alexametrics
25.8 C
Denpasar
Sunday, May 29, 2022

Disdik Gianyar, Desa dan Desa Adat Guwang Digugat 7,1 Miliar

GIANYAR, BALI EXPRESS – Pengadilan Negeri (PN) Gianyar, di Jalan Ciung Wanara, Gianyar, mendadak ramai, Rabu (25/8). Pasalnya ratusan warga Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar, datang untuk menyaksikan langsung sidang perdata dengan penggugat I Ketut Gde Dharma Putra yang menggugat Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Desa Guwang, dan Desa Adat Guwang. Bahkan suasana sempat memanas lantaran terdengar teriakan warga.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, gugatan dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum itu ajukan oleh I Ketut Gde Dharma Putra selaku penggugat pada tanggal 2 Agustus 2021. Dalam risalah gugatan, penggugat asal Desa Celuk mengklaim tanah seluas 6.100 m2 berdasarkan penunjukan peta blok tanah Desa Guwang 51.040.010.004, buku C Desa Guwang No:57 berdasarkan Pipil No: 9, persil d25, klas II, No bidang 1,  dengan luas 6.100 m2  atas nama (alm) I Ketut Bawa beralamat di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Penggugat sendiri merupakan ahli waris yang sah dari (alm) I Ketut Bawa.

Dimana diatas tanah tersebut kini telah berdiri SDN 1, 2, dan 3 Guwang. Kemudian Kantor Desa Guwang, gedung LPD, Minimarket Tenten Mart dan Pasar Desa Adat Guwang. Dengan rincian bahwa seluas ±4.642.26 m2 saat ini dikuasai oleh tergugat I (Dinas Pendidikan Gianyar). Seluas ±592,27 m2 saat ini dikuasai oleh tergugat II (Desa Guwang) dan Seluas ±865,47 m2 saat ini dikuasai oleh tergugat III (Desa Adat Guwang).

Lebih rinci lagi, seluas ±1.531,69 m2 didirikan bangunan sekolah dan halaman sekolah dengan NIB 03645. Seluas ±456,83 m2 di jadikan halaman sekolah SD Negeri 1,2 dan 3 Guwang dengan NIB 03346. Seluas ±356,87m2 dijadikan halaman sekolah SD Negeri 1,2 dan 3 Guwang dengan NIB 03345. Seluas ±1.100,66 m2 sebagian dijadikan halaman dan Gedung SD Negeri 1,2 dan 3 Guwang dengan NIB 03642. Seluas  ±1.196,21 m2  dijadikan bangunan sekolah dan halaman depan sekolah SD Negeri 1,2 dan 3 Guwang. Seluas ±391,19 m2 didirikan bagunan LPD dan Tenten Mart Desa Adat Guwang. Seluas ±474,28 m2 didirikan Bangunan Tenten Desa Adat Guwang (Pasar Desa Adat Guwang). Seluas ±592,27 m2 didirikan bangunan Kantor Desa Guwang,Kantor Koperasi Wanita, Bangunan Warung Desa.

Selanjutnya penggugat meminta tergugat I membayar ganti rugi Rp 5,3 Miliar; tergugat II membayar Rp 492 Juta dan tergugat III membayar Rp 288 Juta. Sehingga total yang harus dibayarkan Rp 7,1 Miliar, serta kerugian moril Rp 1 Miliar.

Ditemui usai sidang, Kuasa Hukum Pengugat, Wayan Suardika menjelaskan bahwa penggugat secara de yure memang memiliki tanah tersebut. Dan sejatinya persoalan itu sudah berproses sejak lama sekitar tahun 2020, bahkan pihaknya sudah bersurat ke Desa Adat maupun ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat mengadakan mediasi. “Tetapi Desa Adat tidak berkenan menemui kami, maka kami bawa persoalan ini ke pengadilan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gianyar, I Wayan Sadra, selaku tergugat I mengatakan bahwa dalam sidang tersebut hanya disampaikan tata cara mediasi, sehingga belum ada hasil yang bisa disampaikan. “Ini belum ada resumenya, baru menyampaikan tata cara mediasi,” ungkapnya.

Ia pun menambahkan jika sejatinya perihal status tanah yang kini berdiri SDN 1,2, dan 3 Guwang bukan lah kewenangannya. Sebab Dinas Pendidikan tersebut kewenangannya mengelola proses pembelajaran. “Kalau lebih jauh seperti tanah, gedung, itu di bagian aset,” tandasnya.

Kemudian, tergugat II dan III, Bendesa Guwang, I Ketut Karben Wardana didampingi Perbekel Guwang, Anak Agung Alit, menyampaikan bahwa tanah yang digugat telah dikuasai Desa Adat lebih dari 100 tahun. Bahkan menurutnya, penglingsir yang umur 90 tahun menyampaikan bahwa Pasar Desa Adat Guwang sudah ada sejak mereka berusia anak-anak. “Penglingsir yang berusia 90 tahun kami tanyakan, ternyata pasar sudah ada sejak mereka kecil. Sehingga tidak ada yang tahu secara pasti kapan pasar itu ada,” tegasnya.

Selain itu, pihak Desa mengaku sudah mengantongi bukti fisik seperti sertifikat yang sudah keluar sebagian. Kemudian juga ada SPPT (pajak) yang telah dibayar oleh pihaknya. Meskipun pihaknya menyadari SPPT memang bukan bukti penguasaan lahan. “Sertifikat sudah keluar sebagian. SPPT (pajak) juga kami bayar lunas. Secara riil, kalau tidak milik kami, kenapa SPPT keluar dan bisa kami bayar,” sebutnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan jika 

Kantor Desa Guwang sendiri sudah ada sejak tahun 1942, kemudian LPD Desa Adat Guwang sudah berusia 30 tahun, dan selama ini tidak pernah ada yang mempertanyakan perihal lahan tersebut. SPPT atas nama Desa Adat Guwang sendiri sudah keluar sejak tahun 2001 silam. Bahkan pada peta wilayah juga sudah muncul jika tanah tersebut merupakan milik Desa Adat Guwang. “Karena itu lahan kami jadi kami bisa gunakan untuk kegiatan umum, dan kami akan mempertahankan itu karena ini merupakan tanab warisan kami sejak dulu,” tegasnya sembari mengatakan jika sidang lanjutan akan dilakukan pada hari Kamis mendatang.

Terkait kehadiran warga di PN Gianyar, Wardana mengatakan bahwa jika warga merasa hidup dari lahan yang digugat sekarang.  “Mereka merasa mereka hidup dari situ. Perekonomian, pendidikan mereka dari situ, apalagi selamai dikuasai Desa Adat Guwang fungsinya tetap sama dari dulu sampai sekarang,” pungkasnya.

Sedangkan Humas PN Gianyar, Ida Bagus Ari Suamba menyampaikan bahwa sidang pertama dalam gugatan yang terdaftar dengan No. 173/Pdt.G/2021/PN Gin dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Erwin Harlond Palyama.  “Masyarakat Desa Guwang mendatangi PN Gianyar, sebagai bentuk solidaritas masyarakat atas gugatan yang diajukan penggugat terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Desa Guwang dan Desa Adat Guwang atas sengketa hak milik atas tanah,” paparnya.

Ditambahkannya jika saat ini proses persidangan masih dalam tahap mediasi. Dimana Wakil ketua Pengadilan Negeri Gianyar melalui Humas PN Gianyar telah menemui perwakilan para pihak dan meminta agar para pihak memastikan kepada masyarakat yang hadir untuk mematuhi protokol kesehatan dan nantinya selama proses persidangan tetap menjaga keamanan. “Kita minta warga yang hadir tetap mematuhi prokes,” tandasnya. 

Disisi lain, ratusan warga Desa Guwang yang datang ke PN Gianyar dengan menggunakan pakaian adat madya sempat berteriak ‘bebaskan tanah kami!’. Sayangnya penggugat tidak hadir dalam persidangan tersebut dan hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya.


