27.6 C
Denpasar
Saturday, February 4, 2023

Desa Tusan Dideadline 60 Hari untuk Tindaklanjuti Hasil Audit Kerugian Negara

SEMARAPURA, BALI EXPRESS – Inspektorat Daerah (Irda) Klungkung memberikan waktu 60 hari kepada Desa Tusan untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit investigasi dana APBDes Tusan. Surat tersebut diserahkan ke desa, Rabu (23/3) lalu.

 

Perbekel Tusan Dewa Gede Putra Bali mengakui, pihaknya saat ini masih menelaah berkas yang diserahkan Irda Klungkung tersebut. Pihaknya membenarkan diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti surat itu. Namun pihaknya belum melakukan konfirmasi kembali dengan Irda Klungkung.

 

“Sebab kami perlu telaah masing-masing poin, item surat ini. Setelah itu barulah kami koordinasi kembali ke Irda. Kami pun belum tahu dokumen ini sifatnya internal atau bagaimana. Kami Ndak bisa beberkan ke pihak lain. Supaya tidak salah, mohon maaf,” ucap Dewa Gede Putra Bali, Jumat (25/3).

 

Kasatreskrim Polres Klungkung AKP Aria Seno Wimoko menegaskan, pihaknya juga tengah menunggu perkembangan masalah itu di Irda Klungkung. “Inspektorat daerah yang hitung kerugian negara. Memang untuk laporan dugaan itu masuk ke kami. Tapi mekanisme masih di Irda,” ujar Seno Wimoko ditemui di ruangannya, kemarin.

 

Dijelaskan, sesuai ketentuan yang dibeberkan Irda selama 60 hari itu tak ada tindak-lanjut dari desa, proses hukum bisa saja berlanjut. “Jika nanti ditemukan kerugian negara dan disampaikan ke kami, itu jadi pertimbangan kami melanjutkan dan ditidaklanjuti dengan gelar kasus. Sekarang bagaimana upaya pengembalian kerugian negara ini dulu jika ditemukan ada,” sebutnya.

 

Sebelumnya, audit yang berlangsung kurang lebih 3 bulan itu, hasilnya sudah diserahkan ke pemerintah Desa Tusan. Irda Klungkung memberi waktu 60 hari agar rekomendasi yang dilayangkan dapat ditindaklanjuti pihak desa.

 

Masalah ini berpotensi masuk ke ranah aparat penegak hukum jika rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti. Inspektur Daerah Klungkung I Made Seger enggan membeberkan lebih jauh hasilnya. Dia hanya memberi sinyal, bahwa ditemukan adanya kerugian negara dari pengelolaan dana APBDes tersebut.

 

“Seusai mekanisme, hasil pemeriksaan tidak bisa kami beberkan ke tempat lain. Mohon maaf. Kami sudah serahkan ke desa. Yang jelas temuan materiil ada, administrasi ada,” tegas Made Seger saat dihubungi via telepon, Kamis (24/3) lalu.

 

“Harapan kami apa yang jadi rekomendasi dapat ditindaklanjuti Desa Tusan,” imbuh pejabat asal Kecamatan Nusa Penida ini. Made Seger menegaskan, pihaknya sangat berhati-hati dalam proses audit yang terfokus pada kegiatan desa tahun 2020 dan 2021 itu.






Reporter: AGUS EKA PURNA NEGARA

SEMARAPURA, BALI EXPRESS – Inspektorat Daerah (Irda) Klungkung memberikan waktu 60 hari kepada Desa Tusan untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit investigasi dana APBDes Tusan. Surat tersebut diserahkan ke desa, Rabu (23/3) lalu.

 

Perbekel Tusan Dewa Gede Putra Bali mengakui, pihaknya saat ini masih menelaah berkas yang diserahkan Irda Klungkung tersebut. Pihaknya membenarkan diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti surat itu. Namun pihaknya belum melakukan konfirmasi kembali dengan Irda Klungkung.

 

“Sebab kami perlu telaah masing-masing poin, item surat ini. Setelah itu barulah kami koordinasi kembali ke Irda. Kami pun belum tahu dokumen ini sifatnya internal atau bagaimana. Kami Ndak bisa beberkan ke pihak lain. Supaya tidak salah, mohon maaf,” ucap Dewa Gede Putra Bali, Jumat (25/3).

 

Kasatreskrim Polres Klungkung AKP Aria Seno Wimoko menegaskan, pihaknya juga tengah menunggu perkembangan masalah itu di Irda Klungkung. “Inspektorat daerah yang hitung kerugian negara. Memang untuk laporan dugaan itu masuk ke kami. Tapi mekanisme masih di Irda,” ujar Seno Wimoko ditemui di ruangannya, kemarin.

 

Dijelaskan, sesuai ketentuan yang dibeberkan Irda selama 60 hari itu tak ada tindak-lanjut dari desa, proses hukum bisa saja berlanjut. “Jika nanti ditemukan kerugian negara dan disampaikan ke kami, itu jadi pertimbangan kami melanjutkan dan ditidaklanjuti dengan gelar kasus. Sekarang bagaimana upaya pengembalian kerugian negara ini dulu jika ditemukan ada,” sebutnya.

 

Sebelumnya, audit yang berlangsung kurang lebih 3 bulan itu, hasilnya sudah diserahkan ke pemerintah Desa Tusan. Irda Klungkung memberi waktu 60 hari agar rekomendasi yang dilayangkan dapat ditindaklanjuti pihak desa.

 

Masalah ini berpotensi masuk ke ranah aparat penegak hukum jika rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti. Inspektur Daerah Klungkung I Made Seger enggan membeberkan lebih jauh hasilnya. Dia hanya memberi sinyal, bahwa ditemukan adanya kerugian negara dari pengelolaan dana APBDes tersebut.

 

“Seusai mekanisme, hasil pemeriksaan tidak bisa kami beberkan ke tempat lain. Mohon maaf. Kami sudah serahkan ke desa. Yang jelas temuan materiil ada, administrasi ada,” tegas Made Seger saat dihubungi via telepon, Kamis (24/3) lalu.

 

“Harapan kami apa yang jadi rekomendasi dapat ditindaklanjuti Desa Tusan,” imbuh pejabat asal Kecamatan Nusa Penida ini. Made Seger menegaskan, pihaknya sangat berhati-hati dalam proses audit yang terfokus pada kegiatan desa tahun 2020 dan 2021 itu.






Reporter: AGUS EKA PURNA NEGARA

Most Read

Artikel Terbaru