alexametrics
27.8 C
Denpasar
Saturday, June 25, 2022

LBH Sebut Datanya Tidak Sembarang, Ada Korban Trauma Berat

DENPASAR, BALI EXPRESS – Kasus dugaan 42 kekerasan seksual di Universitas Udayana (Unud) tampaknya masih jauh dari tuntas. Setelah sebelumnya Rektorat Unud mempertanyakan validitas data dan mengancam tempuh jalur hukum, ternyata tak membuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali mundur.

LBH Bali pun menggelar konferensi pers sambil menggandeng BEM Universitas Udayana sebagai Aliansi Unud Darurat Kekerasan Seksual di Kantornya, Jalan Plawa 57 Denpasar, Rabu (24/11). Ketua LBH Bali, Ni Kadek Vany Primaliraning menyampaikan bahwa sebenarnya data kekerasan seksual yang dimiliki bolehnya merupakan milik aliansi tersebut.

Selain bersama BEM aliansi itu juga sebenarnya diikuti Serikat Perempuan Indonesia (Seruni Bali). “Kami membuka posko pengaduan, bukan survey biasa, karena orang yang ikut sudah terarah, bukan random, yakni orang yeng benar-benar jadi korban, atau orang yang mengetahui peristiwanya, jadi kalau datanya dipertanyakan, saya rasa kurang tepat,” tuturnya.

Posko pengaduan ini dilakukan pada Oktober 2020, dengan mengisi google form dan singkat cerita memperoleh 42 laporan. dengan pelaku dari dosen, mahasiswa, pedagang kampus hingga buruh bangunan di sana. Jenis kekerasan seksualnya pun bervariasi, seperti ada dua pemerkosaan. 

Lalu kekerasan seksual berbasis gender online ada lima, ekploitasi seksual serta intimidasi seksual masing-masing satu. Sementara sisanya adalah pelecehan seksual. Vany mengaku identitas yang mengadu sangat dijaga demi kebaikan korbannya, dan berdalih tidak bisa mengungkap kronologi kejadian karena mempertimbangkan psikologi korban.

“Korban kekerasan seksual berbeda dengan penganiayaan, sudah mau lapor saja sudah bagai karena trauma mental,” tandasnya. Kemudian Data yang terkumpul itu disampaikan ke wakil Rektor 4 Unud, pada (29/12/2020) Dijadikan bahan untuk berunding dengan pihak kampus agar bersedia membuat sistem perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Namun mengaku tak diindahkan. 

Tapi ada satu kasus yang melibatkan tenaga pengajar dengan korban mahasiswi sempat sampai sidang kode etik. Namun hasil sidang tersebut sangat ditutupi oleh pihak kampus. Bahwa mahasiswi tersebut baru berani membicarakan apa yang dialami setelah tiga tahun. Bahkan korban disebut begitu trauma. Apapun yang berkaitan dengan pelaku dia akan ketakutan.

Mulai dari membuang hp berisi chat dengan pelaku dan membuang buku-buku untuk skripsinya agar tak teringat, padahal belum lulus kuliah. Sampai korban tak berani masuk kampus untuk menyelesaikan skripsi karena takut akan bertemu dengan predator seksual tersebut. “Kami damping dia waktu sidang etik, juga didampingi ke psikiater dan diberi obat,” bebernya.

“Kami sudah upayakan menanyakan mengenai hasil sidang etik tersebut, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan karena ditutupi,” timpal Muhamad Novriansyah selaku Ketua BEM Unud yang hadir dalam kesempatan itu. Sehingga aliansi ini meminta agar pihak perguruan tinggi tersebut menuntaskan dan membeberkan hasil sidang kode etik itu lebih dulu. Jika memang benar kampus serius dalam menangani kekerasan seksual bagi mahasiswanya.

