Berpergian saat Nyepi, Sekda Adi Arnawa Minta Desa Adat Berikan Sanksi

BADUNG, BALI EXPRESS - Sejumlah pelanggaran ditemukan saat perayaan Hari Raya Nyepi tahun saka 1946 di Kabupaten Badung.
Pelanggaran tersebut yakni adanya wisatawan maupun masyarakat yang bepergian.
Hal ini pun telah ditanggapi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa. Ia pun sangat menyayangkan hal tersebut, bahkan meminta desa adat untuk memberikan sanksi.
Baca Juga: Pilkel Serentak di Kabupaten Klungkung Ditunda, Ini Alasannya
Menurut Adi Arnawa, menghargai perayaan Nyepi adalah bagian dari menghormati kerukunan umat beragama.
Terlebih perayaan Nyepi disebut sangat berarti bagi umat Hindu. Sehingga ia mendorong desa adat untuk menegakkan aturan.
“Tentu saya selaku pemerintah mendorong desa adat untuk menegakkan aturan, karena bagaimana pun juga ini bagian dari mengormati kerukunan umat beragama, khususnya di Bali,” tegasnya saat ditemui Selasa (12/3).
Pihaknya menyatakan, desa adat dapat memberikan pembinaan sekaligus sanski kepada pelanggar.
Sebab sanksi yang diberikan sebagai salah satu cara untuk mengedukasi. Sehingga wisatawan yang datang ke Bali saat perayaan Nyepi dapat mengikuti norma-norma yang berlaku.
“Tentu harus diberikan tindakan, semacam agar dikemudian hari terjadi seperti ini. Ini bagian dari menghormati agama melaksanakan kegitan hari raya, apalagi Hari Raya Nyepi merupakan agenda yang menjadi penting bagi umat Hindu,” jelasnya.
Disinggung terkait aturan dari Pemkab Badung, birokrat asal Pecatu ini menerangkan, akan mempertimbangkan penyusunan aturan.
Namun ia meyakini masing-masing desa adat telah memiliki aturan sesuai dengan dresta.
“Itu mungkin yang menjadi rujukan, nanti baru kami akan coba kompilasi dalam bentuk regulasi. Mungkin saya akan koordinasi dengan majelis madya bagaimana kami menyusun kedepan,” terangnya.
Sekda Adi Arnawa menambahkan, pelaksanaan Hari Raya Nyepi telah tertuang dalam Catur Brata Penyepian.
Sehingga ia mendorong desa adat untuk memeberikan pembinaan sekaligus penindakan kepada pelanggar.
“Tentu kami dorong (penindakan dengan sanksi), ini sebagai pembelajaran, dalam rangka mendorong masyarakat untuk taat tentu harus diberikan sanksi. Itu lah mengapa harus ada sanksi sesuai dengan yang ada di desa adat, jangan dibiarkan,” pungkasnya. (esa)

