alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, July 3, 2022

Rakor di Ketapang, Tim Provinsi Bali-ASDP Bahas Pengendalian PPDN

DENPASAR, BALI EXPRESS – Seiring dekatnya libur akhir tahun, penerapan ketentuan wajib menunjukkan surat keterangan (suket) bebas Covid-19 bagi pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN melalui jalur darat dan laut sesuai hasil Rapid Test Antigen kian diperketat di pintu penyeberangan Bali.

Bahkan, Jumat (25/12), tim terpadu dari Provinsi Bali bersama yang bertugas mengawal penerapan ketentuan tersebut seperti ditegaskan dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 malakukan rapat koordinasi (rakor) bersama ASDP di Pelabuhan Ketapang.

Kebetulan di saat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubda) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana hadir langsung dalam rakor tersebut.

Seperti diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi, rakor tersebut salah satunya memeriksa dan memastikan kesiapan pelaksanaan pengawasan pelaku perjalanan darat dan laut selama Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Tadi Pak Dirjen Hubda (Cucu Mulyana) juga mempertegas soal itu. Meminta agar penerapan pengawasan pelaku perjalanan darat dan laut diterapkan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat,” ujar Dewa Rai Darmadi seraya menyebutkan rapor tersebut turut dihadiri jajaran Pemkab dan Forkompinda Jembrana.

Artinya, sambung dia, penerapan kebijakan menunjukan suket bagi pelaku perjalanan darat dan laut bukan saja berlaku bagi mereka yang bertujuan ke Bali. Namun berlaku juga untuk yang bertujuan sebaliknya.

“Karena ini (kebijakan) kan berlaku nasional. Pemprov Jatim juga melakukan hal yang sama. Malah dengan berlaku secara nasional, pengawasan saat ini justru jauh lebih mudah. Karena antardaerah kebijakannya sama-sama mengikuti pusat,” sebutnya.

Sementara itu, angka kunjungan wisatawan domestik ke Bali selama Nataru ini diperkirakan mencapai 12 ribuan lebih. Ini bila berkaca pada angka kunjungan pada libur panjang di akhir Oktober 2020 lalu yang mencapai 9.500 orang.

Meski demikian, penerapan SE 2021/2020 yang kemudian diperkuat lagi dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020 diprediksi membuat angka tersebut mengalami koreksi atau penurunan. Namun sejauh mana tingkat penurunannya belum bisa dipastikan.

“Saya faham kalau arah pertanyaannya mengenai penerapan kebijakan SE 2021 pada cancelation (pembatalan). Namun kami tidak memiliki data pasti sejauh mana penurunan itu terjadi,” jelas Kepala Dinas Pariwisata Bali, Putu Astawa, pada Rabu (24/12).

Dia tidak memungkiri, perkiraan kunjungan wisatawan ke Bali selama Nataru mengalami peningkatan. Estimasinya bisa mencapai 12 ribu sampai dengan 13 ribuan orang. Bahkan pada 17 Desember 2020 lalu jumlahnya telah mencapai 13 ribuan orang. Kemudian pada 23 Desember 2020 lalu ada di kisaran sepuluh ribuan orang.

“Tapi sesuai yang telah ditegaskan Gubernur Bali beberapa waktu lalu, ada tujuan jangka panjang yang lebih besar di balik kebijakan ini,” tegasnya.

Munculnya kebijakan ini, sambung dia, juga dilatari keinginan agar penanganan Covid-19 di Bali lebih baik. Karena bagaimanapun juga urusan kesehatan itu penting juga.

“Kalau (pandemi Covid-19) terus berlanjut, pemulihan pariwisata juga nanti akan susah. Yang jelas, pariwisata Bali tidak ditutup. Cuma diketatkan. Sehingga yang masuk betul-betul sehat. Baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau warga di Bali,” pungkasnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Seiring dekatnya libur akhir tahun, penerapan ketentuan wajib menunjukkan surat keterangan (suket) bebas Covid-19 bagi pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN melalui jalur darat dan laut sesuai hasil Rapid Test Antigen kian diperketat di pintu penyeberangan Bali.

Bahkan, Jumat (25/12), tim terpadu dari Provinsi Bali bersama yang bertugas mengawal penerapan ketentuan tersebut seperti ditegaskan dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 malakukan rapat koordinasi (rakor) bersama ASDP di Pelabuhan Ketapang.

Kebetulan di saat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubda) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana hadir langsung dalam rakor tersebut.

Seperti diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi, rakor tersebut salah satunya memeriksa dan memastikan kesiapan pelaksanaan pengawasan pelaku perjalanan darat dan laut selama Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Tadi Pak Dirjen Hubda (Cucu Mulyana) juga mempertegas soal itu. Meminta agar penerapan pengawasan pelaku perjalanan darat dan laut diterapkan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat,” ujar Dewa Rai Darmadi seraya menyebutkan rapor tersebut turut dihadiri jajaran Pemkab dan Forkompinda Jembrana.

Artinya, sambung dia, penerapan kebijakan menunjukan suket bagi pelaku perjalanan darat dan laut bukan saja berlaku bagi mereka yang bertujuan ke Bali. Namun berlaku juga untuk yang bertujuan sebaliknya.

“Karena ini (kebijakan) kan berlaku nasional. Pemprov Jatim juga melakukan hal yang sama. Malah dengan berlaku secara nasional, pengawasan saat ini justru jauh lebih mudah. Karena antardaerah kebijakannya sama-sama mengikuti pusat,” sebutnya.

Sementara itu, angka kunjungan wisatawan domestik ke Bali selama Nataru ini diperkirakan mencapai 12 ribuan lebih. Ini bila berkaca pada angka kunjungan pada libur panjang di akhir Oktober 2020 lalu yang mencapai 9.500 orang.

Meski demikian, penerapan SE 2021/2020 yang kemudian diperkuat lagi dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020 diprediksi membuat angka tersebut mengalami koreksi atau penurunan. Namun sejauh mana tingkat penurunannya belum bisa dipastikan.

“Saya faham kalau arah pertanyaannya mengenai penerapan kebijakan SE 2021 pada cancelation (pembatalan). Namun kami tidak memiliki data pasti sejauh mana penurunan itu terjadi,” jelas Kepala Dinas Pariwisata Bali, Putu Astawa, pada Rabu (24/12).

Dia tidak memungkiri, perkiraan kunjungan wisatawan ke Bali selama Nataru mengalami peningkatan. Estimasinya bisa mencapai 12 ribu sampai dengan 13 ribuan orang. Bahkan pada 17 Desember 2020 lalu jumlahnya telah mencapai 13 ribuan orang. Kemudian pada 23 Desember 2020 lalu ada di kisaran sepuluh ribuan orang.

“Tapi sesuai yang telah ditegaskan Gubernur Bali beberapa waktu lalu, ada tujuan jangka panjang yang lebih besar di balik kebijakan ini,” tegasnya.

Munculnya kebijakan ini, sambung dia, juga dilatari keinginan agar penanganan Covid-19 di Bali lebih baik. Karena bagaimanapun juga urusan kesehatan itu penting juga.

“Kalau (pandemi Covid-19) terus berlanjut, pemulihan pariwisata juga nanti akan susah. Yang jelas, pariwisata Bali tidak ditutup. Cuma diketatkan. Sehingga yang masuk betul-betul sehat. Baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau warga di Bali,” pungkasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/