GIANYAR, BALI EXPRESS – Pengadilan Negeri (PN) Gianyar, di Jalan Ciung Wanara, Gianyar, mendadak ramai, Rabu (25/8). Pasalnya ratusan warga Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar, datang untuk menyaksikan langsung sidang perdata dengan penggugat I Ketut Gde Dharma Putra yang menggugat Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Desa Guwang, dan Desa Adat Guwang. Bahkan suasana sempat memanas lantaran terdengar teriakan warga.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, gugatan dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum itu ajukan oleh I Ketut Gde Dharma Putra selaku penggugat pada tanggal 2 Agustus 2021. Dalam risalah gugatan, penggugat asal Desa Celuk mengklaim tanah seluas 6.100 m2 berdasarkan penunjukan peta blok tanah Desa Guwang 51.040.010.004, buku C Desa Guwang No:57 berdasarkan Pipil No: 9, persil d25, klas II, No bidang 1,  dengan luas 6.100 m2  atas nama (alm) I Ketut Bawa beralamat di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Penggugat sendiri merupakan ahli waris yang sah dari (alm) I Ketut Bawa.

Dimana diatas tanah tersebut kini telah berdiri SDN 1, 2, dan 3 Guwang. Kemudian Kantor Desa Guwang, gedung LPD, Minimarket Tenten Mart dan Pasar Desa Adat Guwang. Dengan rincian bahwa seluas ±4.642.26 m2 saat ini dikuasai oleh tergugat I (Dinas Pendidikan Gianyar). Seluas ±592,27 m2 saat ini dikuasai oleh tergugat II (Desa Guwang) dan Seluas ±865,47 m2 saat ini dikuasai oleh tergugat III (Desa Adat Guwang).

Lebih rinci lagi, seluas ±1.531,69 m2 didirikan bangunan sekolah dan halaman sekolah dengan NIB 03645. Seluas ±456,83 m2 di jadikan halaman sekolah SD Negeri 1,2 dan 3 Guwang dengan NIB 03346. Seluas ±356,87m2 dijadikan halaman sekolah SD Negeri 1,2 dan 3 Guwang dengan NIB 03345. Seluas ±1.100,66 m2 sebagian dijadikan halaman dan Gedung SD Negeri 1,2 dan 3 Guwang dengan NIB 03642. Seluas  ±1.196,21 m2  dijadikan bangunan sekolah dan halaman depan sekolah SD Negeri 1,2 dan 3 Guwang. Seluas ±391,19 m2 didirikan bagunan LPD dan Tenten Mart Desa Adat Guwang. Seluas ±474,28 m2 didirikan Bangunan Tenten Desa Adat Guwang (Pasar Desa Adat Guwang). Seluas ±592,27 m2 didirikan bangunan Kantor Desa Guwang,Kantor Koperasi Wanita, Bangunan Warung Desa.

Selanjutnya penggugat meminta tergugat I membayar ganti rugi Rp 5,3 Miliar; tergugat II membayar Rp 492 Juta dan tergugat III membayar Rp 288 Juta. Sehingga total yang harus dibayarkan Rp 7,1 Miliar, serta kerugian moril Rp 1 Miliar.

Ditemui usai sidang, Kuasa Hukum Pengugat, Wayan Suardika menjelaskan bahwa penggugat secara de yure memang memiliki tanah tersebut. Dan sejatinya persoalan itu sudah berproses sejak lama sekitar tahun 2020, bahkan pihaknya sudah bersurat ke Desa Adat maupun ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat mengadakan mediasi. “Tetapi Desa Adat tidak berkenan menemui kami, maka kami bawa persoalan ini ke pengadilan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gianyar, I Wayan Sadra, selaku tergugat I mengatakan bahwa dalam sidang tersebut hanya disampaikan tata cara mediasi, sehingga belum ada hasil yang bisa disampaikan. “Ini belum ada resumenya, baru menyampaikan tata cara mediasi,” ungkapnya.

