alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, June 26, 2022

APPMB Desak Pemerintah Lebih Responsif

KUTA, BALI EXPRESS – Konsulat Jendral (Konjen) Australia telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, yang menginformasikan bahwa pada Senin (1/11) larangan warga negara (WN) Australia bepergian ke luar negeri akan dicabut. Tentunya hal ini akan menjadi angin segar bagi sektor pariwisata Bali, lantaran sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Bali merupakan WN Australia. 

Mengetahui informasi tersebut, Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB) Wayan Puspa Negara berharap pemerintah melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali  agar lebih responsif menanggapi surat tersebut. Sebab, kedatangan wisatawan Australia dapat memberikan titik terang bagi sektor pariwisata dan tentunya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

“Surat dari Konjen Australia menunjukkan betapa rindunya warga Australia berkunjung ke Bali yang notabene sudah dianggap menjadi rumah kedua. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah melalui Kadispar Bali lebih responsif terhadap surat tersebut dengan membuat formula atau kebijakan khusus yang singkron dan harmonis untuk wisatawan Australia yang berkunjung ke Bali,” ujar Puspa Negara, Minggu (24/10). 

Menurutnya, pemerintah juga harus memberikan kelonggaran kebijakan untuk mendatangkan wisatawan negeri kangguru tersebut. Pasalnya dalam surat tersebut tersirat harapan agar kedatangan warga Australia tanpa perlu menjalani karantina. Sehingga tepat pada Senin (1/11) mendatang dapat melihat kunjungan pertama warga Australia.  “Tentunya kebijakan karantina tersebut dinilai harus dievaluasi, apalagi masa tinggal wisman di Bali hanya 5-7 hari yang artinya waktu dan biaya akan habis untuk karantina,” terangnya. 

Puspa Negara juga meminta, pemerintah dapat mencontoh salah satu negara bagian di Australia, yakni New South Wales yang tidak menerapkan kebijakan karantina. Melainkan wisatawan yang akan berkunjung ke Sydney hanya diwajibkan sudah menjalani vaksinasi Covid-19 secara lengkap. 

“Sama juga halnya dengan Thailand pesaing terbesar Bali yang juga tidak menerapkan karantina, bahkan membuka akses kepada 49 negara. Kondisi ini berbeda sekali dengan Bali,” jelas Ketua LPM Legian tersebut.

Lebih lanjut pihaknya selaku Ketua APPMB sangat mendukung pemda Bali dalam upaya komunikasi dan koordinasi dengan Konjen Australia. “Usul kami sebagai langkah awal pemerintah mengundang Dubes dan Konjen Australia, atau sekedar dinner,  untuk membahas MoU tentang tata cara wisatawan Australia berkunjung ke Bali. Dengan aturan yang dilonggarkan tapi masih masuk akal, pariwisata Bali kembali bergeliat dan itu akan memberikan keuntungan bagi masyarakat,” pungkasnya.

 


KUTA, BALI EXPRESS – Konsulat Jendral (Konjen) Australia telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, yang menginformasikan bahwa pada Senin (1/11) larangan warga negara (WN) Australia bepergian ke luar negeri akan dicabut. Tentunya hal ini akan menjadi angin segar bagi sektor pariwisata Bali, lantaran sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Bali merupakan WN Australia. 

Mengetahui informasi tersebut, Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB) Wayan Puspa Negara berharap pemerintah melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali  agar lebih responsif menanggapi surat tersebut. Sebab, kedatangan wisatawan Australia dapat memberikan titik terang bagi sektor pariwisata dan tentunya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

“Surat dari Konjen Australia menunjukkan betapa rindunya warga Australia berkunjung ke Bali yang notabene sudah dianggap menjadi rumah kedua. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah melalui Kadispar Bali lebih responsif terhadap surat tersebut dengan membuat formula atau kebijakan khusus yang singkron dan harmonis untuk wisatawan Australia yang berkunjung ke Bali,” ujar Puspa Negara, Minggu (24/10). 

Menurutnya, pemerintah juga harus memberikan kelonggaran kebijakan untuk mendatangkan wisatawan negeri kangguru tersebut. Pasalnya dalam surat tersebut tersirat harapan agar kedatangan warga Australia tanpa perlu menjalani karantina. Sehingga tepat pada Senin (1/11) mendatang dapat melihat kunjungan pertama warga Australia.  “Tentunya kebijakan karantina tersebut dinilai harus dievaluasi, apalagi masa tinggal wisman di Bali hanya 5-7 hari yang artinya waktu dan biaya akan habis untuk karantina,” terangnya. 

Puspa Negara juga meminta, pemerintah dapat mencontoh salah satu negara bagian di Australia, yakni New South Wales yang tidak menerapkan kebijakan karantina. Melainkan wisatawan yang akan berkunjung ke Sydney hanya diwajibkan sudah menjalani vaksinasi Covid-19 secara lengkap. 

“Sama juga halnya dengan Thailand pesaing terbesar Bali yang juga tidak menerapkan karantina, bahkan membuka akses kepada 49 negara. Kondisi ini berbeda sekali dengan Bali,” jelas Ketua LPM Legian tersebut.

Lebih lanjut pihaknya selaku Ketua APPMB sangat mendukung pemda Bali dalam upaya komunikasi dan koordinasi dengan Konjen Australia. “Usul kami sebagai langkah awal pemerintah mengundang Dubes dan Konjen Australia, atau sekedar dinner,  untuk membahas MoU tentang tata cara wisatawan Australia berkunjung ke Bali. Dengan aturan yang dilonggarkan tapi masih masuk akal, pariwisata Bali kembali bergeliat dan itu akan memberikan keuntungan bagi masyarakat,” pungkasnya.

 


Most Read

Artikel Terbaru

/