Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemenhub Dukung Pembangunan Bandara Bali Utara, tapi Ingat Syarat Ini!

I
Penulis: I Made Mertawan❯
NORMAL: Operasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali yang kembali normal, Jumat (8/7)
NORMAL: Operasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali yang kembali normal, Jumat (8/7)

BALIEXPRESS.ID– Rencana pembangunan Bandara Bali Utara kembali ditegaskan pemerintah pusat.


Advertisement

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menekankan, proyek strategis ini hanya bisa berjalan jika seluruh tahapannya memenuhi persyaratan hukum, teknis, dan lingkungan sesuai regulasi yang berlaku.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menuturkan bahwa pemerintah mendukung penuh pembangunan bandara kedua di Bali.

Namun ia mengingatkan, dukungan itu harus dibarengi dengan pemenuhan kewajiban administrasi dan kepastian hukum agar prosesnya berjalan transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Advertisement

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan mendukung penuh pembangunan bandara ini, namun menekankan pentingnya pemenuhan seluruh persyaratan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Lukman.

Salah satu syarat yang disorot adalah kejelasan status lahan. Lukman menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali harus memastikan lahan yang diusulkan bebas dari sengketa maupun status jaminan.

Proses pembebasan lahan masyarakat pun diminta tuntas agar tidak menghambat penetapan lokasi.

Advertisement

Dasar penting yang menjadi acuan adalah Surat Gubernur Bali Nomor 553.2/7822/DISHUB tertanggal 19 November 2020.

Surat itu membatalkan rencana pembangunan di Kubutambahan dan mengusulkan lokasi baru di Desa Sumberklampok, Buleleng.

“"Penyelesaikan proses pembebasan lahan milik masyarakat agar dilakukan secara menyeluruh agar tidak menghambat tahapan penetapan lokasi. Penyelesaian ini penting agar proses pembangunan dapat berlangsung dengan tertib dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat,” kata Lukman.

Lukman juga menegaskan, jika bandara direncanakan di dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat, maka pemanfaatannya hanya bisa dilakukan dengan izin khusus dari Menteri Kehutanan.

Apabila Pemprov Bali ingin mengajukan lokasi baru selain Desa Sumberklampok, maka usulan lama wajib dicabut terlebih dahulu.

Setelah itu, pemerintah daerah harus melengkapi dokumen baru sesuai aturan, termasuk pengajuan resmi penetapan lokasi kepada Menteri Perhubungan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 2012 dan Permenhub Nomor PM 55 Tahun 2023.

Bandara Bali Utara diharapkan menjadi penopang utama transportasi udara Pulau Dewata, sekaligus mengurangi beban Bandara Ngurah Rai.

Kehadiran bandara baru ini juga diharapkan dapat memperkuat konektivitas Bali sebagai destinasi wisata internasional dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta perekonomian nasional. (*)

 

Advertisement
Editor : I Made Mertawan
Sumber : jawapos.com

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer