MANGUPURA, BALI EXPRESS – Mega proyek yang disebut-sebut dapat mengatasi kemacetan di daerah Badung selatan, tampaknya membuat Pemkab Badung ketar-ketir. Hal ini terjadi lantaran pemerintah setempat masih terkendala pembebasan lahan untuk proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) tersebut.
Untuk mengoptimalkan pembangunan mega proyek ini, sejatinya Pemkab Badung telah mengajukan agar dapat menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Namun usulan ini tampaknya belum mendapatkan persetujuan langsung oleh pemerintah pusat. Hanya saja melalui Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko Kementerian Keuangan bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menyarankan untuk menggunakan skema market sounding. Skema ini dijalankan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Meski belum mendapatkan lampu hijau, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengaku tetap optimis proyek tersebut akan terselesaikan. Bahkan dirinya menyebutkan pembebasan lahan yang menjadi permasalahan utama akan dilakukan sendiri secara bertahap.
“Untuk proyek Jalan Lingkar Selatan, kita upayakan sepenuhnya. Jadi pembebasan lahan akan kita lakukan terlebih dulu,” ujar Giri Prasta.
Menurutnya, pembebasan lahan ini akan dilakukan sesuai dengan kemampuanh keuangan daerah. Setelah adanya pembebasan lahan barulah nantinya akan dilakukan pembangunan secara perlahan. “Kita kan bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Coba saja tidak terjadi pandemi Covid-19, yang sudah 2 tahun ini, pasti sudah selesai,” ungkap Ketua DPC PDIP Badung tersebut.
Lebih lanjut Bupati asal Pelaga, Kecamatan Petang ini menjelaskan, masih dapat melakukan pembangunan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bantuan dana pemerintah pusat tersebut dapat digunakan untuk pengaspalan dengan jarak mencapai beberapa kilometer.
“Untuk pembanguan, mungkin kami bekerja sama dengan pihak lain. Bahkan nanti tetap akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso datang ke Badung atas perintah Kemenkeu terkait kendala proyek JLS. Pembebasan lahan belum berjalan mulus lantaran APBD Badung anjlok akibat pandemi Covid-19. Pihaknya punmemberikan solusi yakni market sounding agar biaya pembebasan lahan tersebut dijadikan satu dengan biaya investasi. “Mudah-mudahan market soundingnya lancar, banyak investor yang berminat sehingga lelangnya kompetitif,” ujar Brahmantio.
Menurutnya, dana sebesar Rp. 800 miliar dari pembebasan lahan tidak semua dibayarkan investor namun akan ada beberapa persen yang harus ditalangi pemerintah. Ia pun menyebutkan, untuk proyek JLS ini harus bersama-sama mencari cara yang paling memungkinkan.
“Seperti kita ketahui bersama APBN bebannya semakin banyak setelah pandemi. Coba kejar dana pembebasan lahan dari lembaga-lembaga untuk membantu proyek JLS. Tol ini kompetisinya semakin tinggi, pilihannya adalah kita harus lebih kreatif mencoba mengukur investor melihat Bali seperti apa dan komitmen pemerintah dan DPRD. Semoga ada uang disitu sesuai skema market sounding,” ungkapnya.
Disinggung terkait adanya kemungkinan proyek JLS menjadi proyek PSN, pihaknya menerangkan, itu akan menjadi alternatif terakhir jika minat dari investor kecil. “Kita lihat nanti sebagai plan yang kita tempuh. Sementara kita coba tempuh dulu yang ini (market sounding),” terangnya.
Seperti diketahui, sesuai masterplan Jalan Lingkar Selatan ini akan dibagi menjadi beberapa segmen. Meliputi Segmen 1 (Jalan Siligita-Sawangan–Ungasan). Segmen II (dari Ungasan-Pecatu), Segmen III sepenuhnya memakai Jalan Nasional, Segmen IV dari Labuan Sait-Jimbaran. Namun saat ini masih terkendala pembebasan lahan dengan biaya sebesar Rp 800 miliar. Kendala pembebasan lahan ada pada Segmen II dengan anggaran sekitar Rp 500 miliar dan Segmen IV seharga Rp 300 miliar.
