28.7 C
Denpasar
Friday, December 9, 2022

Korupsi di Bali Terungkap Usai Menjabat, KPK : Tunggu Laporan Dan Bukti

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Belakangan ini masih ada kepala daerah di Provinsi Bali yang namanya terseret dalam kasus korupsi. seperti adanya korupsi pengadaan masker di Kabupaten Karangasem yang menyeret nama mantan Bupati I Gusti Ayu Mas Sumantri sebagai saksi. Sementara di daerah lainnya mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti yang malahan telah divonis karena melakukan suap untuk pengurusan Dana Insentif Daerah (DID).

Dari adanya pemerksaan ini kedua nama tersebut diperiksa setelah lengser dari jabatan bupati. Hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan mengapa harus dilakukan pemeriksaan dan penangkapan setelah usai menjabat. Padahal kasus korupsi pengadaan masker di Kabupaten Karangasem terjadi di tahun 2020. kemudian penyuapan yang dilakukan oleh Bupati Tabanan periode 2016-2021 dan mantan staf khususnya dilakukan untuk penambahan alokasi DID pada Tahun Anggaran 2018.

Baca Juga :  Buang Sampah Sembarangan di Badung, akan Kena Denda hingga Rp 25 Juta

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pun menepis adanya penundaan penangkapan terduga kasus korupsi. Pasalnya penangkapan yang dilakukan harus melalui adanya laporan dan bukti yang kuat.

Menurut Ghufron, penangkapan yang dilakukan yaitu sesuai dengan KUHP pasal 1 angka 14. Dalam pasal tersebut disebutkan, siapa yang ditangkap adalah seseorang yang dalam keadaannya atau karena perbuatannya menunjukkan bukti yang cukup sebagai tersangka korupsi. Pihakya juga mengaku harus ada laporan untuk melakukan penangkapan.

“Kapan timingnya yang cukup itu, KPK itu selalu mendapatkan laporan dan kemudian dilakukan penggalian bukti. apakah bukti atau laporannya didapatkan saat menjabat atau setelah menjabat, ataukah mungkin setelah mendapatkan jabatan lain, itu semua tergantung pada laporan dan kemudian kami melakukan proses penggalian bukti,” tegas Ghufron saat ditemui saat konferensi pers di Gedung MPP Badung, Kamis (24/11).

Baca Juga :  Jalan Tertimbun Longsor, Evakuasi Korban Gempa Lewat Danau

Pimpinan termuda di KPK ini juga menjelaskan, laporan juga didapatkan saat pejabat yang diduga melakukan korupsi masih aktif. Namun laporan setelah turun dari jabatan juga banyak diterima. Ia memperkirakan, saat terduga korupsi masih memiliki jabatan belum berani dilaporkan.

“Jadi sekali lagi tidak kami gantungkan penangkapan itu, apakah dia sedang menjabat, atau sedang turun, atau sedang pindah ke jabatan yang lain. Semuanya berdasarkan hukum. Ketika ada laporan dan laporannya itu sudah terkumpul dua alat bukti, yang menunjukkan bukti yang cukup, baru kami lakukan penangkapan,” jelasnya.

 






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Belakangan ini masih ada kepala daerah di Provinsi Bali yang namanya terseret dalam kasus korupsi. seperti adanya korupsi pengadaan masker di Kabupaten Karangasem yang menyeret nama mantan Bupati I Gusti Ayu Mas Sumantri sebagai saksi. Sementara di daerah lainnya mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti yang malahan telah divonis karena melakukan suap untuk pengurusan Dana Insentif Daerah (DID).

Dari adanya pemerksaan ini kedua nama tersebut diperiksa setelah lengser dari jabatan bupati. Hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan mengapa harus dilakukan pemeriksaan dan penangkapan setelah usai menjabat. Padahal kasus korupsi pengadaan masker di Kabupaten Karangasem terjadi di tahun 2020. kemudian penyuapan yang dilakukan oleh Bupati Tabanan periode 2016-2021 dan mantan staf khususnya dilakukan untuk penambahan alokasi DID pada Tahun Anggaran 2018.

Baca Juga :  Unud Hadiri Forum Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pun menepis adanya penundaan penangkapan terduga kasus korupsi. Pasalnya penangkapan yang dilakukan harus melalui adanya laporan dan bukti yang kuat.

Menurut Ghufron, penangkapan yang dilakukan yaitu sesuai dengan KUHP pasal 1 angka 14. Dalam pasal tersebut disebutkan, siapa yang ditangkap adalah seseorang yang dalam keadaannya atau karena perbuatannya menunjukkan bukti yang cukup sebagai tersangka korupsi. Pihakya juga mengaku harus ada laporan untuk melakukan penangkapan.

“Kapan timingnya yang cukup itu, KPK itu selalu mendapatkan laporan dan kemudian dilakukan penggalian bukti. apakah bukti atau laporannya didapatkan saat menjabat atau setelah menjabat, ataukah mungkin setelah mendapatkan jabatan lain, itu semua tergantung pada laporan dan kemudian kami melakukan proses penggalian bukti,” tegas Ghufron saat ditemui saat konferensi pers di Gedung MPP Badung, Kamis (24/11).

Baca Juga :  Bupati Tamba Komitmen Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Pimpinan termuda di KPK ini juga menjelaskan, laporan juga didapatkan saat pejabat yang diduga melakukan korupsi masih aktif. Namun laporan setelah turun dari jabatan juga banyak diterima. Ia memperkirakan, saat terduga korupsi masih memiliki jabatan belum berani dilaporkan.

“Jadi sekali lagi tidak kami gantungkan penangkapan itu, apakah dia sedang menjabat, atau sedang turun, atau sedang pindah ke jabatan yang lain. Semuanya berdasarkan hukum. Ketika ada laporan dan laporannya itu sudah terkumpul dua alat bukti, yang menunjukkan bukti yang cukup, baru kami lakukan penangkapan,” jelasnya.

 






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

Most Read

Artikel Terbaru

/