alexametrics
27.8 C
Denpasar
Wednesday, June 29, 2022

DPRD Minta Masalah TPP RSUD Tabanan Segera Diselesaikan

TABANAN, BALI EXPRESS- Terkait dengan adanya aduan dari aparatur sipil negara (ASN) BRSUD Kabupaten Tabanan yang belum mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Kamis (23/6), DPRD Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi I dan IV DPRD dengan Asisten III, BKPSDM, Bakeuda, perwakilan PNS BRSUD kabupaten Tabanan.

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Made Dirga mengharapkan adanya rancangan anggaran yang pasti, sehingga permasalah TPP ini bisa diselesaikan. “Kami menyelenggarakan rapat ini, karena ingin menindaklanjuti aduan dari ASN di BRSUD Tabanan terkait pembagian TPP, ” jelasnya.

Dirga berharap, nantinya pihak eksekutif melakukan pembahasan dengan jajaran terkait secara internal, sehingga permasalahan yang muncul di BRSUD Tabanan bisa diatasi dengan baik.

“Selanjutnya kami DPRD akan mengundang sekda dengan jajarannya dan BRSUD untuk duduk bersama mengambil kebijakan atau keputusan apa yang akan diambil untuk memecahkan permasalahan ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, berharap ASN di BRSUD Tabanan bisa mendapatkan TPP sesuai dengan kelayakan yang tertuang dalam regulasi, yakni PP No 12 Tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah. Sehingga para ASN ini bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Asisten III Kabupaten Tabanan, Agus Harta Wiguna menyatakan bahwa TPP adalah kebijakan daerah Perbup No 7 Tahun 2022. Dengan letak perbandingan pada level pelayanan, dimana BRSUD membandingkan dengan Puskesmas dan RS Nyitdah dimana level manajemen satu regulasi.

“Adanya kesenjangan tersebut harus ada kajian Perbup dalam pengaturan jaspelnya, jika dicermati adalah kebijakan pimpinan daerah kita dalam memberikan tunjangan ke masing-masing PNS di BRSUD,” jelasnya.

Adapun pengaturan yang dimaksud tersebut juga sudah tertuang dalam Perbup No 7 Tahun 2022 dengan perhitungan, dasar kebijakan jasa pelayanan (jaspel) berdasarkan pendapatan BRSUD, dan hal ini diatur dalam intern BRSUD.

“Sebenarnya, kami harapkan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan juga hadir, karena Diskes membawahi RS. Nyitdah dan Puskesmas lainnya,” tambahnya.

 






Reporter: IGA Kusuma Yoni

TABANAN, BALI EXPRESS- Terkait dengan adanya aduan dari aparatur sipil negara (ASN) BRSUD Kabupaten Tabanan yang belum mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Kamis (23/6), DPRD Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi I dan IV DPRD dengan Asisten III, BKPSDM, Bakeuda, perwakilan PNS BRSUD kabupaten Tabanan.

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Made Dirga mengharapkan adanya rancangan anggaran yang pasti, sehingga permasalah TPP ini bisa diselesaikan. “Kami menyelenggarakan rapat ini, karena ingin menindaklanjuti aduan dari ASN di BRSUD Tabanan terkait pembagian TPP, ” jelasnya.

Dirga berharap, nantinya pihak eksekutif melakukan pembahasan dengan jajaran terkait secara internal, sehingga permasalahan yang muncul di BRSUD Tabanan bisa diatasi dengan baik.

“Selanjutnya kami DPRD akan mengundang sekda dengan jajarannya dan BRSUD untuk duduk bersama mengambil kebijakan atau keputusan apa yang akan diambil untuk memecahkan permasalahan ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, berharap ASN di BRSUD Tabanan bisa mendapatkan TPP sesuai dengan kelayakan yang tertuang dalam regulasi, yakni PP No 12 Tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah. Sehingga para ASN ini bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Asisten III Kabupaten Tabanan, Agus Harta Wiguna menyatakan bahwa TPP adalah kebijakan daerah Perbup No 7 Tahun 2022. Dengan letak perbandingan pada level pelayanan, dimana BRSUD membandingkan dengan Puskesmas dan RS Nyitdah dimana level manajemen satu regulasi.

“Adanya kesenjangan tersebut harus ada kajian Perbup dalam pengaturan jaspelnya, jika dicermati adalah kebijakan pimpinan daerah kita dalam memberikan tunjangan ke masing-masing PNS di BRSUD,” jelasnya.

Adapun pengaturan yang dimaksud tersebut juga sudah tertuang dalam Perbup No 7 Tahun 2022 dengan perhitungan, dasar kebijakan jasa pelayanan (jaspel) berdasarkan pendapatan BRSUD, dan hal ini diatur dalam intern BRSUD.

“Sebenarnya, kami harapkan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan juga hadir, karena Diskes membawahi RS. Nyitdah dan Puskesmas lainnya,” tambahnya.

 






Reporter: IGA Kusuma Yoni

Most Read

Artikel Terbaru

/