alexametrics
27.8 C
Denpasar
Wednesday, June 29, 2022

Banyak Kartu JKN-PBI Tidak Aktif, DPRD Tabanan Gelar Rapat Gabungan

TABANAN, BALI EXPRESS- Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi dalam rapat gabungan di gedung dewan, Kamis (23/6) menyebutkan sebanyak 49 ribu masyarakat Tabanan dinonaktifkan dari keikutsertaan BPJS.

Hal itu terjadi karena BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) menaikkan premi pembayaran sehingga daerah dan Provinsi Bali tidak bisa mengcover 122.388 yang tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI). Hanya bisa dicover 73 ribu orang.

“Sampai saat ini, ditemukan masih banyak ditemukan adanya kartu keanggotaan BPJS masyarakat yang berstatus tidak aktif, padahal warga masyarakat ini sedang dalam kondisi sakit dan sedang dirawat di rumah sakit,” jelasnya.

Berkaitan masalah ini, Eka meminta pihak terkait melakukan penyesuaian data segera, jangan sampai warga yang sudah masuk DTKS (Data Terpadu Kesehatan Sosial) tidak aktif JKN-PB.

Eka menegaskan penyesuaian data ini harus segera dituntaskan. Desa diminta untuk mensinkronkan DTKS per bulan itu, sehingga diharapkan masyarakat yang masuk DTKS tetap diaktifkan JKN-PBI mereka. Dan, sisanya baru diarahkan ikut JKN mandiri.

“Data yang ada jumlah penduduk Tabanan 463 ribu lebih, yang tercover JKN sudah hampir 430 ribu sekian. Artinya masyarakat sudah banyak yang memandirikan jaminan kesehatan mereka. Namun, sisanya masih banyak warga kurang mampu dan ternyata tidak aktif jaminan kesehatan mereka, terutama yang dibantu preminya oleh pemerintah,” tegasnya.

Untuk memudahkan masyarakat tercover jaminan kesehatan, Eka menyebutkan dari keterangan BPJS dan eksekutif Tabanan kembali harus masuk program UHC (Universal Health Coverge). Untuk masuk program UHC diperlukan data 107.874 peserta, sedangkan warga Tabanan yang susah tercover JKN-PBI daerah 99.129 orang.

Jadi, Pemkab Tabanan dikatakannya masih memiliki sisa sebanyak  4.174 untuk bisa masuk program UHC. “Untuk mengcover 4.174 orang lagi masuk UHC diperlukan dana sekitar Rp 2,2 miliar dan itu akan dianggarkan di perubahan,” tambahnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Sosial Tabanan Nyoman Gede Gunawan menegaskan, data 49 ribu yang tidak aktif itu data awal. Ini karena premi dari BPJS dinaikkan sehingga daerah dan provinsi belum bisa menanggung seluruh peserta JKN. “Tidak aktifnya itu dilakukan kepada yang tidak punya rekam medis. Penon-aktifkan ini kami lakukan berdasarkan yang berobat ke Puskesmas tidak perorangan,” tegasnya.

Pihaknya sudah kembali mengajukan warga Tabanan untuk bisa tercover BPJS sekitar 7 ribu peserta masuk ke JKN-PBI dari kouta 107.000 tersebut. Dan jika ini terpenuhi, maka Tabanan bisa masuk program UHC.

 






Reporter: IGA Kusuma Yoni

TABANAN, BALI EXPRESS- Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi dalam rapat gabungan di gedung dewan, Kamis (23/6) menyebutkan sebanyak 49 ribu masyarakat Tabanan dinonaktifkan dari keikutsertaan BPJS.

Hal itu terjadi karena BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) menaikkan premi pembayaran sehingga daerah dan Provinsi Bali tidak bisa mengcover 122.388 yang tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI). Hanya bisa dicover 73 ribu orang.

“Sampai saat ini, ditemukan masih banyak ditemukan adanya kartu keanggotaan BPJS masyarakat yang berstatus tidak aktif, padahal warga masyarakat ini sedang dalam kondisi sakit dan sedang dirawat di rumah sakit,” jelasnya.

Berkaitan masalah ini, Eka meminta pihak terkait melakukan penyesuaian data segera, jangan sampai warga yang sudah masuk DTKS (Data Terpadu Kesehatan Sosial) tidak aktif JKN-PB.

Eka menegaskan penyesuaian data ini harus segera dituntaskan. Desa diminta untuk mensinkronkan DTKS per bulan itu, sehingga diharapkan masyarakat yang masuk DTKS tetap diaktifkan JKN-PBI mereka. Dan, sisanya baru diarahkan ikut JKN mandiri.

“Data yang ada jumlah penduduk Tabanan 463 ribu lebih, yang tercover JKN sudah hampir 430 ribu sekian. Artinya masyarakat sudah banyak yang memandirikan jaminan kesehatan mereka. Namun, sisanya masih banyak warga kurang mampu dan ternyata tidak aktif jaminan kesehatan mereka, terutama yang dibantu preminya oleh pemerintah,” tegasnya.

Untuk memudahkan masyarakat tercover jaminan kesehatan, Eka menyebutkan dari keterangan BPJS dan eksekutif Tabanan kembali harus masuk program UHC (Universal Health Coverge). Untuk masuk program UHC diperlukan data 107.874 peserta, sedangkan warga Tabanan yang susah tercover JKN-PBI daerah 99.129 orang.

Jadi, Pemkab Tabanan dikatakannya masih memiliki sisa sebanyak  4.174 untuk bisa masuk program UHC. “Untuk mengcover 4.174 orang lagi masuk UHC diperlukan dana sekitar Rp 2,2 miliar dan itu akan dianggarkan di perubahan,” tambahnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Sosial Tabanan Nyoman Gede Gunawan menegaskan, data 49 ribu yang tidak aktif itu data awal. Ini karena premi dari BPJS dinaikkan sehingga daerah dan provinsi belum bisa menanggung seluruh peserta JKN. “Tidak aktifnya itu dilakukan kepada yang tidak punya rekam medis. Penon-aktifkan ini kami lakukan berdasarkan yang berobat ke Puskesmas tidak perorangan,” tegasnya.

Pihaknya sudah kembali mengajukan warga Tabanan untuk bisa tercover BPJS sekitar 7 ribu peserta masuk ke JKN-PBI dari kouta 107.000 tersebut. Dan jika ini terpenuhi, maka Tabanan bisa masuk program UHC.

 






Reporter: IGA Kusuma Yoni

Most Read

Artikel Terbaru

/