alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Nabe Mesti Cabut Gelar Sulinggih, Baru Pelaku Pencabulan Ditahan

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pasca dinyatakan lengkap alias P21, berkas kasus dugaan tindak pidana pencabulan dengan tersangka oknum sulinggih berinisial IWM, akhirnya dilimpahkan ke Kejari Denpasar, Rabu (24/3). Bahkan, oknum sulinggih itu langsung ditahan Kejaksaan dan dititipkan sementara di Polda Bali. Bagaimana reaksi Parisada Hindu Dharma (PHDI) Bali?

Menyikapi hal tersebut, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali menyayangkan dengan label sulinggihnya, padahal yang diperiksa adalah walaka (orangnya). 

Ketua PHDI Provinsi Bali, Prof. I Gusti Ngurah Sudiana menjelaskan, di Bali terdapat dresta tidak boleh sulinggih ditahan, apalagi sampai dipenjara. Namun dalam kasus ini, jika memang sulinggih tersebut terbukti bersalah, maka nabenya mencabut dulu kasulinggihannya. 

“Semestinya nabenya mencabut dulu kasulinggihan beliau. Kalau tidak nabenya nyabut, yang lain tidak ada kewenangan. Parisada hanya bisa mengusulkan saja. Kebetulan beliau tidak tercatat di PHDI, khususnya di PHDI Gianyar,” jelasnya, Rabu (24/3).

Prof Sudiana juga menyampaikan, sulinggih yang bersangkutan tidak tercatat, tapi menyandang kata sulinggih. Ia pun berharap semestinya dalam penanganan ini tidak menahan sulinggih. 

 “Jadi ini menahan walaka, sebelum ada terbukti dan melakukan penahanan, seharusnya berkoordinasi dengan nabenya dulu. Kalau sudah terbukti, dan jadi tersangka atau terdakwa akan pasti dihukum, agar diusulkan kepada nabe agar dicabut kasulinggihannya dulu,” tandas pria asal Karangasem ini.

Karena PHDI tidak tahu prosesi yang bersangkutan menjadi sulinggih, membuat pihaknya hanya bisa bertindak sebatas mengusulkan pada nabe agar dicabut saja gelarnya tersebut. 

 “Karena beliau belum  terbukti bersalah. Kalau memang belum terbukti bersalah nabe kan takut dan tidak mau mencabutnya. Siapa mau menanggung kembali kasulinggihannya, dan mengembalikan nama baiknya jika tidak terbukti,” sambungnya.  

Dalam kesempatan itu, Prof Sudiana juga meminta agar dalam pemberitaan yang ditahan tidak menulis oknum sulinggih. “Kami minta klarifikasi, bukan oknum sulinggih ditahan, yang akan diadili dan diperiksa ini kan walakanya. Dalam penyebutan jangan oknum sulinggih, sebab itu akan mengarah ke pelecehan sulinggih, bisa dituntut nanti. Agar jangan ‘Aduk Sera Aji Keteng’ (akibat perbuatan jelek satu orang, semua kena),” imbuhnya.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum Gerakan Kearifan Hindu Se-Nusantara, Komang Priambada sangat menyayangkan ditahannya sulinggih tersebut.  Namun, sebagai warga negara sudah seharusnya taat pada hukum yang berlaku. 

“Pertama status beliau sebagai sulinggih, sangat saya sayangkan penahanan itu terjadi. Tapi sebagai  warga negara harus taat hukum itu harus dijalani,” jelas dia.

Ia berharap dengan kejadian ini, PHDI Bali khususnya yang memiliki Sabha Pandita seharusnya untuk menanggapi penahanan seorang sulinggih tersebut. “Karena kejadian ini melibatkan sulinggih mereka harus berkumpul dan menentukan sikap. Seperti apa tindakan Sabha Pandita, jangan sulinggih yang ditahan, namun dikembalikan dulu ke walakanya,” sambung Priambada.

Meski masih menjalani proses pidana, ia berpandangan nama itu (sulinggih) seharusnya dicabut dulu. “Kalau dibiarkan, akan menjadi pelecehan. Kalau nanti dicabut, di sidang tidak boleh lagi menggunakan pakaian sulinggih.  Maka lepas semua atribut sulinggih,” tandasnya. 

Sementara itu, Kasipidum Kejari Denpasar, I Wayan Eka Widanta menegaskan, yang bersangkutan langsung ditahan. “Ditahan dan dititip selama 20 hari ke depan di rutan Polda Bali,” sebut Eka Widanta.

Sebelumnya dalam rilisnya, Kejati Bali mengatakan peristiwa dugaan pencabulan itu terjadi pada 4 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Tukad Campuhan Pakerisan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar. Aksi pelecehan dilakukan saat melaksanakan ritual malukat di tempat gelap.

Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, A. Luga Harlianto menjelaskan, tersangka yang berinisial IWM,  diduga melanggar pasal 289, 290 ayat (1), pasal 281KUHP atas dugaan tindak pidana pencabulan dengan korban  seorang ibu rumah tangga berinisial KYD. 


