Transparansi Jadi Prioritas, Buleleng Mantapkan Implementasi UU Keterbukaan Informasi

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosanti), melakukan sosialisasi keterbukaan informasi bersama Komisi Informasi Publik (KIP) Bali di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Kamis (25/9).
Kegiatan ini menghadirkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Buleleng. Fokus utama sosialisasi adalah penguatan tata kelola informasi publik melalui penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
Komisioner Komisi Informasi Bali Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Wayan Adi Aryanta, menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban formal, melainkan pondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi dasar penting agar masyarakat memperoleh hak informasi secara adil. Namun, keterbukaan itu tetap harus memperhatikan perlindungan data dan kepentingan publik yang bersifat rahasia maupun strategis,” jelasnya.
Menurut Adi Aryanta, transparansi yang dijalankan secara tepat mampu mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan begitu, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi jargon, melainkan praktik nyata yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala Diskominfosanti Buleleng, Ketut Suwarmawan, membuka acara dengan penegasan mengenai pentingnya penyamaan persepsi antarperangkat daerah. Ia menyebut, tanpa pemahaman yang sama, implementasi keterbukaan informasi publik tidak akan berjalan maksimal.
“Mari gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi dan menyusun strategi bersama. Dengan begitu, keterbukaan informasi benar-benar terwujud sesuai amanat undang-undang,” ujarnya.
Suwarmawan menekankan bahwa penyusunan DIP dan DIK harus dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, dokumen tersebut akan menjadi pedoman utama bagi setiap OPD dalam melaksanakan keterbukaan informasi tanpa mengabaikan kepentingan hukum maupun perlindungan data pribadi.
“Dengan pedoman yang jelas, perangkat daerah akan lebih mudah menjalankan kewajiban keterbukaan informasi. Masyarakat pun bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, sekaligus pemerintah tetap dapat menjaga data strategis agar tidak disalahgunakan,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Buleleng dalam memperkuat sinergi dengan KIP Bali. Harapannya, keterbukaan informasi di Buleleng dapat berjalan secara seimbang. Di satu sisi mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat, di sisi lain tetap memastikan perlindungan data yang bersifat sensitif.
Selain itu, sosialisasi ini juga diharapkan melahirkan langkah konkret dari setiap perangkat daerah untuk menyusun dan memperbaharui daftar informasi publik secara berkala. Dengan begitu, akses informasi bagi masyarakat semakin mudah, cepat, dan terukur.



