alexametrics
26.8 C
Denpasar
Monday, June 27, 2022

Polemik Tanah Kampung Bugis Serangan, Ipung Tunda Tutup Jalan

DENPASAR, BALI EXPRESS – Aktivis perlindungan anak Siti Sapura menunda upaya menutup tanah yang digunakan sebagai jalan di Kampung Bugis, Serangan, Kamis (23/6). Salah satunya karena permohonan pengamanan yang dia ajukan kepada polisi dirasa tidak sesuai.

Pantauan koran ini di lokasi, alat berat seperti escavator dan juga kendaran pengangkut bahan yang dipekerjakan Ipung tidak jadi masuk ke Serangan. Meski polisi dan pihak desa sudah tiba.

“Saya urungkan pekerja saya masuk ke Serangan, karena ada beberapa faktor yang tidak mendukung, bahkan terasa menghalangi,” tandas Ipung di kantornya, wilayah Sesetan, Denpasar, setelah menunda upaya penutupan.

Dijelaskan Ipung, pihak kepolisian dari Polresta Denpasar, serta Polsek Denpasar Selatan menghubunginya untuk meminta penundaan sehari sebelum upaya penutupan ini. Karena Walikota Denpasar sedang mengikuti Rapat Kerja Nasional di Jakarta, dan Ipung diundang untuk melakukan mediasi guna penyelesaian masalah ini pada 24 Juni.

Sementara Ipung menyatakan berkomitmen memagari tanah tersebut demi melindungi haknya.  Wanita itu pun menyayangkan bukan pihak Pemkot Denpasar yang berhubungan dengannya, dan seakan polisi menjadi juru bicara.

Belakangan diketahui, Lurah Serangan juga meminta permohonan pengamanan terkait penutupan ini. Kemudian ada isu bahwa kehadirannya ke lokasi akan dihadang dengan kekuatan luar biasa. Tapi saat dia menghubungi warga lima banjar di Serangan, dikatakan tidak melakukan pergerakan apa-apa.

Maka dari itu, Ipung merasa ada indikasi suatu pihak sengaja membenturkan dirinya dengan warga. “Warga lima banjar di Serangan adalah saudara, mereka bahkan mau mendukung saya. Saya hanya minta pertanggungjawaban Pemkot yang mengatakan tanah itu milik Pemkot berdasarkan SK, sekarang mana buktinya?” ucapnya.

Lebih lanjut disebutkan, ada salah satu petinggi polisi lantas berkoordinasi dengan Ipung terkait pengamanan. Polisi itu mengatakan akan mengawal Ipung secara VIP, tapi tidak dengan orang yang dipekerjakan Ipung untuk menutup tanahnya.

“Polisi itu bilang saya akan langsung dievakuasi jika ada chaos, pekerja saya katanya biarkan yang mengamankan pihak ketiga. Lah terus kepastian keamanan pekerja saya bagaimana, mereka empat orang yang punya anak istri, kalau ada apa-apa, bagaimana,” imbuhnya.

Ipung pun menyatakan akan melaporkan beberapa pihak yang terlibat atau mengganggu haknya atas tanah itu ke Mabes Polri.

Sementara itu, Lurah Serangan I Wayan Karma berujar tetap ingin melakukan dialog atau mediasi dengan Siti Sapura bersama Camat dan Kapolsek Denpasar Selatan. Pihaknya mengajukan permohonan pengamanan ke Polresta juga hanya sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Memastikan juga status lahannya dari BPN, apakah sesuai setifikat nomor 69 atau yang mana. Kalau sesuai Sertifikat Nomor 69 itu milik kehutanan atas nama Maisarah, dahulunya direklamasi BTID, kemudian diserahkan ke pihak desa, dan oleh desa dijadikan jalan. Pemeliharaannya diserahkan ke Pemerinta Kota. Jalan ini dibutuhkan oleh warga untuk akses menuju pariwisata,” bebernya.

Sedangkan Kapolsek Denpasar Selatan Kompol I Made Teja Dwi Permana menyangkal sebagai penghubung Pemkot Denpasar ke Siti Sapura. Pertemuan memang diinisiasi pihaknya guna menjaga kondusifitas di tengah masyarakat. “Tidak ada jadi jubir atau permintaan dari pemkot,” kata dia.