DENPASAR, BALI EXPRESS – Pasca dinyatakan lengkap alias P21, berkas kasus dugaan tindak pidana pencabulan dengan tersangka oknum sulinggih berinisial IWM, akhirnya dilimpahkan ke Kejari Denpasar, Rabu (24/3). Bahkan, oknum sulinggih itu langsung ditahan Kejaksaan dan dititipkan sementara di Polda Bali. Bagaimana reaksi Parisada Hindu Dharma (PHDI) Bali?

Menyikapi hal tersebut, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali menyayangkan dengan label sulinggihnya, padahal yang diperiksa adalah walaka (orangnya). 

Ketua PHDI Provinsi Bali, Prof. I Gusti Ngurah Sudiana menjelaskan, di Bali terdapat dresta tidak boleh sulinggih ditahan, apalagi sampai dipenjara. Namun dalam kasus ini, jika memang sulinggih tersebut terbukti bersalah, maka nabenya mencabut dulu kasulinggihannya. 

“Semestinya nabenya mencabut dulu kasulinggihan beliau. Kalau tidak nabenya nyabut, yang lain tidak ada kewenangan. Parisada hanya bisa mengusulkan saja. Kebetulan beliau tidak tercatat di PHDI, khususnya di PHDI Gianyar,” jelasnya, Rabu (24/3).

Prof Sudiana juga menyampaikan, sulinggih yang bersangkutan tidak tercatat, tapi menyandang kata sulinggih. Ia pun berharap semestinya dalam penanganan ini tidak menahan sulinggih. 

 “Jadi ini menahan walaka, sebelum ada terbukti dan melakukan penahanan, seharusnya berkoordinasi dengan nabenya dulu. Kalau sudah terbukti, dan jadi tersangka atau terdakwa akan pasti dihukum, agar diusulkan kepada nabe agar dicabut kasulinggihannya dulu,” tandas pria asal Karangasem ini.

Karena PHDI tidak tahu prosesi yang bersangkutan menjadi sulinggih, membuat pihaknya hanya bisa bertindak sebatas mengusulkan pada nabe agar dicabut saja gelarnya tersebut. 

 “Karena beliau belum  terbukti bersalah. Kalau memang belum terbukti bersalah nabe kan takut dan tidak mau mencabutnya. Siapa mau menanggung kembali kasulinggihannya, dan mengembalikan nama baiknya jika tidak terbukti,” sambungnya.  

Dalam kesempatan itu, Prof Sudiana juga meminta agar dalam pemberitaan yang ditahan tidak menulis oknum sulinggih. “Kami minta klarifikasi, bukan oknum sulinggih ditahan, yang akan diadili dan diperiksa ini kan walakanya. Dalam penyebutan jangan oknum sulinggih, sebab itu akan mengarah ke pelecehan sulinggih, bisa dituntut nanti. Agar jangan ‘Aduk Sera Aji Keteng’ (akibat perbuatan jelek satu orang, semua kena),” imbuhnya.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum Gerakan Kearifan Hindu Se-Nusantara, Komang Priambada sangat menyayangkan ditahannya sulinggih tersebut.  Namun, sebagai warga negara sudah seharusnya taat pada hukum yang berlaku. 

“Pertama status beliau sebagai sulinggih, sangat saya sayangkan penahanan itu terjadi. Tapi sebagai  warga negara harus taat hukum itu harus dijalani,” jelas dia.

Ia berharap dengan kejadian ini, PHDI Bali khususnya yang memiliki Sabha Pandita seharusnya untuk menanggapi penahanan seorang sulinggih tersebut. “Karena kejadian ini melibatkan sulinggih mereka harus berkumpul dan menentukan sikap. Seperti apa tindakan Sabha Pandita, jangan sulinggih yang ditahan, namun dikembalikan dulu ke walakanya,” sambung Priambada.

Meski masih menjalani proses pidana, ia berpandangan nama itu (sulinggih) seharusnya dicabut dulu. “Kalau dibiarkan, akan menjadi pelecehan. Kalau nanti dicabut, di sidang tidak boleh lagi menggunakan pakaian sulinggih.  Maka lepas semua atribut sulinggih,” tandasnya. 

Sementara itu, Kasipidum Kejari Denpasar, I Wayan Eka Widanta menegaskan, yang bersangkutan langsung ditahan. “Ditahan dan dititip selama 20 hari ke depan di rutan Polda Bali,” sebut Eka Widanta.

Sebelumnya dalam rilisnya, Kejati Bali mengatakan peristiwa dugaan pencabulan itu terjadi pada 4 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Tukad Campuhan Pakerisan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar. Aksi pelecehan dilakukan saat melaksanakan ritual malukat di tempat gelap.

Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, A. Luga Harlianto menjelaskan, tersangka yang berinisial IWM,  diduga melanggar pasal 289, 290 ayat (1), pasal 281KUHP atas dugaan tindak pidana pencabulan dengan korban  seorang ibu rumah tangga berinisial KYD. 


Most Read

Artikel Terbaru

/