“Pertanyaannya apakah Unud memang tak punya data atau tak mau menindaklanjuti data yang dilaporkan, yang sudah masuk sidang etik saja mahasiswinya sampai sudah lulus sekarang, pengacara tidak bisa dituntut saat lakukan pendampingan karena ada perlindungan kode etik” tutup Vany. (ges)


DENPASAR, BALI EXPRESS – Kasus dugaan 42 kekerasan seksual di Universitas Udayana (Unud) tampaknya masih jauh dari tuntas. Setelah sebelumnya Rektorat Unud mempertanyakan validitas data dan mengancam tempuh jalur hukum, ternyata tak membuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali mundur.

LBH Bali pun menggelar konferensi pers sambil menggandeng BEM Universitas Udayana sebagai Aliansi Unud Darurat Kekerasan Seksual di Kantornya, Jalan Plawa 57 Denpasar, Rabu (24/11). Ketua LBH Bali, Ni Kadek Vany Primaliraning menyampaikan bahwa sebenarnya data kekerasan seksual yang dimiliki bolehnya merupakan milik aliansi tersebut.

Selain bersama BEM aliansi itu juga sebenarnya diikuti Serikat Perempuan Indonesia (Seruni Bali). “Kami membuka posko pengaduan, bukan survey biasa, karena orang yang ikut sudah terarah, bukan random, yakni orang yeng benar-benar jadi korban, atau orang yang mengetahui peristiwanya, jadi kalau datanya dipertanyakan, saya rasa kurang tepat,” tuturnya.

Posko pengaduan ini dilakukan pada Oktober 2020, dengan mengisi google form dan singkat cerita memperoleh 42 laporan. dengan pelaku dari dosen, mahasiswa, pedagang kampus hingga buruh bangunan di sana. Jenis kekerasan seksualnya pun bervariasi, seperti ada dua pemerkosaan. 

Lalu kekerasan seksual berbasis gender online ada lima, ekploitasi seksual serta intimidasi seksual masing-masing satu. Sementara sisanya adalah pelecehan seksual. Vany mengaku identitas yang mengadu sangat dijaga demi kebaikan korbannya, dan berdalih tidak bisa mengungkap kronologi kejadian karena mempertimbangkan psikologi korban.

“Korban kekerasan seksual berbeda dengan penganiayaan, sudah mau lapor saja sudah bagai karena trauma mental,” tandasnya. Kemudian Data yang terkumpul itu disampaikan ke wakil Rektor 4 Unud, pada (29/12/2020) Dijadikan bahan untuk berunding dengan pihak kampus agar bersedia membuat sistem perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Namun mengaku tak diindahkan. 

Tapi ada satu kasus yang melibatkan tenaga pengajar dengan korban mahasiswi sempat sampai sidang kode etik. Namun hasil sidang tersebut sangat ditutupi oleh pihak kampus. Bahwa mahasiswi tersebut baru berani membicarakan apa yang dialami setelah tiga tahun. Bahkan korban disebut begitu trauma. Apapun yang berkaitan dengan pelaku dia akan ketakutan.

Mulai dari membuang hp berisi chat dengan pelaku dan membuang buku-buku untuk skripsinya agar tak teringat, padahal belum lulus kuliah. Sampai korban tak berani masuk kampus untuk menyelesaikan skripsi karena takut akan bertemu dengan predator seksual tersebut. “Kami damping dia waktu sidang etik, juga didampingi ke psikiater dan diberi obat,” bebernya.

“Kami sudah upayakan menanyakan mengenai hasil sidang etik tersebut, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan karena ditutupi,” timpal Muhamad Novriansyah selaku Ketua BEM Unud yang hadir dalam kesempatan itu. Sehingga aliansi ini meminta agar pihak perguruan tinggi tersebut menuntaskan dan membeberkan hasil sidang kode etik itu lebih dulu. Jika memang benar kampus serius dalam menangani kekerasan seksual bagi mahasiswanya.

“Pertanyaannya apakah Unud memang tak punya data atau tak mau menindaklanjuti data yang dilaporkan, yang sudah masuk sidang etik saja mahasiswinya sampai sudah lulus sekarang, pengacara tidak bisa dituntut saat lakukan pendampingan karena ada perlindungan kode etik” tutup Vany. (ges)


Most Read

Artikel Terbaru

/