya. Pemerintah daerah juga telah mengambil kebijakan melalui peraturan Bupati terkait putang pajak PBB-P2 dari tahun 2015 ke bawah. Dalam peraturan tersebut piutang terhitung tahun 2015 ke bawah sudah dihapuskan dengan catatan, piutang pajak setelah 2015 dilunasi sehingga WP hanya dibebankan pada piutang pajak 2015 ke atas. “Hal ini tentunya akan mengurangi piutang pajak PBB-P2 hingga 40 persen, tapi kenyataannya masih banyak juga WP yang belum melunasi sehingga Piutang pajak sebelumnya belum bisa di hapuskan,” jelas Sekda Suyasa. (*)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Pemprov Bali Perpanjang Relaksasi Pajak Kendaraan hingga 23 Desember, Sasar Pembaruan Data Wajib Paj

Pemprov Bali Perpanjang Relaksasi Pajak Kendaraan hingga 23 Desember, Sasar Pembaruan Data Wajib Paj

Pemerintah Provinsi Bali kembali membuka program relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui pemberian diskon dan pembebasan denda.

DJP Tegaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Bukan Petugas Pajak, Hanya Dukung Koordinasi Lapangan

DJP Tegaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Bukan Petugas Pajak, Hanya Dukung Koordinasi Lapangan

DJP memastikan Babinsa maupun Bhabinkamtibmas bukan merupakan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan menjalankan fungsi perpajakan.

295 Penunggak Pajak di Bali Kena Blokir Rekening dan Sertifikat Elektronik

295 Penunggak Pajak di Bali Kena Blokir Rekening dan Sertifikat Elektronik

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mengambil langkah tegas terhadap ratusan wajib pajak yang masih menunggak kewajiban perpajakan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer