alexametrics
26.8 C
Denpasar
Tuesday, June 28, 2022

Kadis Perpustakaan Karangasem Ditahan dalam Kasus Korupsi

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Satu dari tujuh tersangka kasus pengadaan masker di Dinas Sosial Karangasem adalah IGB. Saat pengadaan masker tersebut, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Karangasem. Namun kini menjabat Kepala Dinas Perpustakaan Karangasem.

Sisanya masing-masing GS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), IWB staf Dinas Sosial, serta INR, IKSA, NKS, dan IGBY. Semua tersangka pun langsung ditahan terpisah mulai Rabu (24/11).

 

Kasi Intel Kejari I Dewa Gede Semaraputra mengatakan, pihak BPKP yang dapat menyimpulkan apakah kerugian pengadaan masker scuba ini, ada unsur mencari keuntungan atau tidak.

“Itu disimpulkan oleh BPKP. Belum diketahui apakah ada yang menikmati dari pengadaan ini. Siapa yang diuntungkan, dan siapa yang memberi keuntungan,” tegasnya.

 

Seluruh tersangka kini dititipkan di tiga tahanan berbeda. Yakni di Mapolsek Kota Karangasem, Bebandem, dan Abang selama 20 hari. Kejari kemudian tinggal menuntaskan pemberkasan dan akhir tahun ini ditargetkan sudah pelimpahan ke pengadilan. Sebelumnya, para tersangka diperiksa selama 8 jam, dimulai pukul 10.00. Usai penyelesaian administrasi, semua tersangka digiring menuju tiga mobil berbeda. 

 

Sementara itu, Pande Gede Jaya Suparta dari Pos Bantuan Hukum PN Amlapura menerangkan, pihaknya mendampingi tujuh tersangka sejak awal penetapannya. Selama pendampingan itu, pihaknya mencermati hal yang memberatkan tujuh tersangka ini terkait mekanisme pengadaan masker yang menyimpang dari ketentuan Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan.

“Yang seharusnya masker lapis tiga, bukan masker scuba,” ucap Pande.

 

Meski begitu, Pande mengatakan, SE tersebut sudah masuk ke Dinas Kesehatan namun tidak diteruskan ke Dinas Sosial. “Surat edaran itu tidak disampaikan ke Dinas Sosial. Klien kami sudah membuat masker sesuai telaahan staf. Tidak disebutkan harus masker rangkap (lapis) tiga, hanya masker non medis dan kain,” ujarnya. 

 

Seluruh tersangka disangkakan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seperti diketahui, pengadaan masker scuba dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 ini menelan anggaran Rp 2,9 miliar. Kasus ini mulai didalami Kejari Karangasem sejak Mei 2021. Ada 60 orang saksi yang sudah diperiksa, termasuk ahli di bidang kesehatan. Kejari Karangasem masih melakukan pendalaman kemungkinan adanya penambahan tersangka.

Kasus 512 ribu masker scuba ini sendiri terjadi pada pertengahan 2020 lalu. Kerugian Negara diperkirakan mencapai Rp 2 miliar.


AMLAPURA, BALI EXPRESS – Satu dari tujuh tersangka kasus pengadaan masker di Dinas Sosial Karangasem adalah IGB. Saat pengadaan masker tersebut, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Karangasem. Namun kini menjabat Kepala Dinas Perpustakaan Karangasem.

Sisanya masing-masing GS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), IWB staf Dinas Sosial, serta INR, IKSA, NKS, dan IGBY. Semua tersangka pun langsung ditahan terpisah mulai Rabu (24/11).

 

Kasi Intel Kejari I Dewa Gede Semaraputra mengatakan, pihak BPKP yang dapat menyimpulkan apakah kerugian pengadaan masker scuba ini, ada unsur mencari keuntungan atau tidak.

“Itu disimpulkan oleh BPKP. Belum diketahui apakah ada yang menikmati dari pengadaan ini. Siapa yang diuntungkan, dan siapa yang memberi keuntungan,” tegasnya.

 

Seluruh tersangka kini dititipkan di tiga tahanan berbeda. Yakni di Mapolsek Kota Karangasem, Bebandem, dan Abang selama 20 hari. Kejari kemudian tinggal menuntaskan pemberkasan dan akhir tahun ini ditargetkan sudah pelimpahan ke pengadilan. Sebelumnya, para tersangka diperiksa selama 8 jam, dimulai pukul 10.00. Usai penyelesaian administrasi, semua tersangka digiring menuju tiga mobil berbeda. 

 

Sementara itu, Pande Gede Jaya Suparta dari Pos Bantuan Hukum PN Amlapura menerangkan, pihaknya mendampingi tujuh tersangka sejak awal penetapannya. Selama pendampingan itu, pihaknya mencermati hal yang memberatkan tujuh tersangka ini terkait mekanisme pengadaan masker yang menyimpang dari ketentuan Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan.

“Yang seharusnya masker lapis tiga, bukan masker scuba,” ucap Pande.

 

Meski begitu, Pande mengatakan, SE tersebut sudah masuk ke Dinas Kesehatan namun tidak diteruskan ke Dinas Sosial. “Surat edaran itu tidak disampaikan ke Dinas Sosial. Klien kami sudah membuat masker sesuai telaahan staf. Tidak disebutkan harus masker rangkap (lapis) tiga, hanya masker non medis dan kain,” ujarnya. 

 

Seluruh tersangka disangkakan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seperti diketahui, pengadaan masker scuba dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 ini menelan anggaran Rp 2,9 miliar. Kasus ini mulai didalami Kejari Karangasem sejak Mei 2021. Ada 60 orang saksi yang sudah diperiksa, termasuk ahli di bidang kesehatan. Kejari Karangasem masih melakukan pendalaman kemungkinan adanya penambahan tersangka.

Kasus 512 ribu masker scuba ini sendiri terjadi pada pertengahan 2020 lalu. Kerugian Negara diperkirakan mencapai Rp 2 miliar.


Most Read

Artikel Terbaru

/