 






Reporter: I Gede Paramasutha

DENPASAR, BALI EXPRESS – Aktivis perlindungan anak Siti Sapura menunda upaya menutup tanah yang digunakan sebagai jalan di Kampung Bugis, Serangan, Kamis (23/6). Salah satunya karena permohonan pengamanan yang dia ajukan kepada polisi dirasa tidak sesuai.

Pantauan koran ini di lokasi, alat berat seperti escavator dan juga kendaran pengangkut bahan yang dipekerjakan Ipung tidak jadi masuk ke Serangan. Meski polisi dan pihak desa sudah tiba.

“Saya urungkan pekerja saya masuk ke Serangan, karena ada beberapa faktor yang tidak mendukung, bahkan terasa menghalangi,” tandas Ipung di kantornya, wilayah Sesetan, Denpasar, setelah menunda upaya penutupan.

Dijelaskan Ipung, pihak kepolisian dari Polresta Denpasar, serta Polsek Denpasar Selatan menghubunginya untuk meminta penundaan sehari sebelum upaya penutupan ini. Karena Walikota Denpasar sedang mengikuti Rapat Kerja Nasional di Jakarta, dan Ipung diundang untuk melakukan mediasi guna penyelesaian masalah ini pada 24 Juni.

Sementara Ipung menyatakan berkomitmen memagari tanah tersebut demi melindungi haknya.  Wanita itu pun menyayangkan bukan pihak Pemkot Denpasar yang berhubungan dengannya, dan seakan polisi menjadi juru bicara.

Belakangan diketahui, Lurah Serangan juga meminta permohonan pengamanan terkait penutupan ini. Kemudian ada isu bahwa kehadirannya ke lokasi akan dihadang dengan kekuatan luar biasa. Tapi saat dia menghubungi warga lima banjar di Serangan, dikatakan tidak melakukan pergerakan apa-apa.

Maka dari itu, Ipung merasa ada indikasi suatu pihak sengaja membenturkan dirinya dengan warga. “Warga lima banjar di Serangan adalah saudara, mereka bahkan mau mendukung saya. Saya hanya minta pertanggungjawaban Pemkot yang mengatakan tanah itu milik Pemkot berdasarkan SK, sekarang mana buktinya?” ucapnya.

Lebih lanjut disebutkan, ada salah satu petinggi polisi lantas berkoordinasi dengan Ipung terkait pengamanan. Polisi itu mengatakan akan mengawal Ipung secara VIP, tapi tidak dengan orang yang dipekerjakan Ipung untuk menutup tanahnya.

“Polisi itu bilang saya akan langsung dievakuasi jika ada chaos, pekerja saya katanya biarkan yang mengamankan pihak ketiga. Lah terus kepastian keamanan pekerja saya bagaimana, mereka empat orang yang punya anak istri, kalau ada apa-apa, bagaimana,” imbuhnya.

Ipung pun menyatakan akan melaporkan beberapa pihak yang terlibat atau mengganggu haknya atas tanah itu ke Mabes Polri.

Sementara itu, Lurah Serangan I Wayan Karma berujar tetap ingin melakukan dialog atau mediasi dengan Siti Sapura bersama Camat dan Kapolsek Denpasar Selatan. Pihaknya mengajukan permohonan pengamanan ke Polresta juga hanya sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Memastikan juga status lahannya dari BPN, apakah sesuai setifikat nomor 69 atau yang mana. Kalau sesuai Sertifikat Nomor 69 itu milik kehutanan atas nama Maisarah, dahulunya direklamasi BTID, kemudian diserahkan ke pihak desa, dan oleh desa dijadikan jalan. Pemeliharaannya diserahkan ke Pemerinta Kota. Jalan ini dibutuhkan oleh warga untuk akses menuju pariwisata,” bebernya.

Sedangkan Kapolsek Denpasar Selatan Kompol I Made Teja Dwi Permana menyangkal sebagai penghubung Pemkot Denpasar ke Siti Sapura. Pertemuan memang diinisiasi pihaknya guna menjaga kondusifitas di tengah masyarakat. “Tidak ada jadi jubir atau permintaan dari pemkot,” kata dia.

 






Reporter: I Gede Paramasutha

Most Read

Artikel Terbaru

/