Ia pun menambahkan jika sejatinya perihal status tanah yang kini berdiri SDN 1,2, dan 3 Guwang bukan lah kewenangannya. Sebab Dinas Pendidikan tersebut kewenangannya mengelola proses pembelajaran. “Kalau lebih jauh seperti tanah, gedung, itu di bagian aset,” tandasnya.

Kemudian, tergugat II dan III, Bendesa Guwang, I Ketut Karben Wardana didampingi Perbekel Guwang, Anak Agung Alit, menyampaikan bahwa tanah yang digugat telah dikuasai Desa Adat lebih dari 100 tahun. Bahkan menurutnya, penglingsir yang umur 90 tahun menyampaikan bahwa Pasar Desa Adat Guwang sudah ada sejak mereka berusia anak-anak. “Penglingsir yang berusia 90 tahun kami tanyakan, ternyata pasar sudah ada sejak mereka kecil. Sehingga tidak ada yang tahu secara pasti kapan pasar itu ada,” tegasnya.

Selain itu, pihak Desa mengaku sudah mengantongi bukti fisik seperti sertifikat yang sudah keluar sebagian. Kemudian juga ada SPPT (pajak) yang telah dibayar oleh pihaknya. Meskipun pihaknya menyadari SPPT memang bukan bukti penguasaan lahan. “Sertifikat sudah keluar sebagian. SPPT (pajak) juga kami bayar lunas. Secara riil, kalau tidak milik kami, kenapa SPPT keluar dan bisa kami bayar,” sebutnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan jika 

Kantor Desa Guwang sendiri sudah ada sejak tahun 1942, kemudian LPD Desa Adat Guwang sudah berusia 30 tahun, dan selama ini tidak pernah ada yang mempertanyakan perihal lahan tersebut. SPPT atas nama Desa Adat Guwang sendiri sudah keluar sejak tahun 2001 silam. Bahkan pada peta wilayah juga sudah muncul jika tanah tersebut merupakan milik Desa Adat Guwang. “Karena itu lahan kami jadi kami bisa gunakan untuk kegiatan umum, dan kami akan mempertahankan itu karena ini merupakan tanab warisan kami sejak dulu,” tegasnya sembari mengatakan jika sidang lanjutan akan dilakukan pada hari Kamis mendatang.

Terkait kehadiran warga di PN Gianyar, Wardana mengatakan bahwa jika warga merasa hidup dari lahan yang digugat sekarang.  “Mereka merasa mereka hidup dari situ. Perekonomian, pendidikan mereka dari situ, apalagi selamai dikuasai Desa Adat Guwang fungsinya tetap sama dari dulu sampai sekarang,” pungkasnya.

Sedangkan Humas PN Gianyar, Ida Bagus Ari Suamba menyampaikan bahwa sidang pertama dalam gugatan yang terdaftar dengan No. 173/Pdt.G/2021/PN Gin dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Erwin Harlond Palyama.  “Masyarakat Desa Guwang mendatangi PN Gianyar, sebagai bentuk solidaritas masyarakat atas gugatan yang diajukan penggugat terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Desa Guwang dan Desa Adat Guwang atas sengketa hak milik atas tanah,” paparnya.

Ditambahkannya jika saat ini proses persidangan masih dalam tahap mediasi. Dimana Wakil ketua Pengadilan Negeri Gianyar melalui Humas PN Gianyar telah menemui perwakilan para pihak dan meminta agar para pihak memastikan kepada masyarakat yang hadir untuk mematuhi protokol kesehatan dan nantinya selama proses persidangan tetap menjaga keamanan. “Kita minta warga yang hadir tetap mematuhi prokes,” tandasnya. 

Disisi lain, ratusan warga Desa Guwang yang datang ke PN Gianyar dengan menggunakan pakaian adat madya sempat berteriak ‘bebaskan tanah kami!’. Sayangnya penggugat tidak hadir dalam persidangan tersebut dan hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/