Rabu, 01 Dec 2021
Bali Express
Home / Bali
icon featured
Bali

Diduga Korupsi, Bekas Pegawai PDAM Klungkung Segera Disidang

25 November 2021, 16: 50: 30 WIB | editor : I Made Mertawan

Diduga Korupsi, Bekas Pegawai PDAM Klungkung Segera Disidang

DIPINDAH: Terdakwa korupsi penjualan air tangki PDAM Klungkung dipindahkan dari ruang tahanan Polsek Nusa Penida ke Rutan Kelas IIB Klungkung, Kamis (25/11). (Istimewa)

Share this      

SEMARAPURA, BALI EXPRESS- Kasus dugaan korupsi penjualan air tangki PDAM Klungkung segera disidang. Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Klungkung di Nusa Penida   telah melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (22/11) lalu.

Kacabjari Klungkung di Nusa Penida I Putu Gede Darmawan Hadi Seputra mengatakan, berdasarkan surat penetapan hari sidang yang dikeluarkan majelis oleh hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, disebutkan bahwa sidang perdana diagendakan pada Kamis (2/12) mendatang. Untuk mengawal kasus yang menyeret bekas pegawai PDAM Klungkung berinisial IKN dan IKS itu, cabjari menunjuk tiga orang jaksa penuntut umum (JPU). Yaitu Aditya Wisnu Mulyadi, Cok Satrya Aditya termasuk Darmawan yang notabene kacabjari.

Baca juga: Tak Ingin Kasus Melonjak Jelang Nataru, BIN Vaksinasi Warga Gianyar

Berkaitan dengan jadwal sidang tersebut, lanjut Darmawan, penahanan IKN dan IKS dipindahkan dari ruang tahanan Polsek Nusa Penida menuju Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Klungkung, Kamis (25/11). Keduanya dipindahkan bersama-sama dengan sejumlah terdakwa dengan kasus berbeda.  “Sebelum dipindahkan semuanya cek kesehatan dan tes swab antigen di  Polsek Nusa Penida. Dari hasil pemeriksaan tersebut seluruh tahanan dinyatakan sehat,” ujar Darmawan.

IKN dan IKS diduga korupsi dengan cara menjual air tangki PDAM unit Nusa Penida, yang  dilakukan saat keduanya sebagai pegawai di sana. Tidak semua hasil penjualan air disetor ke perusahaan daerah tersebut.  Selain itu, mereka juga menjual air di luar sistem dengan mencetak kwitansi seolah-olah resmi dari PDAM.

Kwitansi  diberikan kepada pembeli air. Uang hasil penjualan masuk kantong pribadi. Hal itu dilakukan Mei 2018-September 2019. Perbuatan mereka merugikan negara Rp 320.450.000. Belakangan uang tersebut dikembalikan melalui keluarganya. Kendati demikian, pengembalian tidak menghapus pidana. IKN dan IKS diancam Pasal 2 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP jo pasal 18 UU Tipikor, subsider Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 18 UU Tipikor atau Pasal 8 UU Tipikor jo Pasal 55 atau Pasal 9 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP.

(bx/wan/wan/JPR)


Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia