alexametrics
28.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

KPU Perlu Berinovasi, Sosialisasikan Pilkada Saat Pandemi Covid-19

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di tahun ini telah ditetapkan jalan sesuai jadwal. Yakni pada 9 Desember 2020 mendatang. Dengan tetap menekankan penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.

Pilkada yang berlangsung dalam situasi pandemi Covid-19 ini tentu memberikan nuansa yang berbeda. Bila disandingkan dengan pemilihan-pemilihan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Akan ada beberapa hal baru yang muncul dalam pelaksanaannya. Salah satunya penerapan prokes dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada. Dan hal-hal baru ini tentu harus disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan melalui sosialisasi.

“Sosialisasi harus tetap dilakukan. Wajib dilakukan. Hanya saja, kondisi pandemi ini mesti disikapi KPU selaku penyelenggara dengan mencari terobosan atau membuat inovasi dalam menyampaikan materi sosialisasi,” ujar Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Bali, Ketut Udi Prayudi, Jumat (25/9).

Menurutnya, sosialisasi dengan metode konvensional melalui tatap muka langsung jelas akan sulit dilaksanakan di musim pandemi. Mengingat salah satu ketentuan penerapan prokes adalah physical distancing atau jaga jarak fisik. Untuk menghindari risiko penyebaran Covid-19.

“Di sini tantangannya. Bagaimana mencari efektivitas dalam sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat atau kelompok masyarakat. Ide-ide yang bersifat out of the box sangat diperlukan,” imbuhnya.

Menurut dia, teknologi yang ada sekarang sebetulnya sudah sangat membantu proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Seiring pesatnya penggunaan media sosial.

“Tapi perlu dicatat juga, jangan sampai hanya sekadar menyampaikan informasi saja tanpa ada kesan yang bisa mengajak masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya,” tukas Udi yang juga pendiri Rumah Kebangsaan dan Kebhinekaan ini.

Interaksi, sambung dia, sangat diperlukan dalam sosialisasi. Sehingga pemanfaatan media sosial atau media lainnya juga perlu mengedepankan hal itu. Bahkan menurutnya, KPU masuk ke komunitas-komunitas di dunia maya untuk menyampaikan sosialisasinya.

“Contoh komunitas game. Di dalamnya ini banyak orang. Bukan cuma anak-anak saja. Atau generasi milenial yang sebagian di antaranya merupakan pemilih pemula. Orang dewasa juga ada di dalamnya. Bahkan yang dewasa bisa main game sampai dini hari,” ujar mantan anggota KPU Bali ini memberikan ilustrasi.

Menurutnya, bila sampai masuk ke ranah itu, kewajiban KPU untuk melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 akan tercapai. Serta di saat yang sama, prioritas untuk menerapkan prokes terlaksana karena tidak sampai bertemu atau tatap muka langsung.

“Tidak ketemu langsung, tapi protokol kesehatan terjaga. Target sosialisasi juga tercapai. Karena yang main game itu dari mereka yang pemilih pemula sampai yang dewasa,” ujarnya.

Dia memandang, bila ini sampai tercapai, KPU akan memiliki pola sosialisasi yang sesuai dengan zamannya.

“Tidak semata mengundang orang, dalam jumlah yang banyak, terus mengajak untuk mendengarkan materi sosialisasi. Dengan pola lama seperti ini, pola jenuhnya juga cukup tinggi,” imbuh pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini.

Belum lagi, kata dia, siswa SMA/SMK atau sederajat yang tercatat sebagai pemilih pemula, saat ini menjalankan proses belajar mengajar dari jarak jauh secara daring atau online.

“Karena kegiatan belajar mengajarnya disesuaikan dengan situasi pandemi sekarang. Jadi, dalam pandangan saya, terobosan maupun inovasi dalam urusan sosialisasi memang sangat diperlukan. Dan ini jadi tantangan KPU dalam pilkada kali ini,” pungkasnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di tahun ini telah ditetapkan jalan sesuai jadwal. Yakni pada 9 Desember 2020 mendatang. Dengan tetap menekankan penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.

Pilkada yang berlangsung dalam situasi pandemi Covid-19 ini tentu memberikan nuansa yang berbeda. Bila disandingkan dengan pemilihan-pemilihan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Akan ada beberapa hal baru yang muncul dalam pelaksanaannya. Salah satunya penerapan prokes dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada. Dan hal-hal baru ini tentu harus disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan melalui sosialisasi.

“Sosialisasi harus tetap dilakukan. Wajib dilakukan. Hanya saja, kondisi pandemi ini mesti disikapi KPU selaku penyelenggara dengan mencari terobosan atau membuat inovasi dalam menyampaikan materi sosialisasi,” ujar Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Bali, Ketut Udi Prayudi, Jumat (25/9).

Menurutnya, sosialisasi dengan metode konvensional melalui tatap muka langsung jelas akan sulit dilaksanakan di musim pandemi. Mengingat salah satu ketentuan penerapan prokes adalah physical distancing atau jaga jarak fisik. Untuk menghindari risiko penyebaran Covid-19.

“Di sini tantangannya. Bagaimana mencari efektivitas dalam sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat atau kelompok masyarakat. Ide-ide yang bersifat out of the box sangat diperlukan,” imbuhnya.

Menurut dia, teknologi yang ada sekarang sebetulnya sudah sangat membantu proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Seiring pesatnya penggunaan media sosial.

“Tapi perlu dicatat juga, jangan sampai hanya sekadar menyampaikan informasi saja tanpa ada kesan yang bisa mengajak masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya,” tukas Udi yang juga pendiri Rumah Kebangsaan dan Kebhinekaan ini.

Interaksi, sambung dia, sangat diperlukan dalam sosialisasi. Sehingga pemanfaatan media sosial atau media lainnya juga perlu mengedepankan hal itu. Bahkan menurutnya, KPU masuk ke komunitas-komunitas di dunia maya untuk menyampaikan sosialisasinya.

“Contoh komunitas game. Di dalamnya ini banyak orang. Bukan cuma anak-anak saja. Atau generasi milenial yang sebagian di antaranya merupakan pemilih pemula. Orang dewasa juga ada di dalamnya. Bahkan yang dewasa bisa main game sampai dini hari,” ujar mantan anggota KPU Bali ini memberikan ilustrasi.

Menurutnya, bila sampai masuk ke ranah itu, kewajiban KPU untuk melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 akan tercapai. Serta di saat yang sama, prioritas untuk menerapkan prokes terlaksana karena tidak sampai bertemu atau tatap muka langsung.

“Tidak ketemu langsung, tapi protokol kesehatan terjaga. Target sosialisasi juga tercapai. Karena yang main game itu dari mereka yang pemilih pemula sampai yang dewasa,” ujarnya.

Dia memandang, bila ini sampai tercapai, KPU akan memiliki pola sosialisasi yang sesuai dengan zamannya.

“Tidak semata mengundang orang, dalam jumlah yang banyak, terus mengajak untuk mendengarkan materi sosialisasi. Dengan pola lama seperti ini, pola jenuhnya juga cukup tinggi,” imbuh pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini.

Belum lagi, kata dia, siswa SMA/SMK atau sederajat yang tercatat sebagai pemilih pemula, saat ini menjalankan proses belajar mengajar dari jarak jauh secara daring atau online.

“Karena kegiatan belajar mengajarnya disesuaikan dengan situasi pandemi sekarang. Jadi, dalam pandangan saya, terobosan maupun inovasi dalam urusan sosialisasi memang sangat diperlukan. Dan ini jadi tantangan KPU dalam pilkada kali ini,” pungkasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/