alexametrics
29.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

DPRD Harapkan Bantuan Lunak Pariwisata Sesuai Mekanisme

DENPASAR, BALI EXPRESS – Menanggapi Pemerintah Provinsi Bali yang mengajukan soft loan model peminjaman lunak sebesar Rp 9,4 Triliun ke pusat, Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Kory mewanti-wanti agar dilakukan dengan regulasi yang jelas. 

Selain  itu, ia juga menegaskan agar mekanisme dalam pelaksanaan dengan sumber daya manusia yang memadai dan sesuai aturan. 

“ Ya, sebenarnya kalau memang dibutuhkan oleh pengusaha di bidang itu (pariwisata) harus diikuti oleh semacam studi kelayakan. Semacam hitungan -hitungan yang sudah tentu dilihat oleh pemerintah dengan kelayakannya. Kalau tidak layak, ya agar tidak diberikan,” jelasnya saat ditemui di Denpasar, Selasa (23/3).

Pria yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar ini, juga menyampaikan sepanjang pengusaha tersebut memenuhi syarat, pihaknya pun akan terus mendukung. Terlebih akan selalu mengawasinya, agar bantuan tersebut tidak disalahgunakan. 

“Kalau kami di sepanjang  itu dibutuhkan oleh pengusaha dan memenuhi syarat, serta pemerintah sumber dana itu menyepakati, kami mendukung penuh,” tandasnya.

Disinggung apakah tidak khawatir jika ada penyelewenangan bantuan  seperti pemulihan ekonomi nasional yang terjadi di Singaraja? Sugawa Kory mengaku jika sudah masuk ranah hukum, seperti penyelewengan tersebut  sudah masuk kasuistis dan kurangnya mekanisme yang dijalankan. 

Ia menyarakankan agar yang membutuhkan, mengajukan dengan permohonan kelayakan, dalam rangka pemulihan pariwisata. Semua harus memenuhi aturan, tidak ada memainkan aturan. Dengan dana pemerintah yang keluar ini nantinya, betul-betul dengan program pemulihan pariwisata saat ini.

“Skemanya ini apakah melalui skema  perbankan.  Bolehkah langsung ke Pemprov Bali.  Kalau langsung dari Pemda akan riskan, karena mereka bukan bidangnya dalam kelayakan penialian dan ketentuan mekanisme tidak akan jelas.  Sementara jika melibatkan perbankan akan jelas. Kami mendukung langkah itu,” sambungnya.

Pria asal Singaraja ini juga menyampaikan  hal ini agar dilakukan betul-betul atas mekanisme dan aturan. Ia sendiri menyarankan melalui mekanisme perbankan. “Mereka yang melakukan mekanisme, dan yang dibantu mungkin keringanan bunga. Jadi sangat rawan jika dilakukan bukan lembaga keuangan,” tandasnya.

Sementara dikonfirmasi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa menjelaskan, terkait bantuan lunak pemulihan pariwisata itu bukan pihaknya yang mengkoordinir. “Itu Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali yang menanganinya,” jelas Astawa.

Mengetahui hal tersebut, Sugawa Kory pun menambahkan jika GIPI yang mengambil alih, mereka sudah tentu harus memiliki dasar hukum yang kuat.

“Mekanismenya harus jelas, sumber daya manusianya harus memadai,  dan dasar hukum yang utama, ada kewenangan gak menjalankan ini. Sebab ini penyaluran uang, dasar hukum harus yang utama. Kalau ada mekanisme lain, saya menyarankan sistem, mekanisme memadai, kewenangan dan harus orang -orangnya profesional,” imbuh Sugawa Kory. 


DENPASAR, BALI EXPRESS – Menanggapi Pemerintah Provinsi Bali yang mengajukan soft loan model peminjaman lunak sebesar Rp 9,4 Triliun ke pusat, Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Kory mewanti-wanti agar dilakukan dengan regulasi yang jelas. 

Selain  itu, ia juga menegaskan agar mekanisme dalam pelaksanaan dengan sumber daya manusia yang memadai dan sesuai aturan. 

“ Ya, sebenarnya kalau memang dibutuhkan oleh pengusaha di bidang itu (pariwisata) harus diikuti oleh semacam studi kelayakan. Semacam hitungan -hitungan yang sudah tentu dilihat oleh pemerintah dengan kelayakannya. Kalau tidak layak, ya agar tidak diberikan,” jelasnya saat ditemui di Denpasar, Selasa (23/3).

Pria yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar ini, juga menyampaikan sepanjang pengusaha tersebut memenuhi syarat, pihaknya pun akan terus mendukung. Terlebih akan selalu mengawasinya, agar bantuan tersebut tidak disalahgunakan. 

“Kalau kami di sepanjang  itu dibutuhkan oleh pengusaha dan memenuhi syarat, serta pemerintah sumber dana itu menyepakati, kami mendukung penuh,” tandasnya.

Disinggung apakah tidak khawatir jika ada penyelewenangan bantuan  seperti pemulihan ekonomi nasional yang terjadi di Singaraja? Sugawa Kory mengaku jika sudah masuk ranah hukum, seperti penyelewengan tersebut  sudah masuk kasuistis dan kurangnya mekanisme yang dijalankan. 

Ia menyarakankan agar yang membutuhkan, mengajukan dengan permohonan kelayakan, dalam rangka pemulihan pariwisata. Semua harus memenuhi aturan, tidak ada memainkan aturan. Dengan dana pemerintah yang keluar ini nantinya, betul-betul dengan program pemulihan pariwisata saat ini.

“Skemanya ini apakah melalui skema  perbankan.  Bolehkah langsung ke Pemprov Bali.  Kalau langsung dari Pemda akan riskan, karena mereka bukan bidangnya dalam kelayakan penialian dan ketentuan mekanisme tidak akan jelas.  Sementara jika melibatkan perbankan akan jelas. Kami mendukung langkah itu,” sambungnya.

Pria asal Singaraja ini juga menyampaikan  hal ini agar dilakukan betul-betul atas mekanisme dan aturan. Ia sendiri menyarankan melalui mekanisme perbankan. “Mereka yang melakukan mekanisme, dan yang dibantu mungkin keringanan bunga. Jadi sangat rawan jika dilakukan bukan lembaga keuangan,” tandasnya.

Sementara dikonfirmasi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa menjelaskan, terkait bantuan lunak pemulihan pariwisata itu bukan pihaknya yang mengkoordinir. “Itu Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali yang menanganinya,” jelas Astawa.

Mengetahui hal tersebut, Sugawa Kory pun menambahkan jika GIPI yang mengambil alih, mereka sudah tentu harus memiliki dasar hukum yang kuat.

“Mekanismenya harus jelas, sumber daya manusianya harus memadai,  dan dasar hukum yang utama, ada kewenangan gak menjalankan ini. Sebab ini penyaluran uang, dasar hukum harus yang utama. Kalau ada mekanisme lain, saya menyarankan sistem, mekanisme memadai, kewenangan dan harus orang -orangnya profesional,” imbuh Sugawa Kory. 


Most Read

Artikel Terbaru

/