alexametrics
29.8 C
Denpasar
Friday, May 20, 2022

Kasus Sengketa Tanah, Polda Bali Endus Kejanggalan Kuitansi Padma

DENPASAR, BALI EXPRESS – Direktorat Reskrimum Polda Bali hingga saat ini masih mendalami kasus sengketa tanah antara I Ketut Pujiama dan Wayan Padma. Polda Bali mendalami indikasi kuitansi palsu yang digunakan dalam mensertifikatkan tanah tersebut.

Wakil Direktur Reskrimum Polda Bali AKBP Suratno saat dikonfirmasi, Jumat (24/7), menerangkan, pihaknya masih meminta analisa ahli terkait indikasi kuitansi palsu tersebut. “Kami masih meminta ahli memeriksa barang bukti kuitansi tersebut, jadi masih dalam proses,” jelas Suratno.

Perwira dengan dua melati di pundak itu mengaku ada kejanggalan dalam kuitansi tersebut mengenai materai 6000 yang digunakan, padahal kuitansinya tahun 1990. “Yang diperiksa ke ahli, apa benar materi segitu ada tahun 1990, kan agak janggal itu,” tegasnya lagi.

Jika hasil pemeriksaan ahli menyatakan alat bukti materai 6000 belum ada pada tahun 1990-an, maka hal tersebut akan menambah bukti bagi penyidik untuk menentukan arah penyidikan.

Mantan Kapolres Buleleng ini juga menerangkan, pihaknya juga memeriksa Wayan Padma dalam sengketa ini. “Padma sudah kami periksa. Ini kan kasusnya saling lapor. Pujiama melaporkan Padma, Padma juga melapor,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus sengketa tanah ini juga masih bergulir ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar dan BPN Provinsi Bali. Pujiama dan Joko Sugianto juga telah membawa kasus ini ke Satgas Pencegahan Mafia tanah BPN Bali.

Pihak Pujiama dan Joko Sugianto berharap Satgas Mafia tanah BPN turun tangan mengusut permainan mafia tanah dalam kasus tersebut. Selain itu, sertifikat yang dipegang Padma juga sudah diajukan untuk diblokir pihak BPN.

Wayan Padma diketahui menguasai secara sepihak tanah yang sudah dibeli Joko Sugianto. Joko pun diusir dari rumahnya oleh pihak Padma karena menganggap tanah tersebut miliknya.

Padma menunjukkan bukti sertifikat kepada Pujiama dan Joko. Sertifikat yang ditunjukkan oleh Padma diindikasikan dibuat berdasar kuitansi palsu. Terbitnya sertifikat yang diklaim pihak Padma tersebut, diduga kuat karena permainan mafia tanah.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Direktorat Reskrimum Polda Bali hingga saat ini masih mendalami kasus sengketa tanah antara I Ketut Pujiama dan Wayan Padma. Polda Bali mendalami indikasi kuitansi palsu yang digunakan dalam mensertifikatkan tanah tersebut.

Wakil Direktur Reskrimum Polda Bali AKBP Suratno saat dikonfirmasi, Jumat (24/7), menerangkan, pihaknya masih meminta analisa ahli terkait indikasi kuitansi palsu tersebut. “Kami masih meminta ahli memeriksa barang bukti kuitansi tersebut, jadi masih dalam proses,” jelas Suratno.

Perwira dengan dua melati di pundak itu mengaku ada kejanggalan dalam kuitansi tersebut mengenai materai 6000 yang digunakan, padahal kuitansinya tahun 1990. “Yang diperiksa ke ahli, apa benar materi segitu ada tahun 1990, kan agak janggal itu,” tegasnya lagi.

Jika hasil pemeriksaan ahli menyatakan alat bukti materai 6000 belum ada pada tahun 1990-an, maka hal tersebut akan menambah bukti bagi penyidik untuk menentukan arah penyidikan.

Mantan Kapolres Buleleng ini juga menerangkan, pihaknya juga memeriksa Wayan Padma dalam sengketa ini. “Padma sudah kami periksa. Ini kan kasusnya saling lapor. Pujiama melaporkan Padma, Padma juga melapor,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus sengketa tanah ini juga masih bergulir ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar dan BPN Provinsi Bali. Pujiama dan Joko Sugianto juga telah membawa kasus ini ke Satgas Pencegahan Mafia tanah BPN Bali.

Pihak Pujiama dan Joko Sugianto berharap Satgas Mafia tanah BPN turun tangan mengusut permainan mafia tanah dalam kasus tersebut. Selain itu, sertifikat yang dipegang Padma juga sudah diajukan untuk diblokir pihak BPN.

Wayan Padma diketahui menguasai secara sepihak tanah yang sudah dibeli Joko Sugianto. Joko pun diusir dari rumahnya oleh pihak Padma karena menganggap tanah tersebut miliknya.

Padma menunjukkan bukti sertifikat kepada Pujiama dan Joko. Sertifikat yang ditunjukkan oleh Padma diindikasikan dibuat berdasar kuitansi palsu. Terbitnya sertifikat yang diklaim pihak Padma tersebut, diduga kuat karena permainan mafia tanah.


Most Read

Artikel Terbaru

/