alexametrics
29.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

PDIP Soroti Lahan Pabrik PT Mitra Prodin, Golkar Minta Waspadai Ancaman Siber

JEMBRANA, BALI EXPRESS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana melaksanakan rapat paripurna II masa persidangan II tahun sidang 2021/2022, Kamis (24/3). Dalam rapat yang digelar di ruang rapat DPRD Jembrana itu, masing-masing fraksi di DPRD secara bergantian membacakan pandangan umumnya.

 

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum yang dibacakan I Gede Putu Suegardana Cita menyoroti keberadaan toko modern yang yang tidak berizin dan melanggar hukum tetapi sudah beroperasi. “Terkait menjamurnya toko-toko modern, kami menanyakan kepada Bupati bagaimana toko telah beroperasi namun belum memiliki perizinan yang lengkap,” ujarnya.

 

Selain terkait perizinan toko modern, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pelaksanaan aturan tata ruang khususnya rencana pembangunan di wilayah yang masih menjadi lahan produktif. “Kami ingin Bupati dapat menjelaskan secara detail mengenai rencana pembangunan pabrik oleh PT Mitra Prodin di atas lahan produktif di Desa Penyaringan, agar pembangunan tersebut tidak melanggar perda tentang perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan,” imbuhnya.

 

Sementara itu Fraksi Golkar dalam pandangan umum yang dibacakan I Made Sabda memberikan penekanan khusus dalam kaitan rencana pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terutama yang berkaitan dengan keamanan data yang sangat rentan bocor dan disalahgunakan. “Perlu antisipasi awal terhadap isu keamanan data, ancaman siber yang dapat menyerang sistem data yang kita miliki. Apalagi dalam penerapan SPBE, terjadi pertukaran data yang masif dan sangat besar antar perangkat daerah,” paparnya.

 

Sedangkan Fraksi Gerindra melalui Ketua Fraksi I Ketut Sadwi Darmawan menyoroti rendahnya serapan atau realisasi anggaran yang disebutnya “Nyaris Tak Terdengar”.

 

Karena menurutnya proses masing-masing OPD dalam merealisasikan anggaran yang sudah direncanakan dalam APBD sangat rendah, kurang dari 20 persen. Rendahnya penyerapan anggaran dimungkinkan beberapa faktor. Salah satunya kapasitas SDM birokrasi yang semakin tidak baik karena dapat memperlambat penyerapan anggaran, begitu pula sebaliknya. “Dan ini menimbulkan pertanyaan besar, ada apa dengan birokrasi?,” pungkasnya.






Reporter: Gede Riantory Warmadewa

JEMBRANA, BALI EXPRESS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana melaksanakan rapat paripurna II masa persidangan II tahun sidang 2021/2022, Kamis (24/3). Dalam rapat yang digelar di ruang rapat DPRD Jembrana itu, masing-masing fraksi di DPRD secara bergantian membacakan pandangan umumnya.

 

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum yang dibacakan I Gede Putu Suegardana Cita menyoroti keberadaan toko modern yang yang tidak berizin dan melanggar hukum tetapi sudah beroperasi. “Terkait menjamurnya toko-toko modern, kami menanyakan kepada Bupati bagaimana toko telah beroperasi namun belum memiliki perizinan yang lengkap,” ujarnya.

 

Selain terkait perizinan toko modern, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pelaksanaan aturan tata ruang khususnya rencana pembangunan di wilayah yang masih menjadi lahan produktif. “Kami ingin Bupati dapat menjelaskan secara detail mengenai rencana pembangunan pabrik oleh PT Mitra Prodin di atas lahan produktif di Desa Penyaringan, agar pembangunan tersebut tidak melanggar perda tentang perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan,” imbuhnya.

 

Sementara itu Fraksi Golkar dalam pandangan umum yang dibacakan I Made Sabda memberikan penekanan khusus dalam kaitan rencana pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terutama yang berkaitan dengan keamanan data yang sangat rentan bocor dan disalahgunakan. “Perlu antisipasi awal terhadap isu keamanan data, ancaman siber yang dapat menyerang sistem data yang kita miliki. Apalagi dalam penerapan SPBE, terjadi pertukaran data yang masif dan sangat besar antar perangkat daerah,” paparnya.

 

Sedangkan Fraksi Gerindra melalui Ketua Fraksi I Ketut Sadwi Darmawan menyoroti rendahnya serapan atau realisasi anggaran yang disebutnya “Nyaris Tak Terdengar”.

 

Karena menurutnya proses masing-masing OPD dalam merealisasikan anggaran yang sudah direncanakan dalam APBD sangat rendah, kurang dari 20 persen. Rendahnya penyerapan anggaran dimungkinkan beberapa faktor. Salah satunya kapasitas SDM birokrasi yang semakin tidak baik karena dapat memperlambat penyerapan anggaran, begitu pula sebaliknya. “Dan ini menimbulkan pertanyaan besar, ada apa dengan birokrasi?,” pungkasnya.






Reporter: Gede Riantory Warmadewa

Most Read

Artikel Terbaru

/