Sidang Pengusaha Budiman Tiang, Saksi Ungkap SUP Punya Utang Rp 24 M

BALIEXPRESS.ID – Persidangan kasus pidana dugaan penggelapan terkait sengketa kepemilikan Apartemen The Umalas Signature yang menyeret nama pengusaha Budiman Tiang kembali menyedot perhatian publik.
Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada Selasa (14/10) malam berlangsung panas, dengan sejumlah fakta baru yang terungkap.
Dua saksi penting dihadirkan, yakni Stanislav Sadovnikov dan I Gede Bujangga Hartawan konsultan pajak sekaligus akuntan dari PT Samahita Umalas Prasada (PT SUP).
Dari kesaksian Bujangga, terungkap bahwa PT SUP justru memiliki utang hingga Rp 24 miliar kepada PT Tirta Digital Indonesia (TDI), perusahaan milik Budiman Tiang.
Dana tersebut digunakan untuk membayar vendor, kontraktor, hingga kebutuhan pembangunan proyek apartemen.
Tak berhenti di situ, sidang juga mengungkap kejanggalan dalam transaksi pembelian saham antara Budiman Tiang dan Stanislav Sadovnikov untuk PT Magnum Estate Internasional (PT MEI) serta PT CGI senilai Rp 381 miliar.
Pembayaran dari pihak Sadovnikov ternyata tidak pernah direalisasikan, meski terdapat perjanjian resmi dengan tanda tangan notaris dan Sadovnikov sendiri.
Fakta ini membuat saksi tampak gugup ketika dicecar pertanyaan oleh tim kuasa hukum Budiman Tiang dari Berdikari Law Office.
Sidang yang berlangsung hingga tengah malam itu juga menyingkap praktik mencurigakan lain.
Seperti, sejumlah unit Umalas Signature dijual menggunakan mata uang digital (crypto), namun hasil transaksinya justru ditransfer ke rekening pribadi Stanislav Sadovnikov, bukan ke rekening resmi perusahaan.
Tim penasihat hukum menilai keterangan Sadovnikov berbelit dan tidak kooperatif, mengingat ia menjabat sebagai Direktur PT SUP.
Sementara itu, kesaksian I Gede Bujangga Hartawan menyebut bahwa selama Sadovnikov menjabat sebagai direktur, Budiman Tiang selaku komisaris dan pemegang saham tidak pernah menerima laporan audit independen, padahal hal tersebut wajib disampaikan secara berkala.
“Idealnya harus ada laporan audit independen bersumpah untuk disampaikan kepada pengurus dan pemegang saham,” tegasnya di hadapan majelis hakim.
Bujangga juga menambahkan, pembangunan Apartemen Umalas Signature belum rampung hingga kini, meski perjanjian menyebutkan proyek seharusnya selesai pada November 2023.
Dalam laporan keuangan, proyek masih tercatat sebagai “Proyek Dalam Proses Pembangunan.” Lebih jauh, fakta lain yang mencengangkan juga mencuat.
Pemilik tanah dengan status SHGB hanya menerima kompensasi Rp 475 juta, sementara hasil penjualan unit apartemen mencapai Rp 420 miliar.
Dari jumlah itu, PT SUP disebut menerima Rp 220 miliar, dan PT MEI yang juga dikendalikan Sadovnikov mengantongi Rp 113 miliar. “Kalau dibandingkan, kompensasi Rp 475 juta itu sangat kecil,” ujar Bujangga.
Yang paling mengejutkan, terungkap pula bahwa Stanislav Sadovnikov tidak pernah menanamkan modal sesuai kesepakatan Kerja Sama Operasional (KSO).
Dalam perjanjian disebutkan PT SUP wajib menyetor Rp 130 miliar untuk pembangunan dan PT MEI menyumbang belasan miliar untuk promosi.
Namun, fakta di persidangan menunjukkan dana pembangunan justru bersumber dari pembayaran konsumen dan pinjaman dari PT TDI milik Budiman Tiang. Kasus ini kian menarik karena merembet ke ranah hukum lain.
Budiman Tiang melayangkan gugatan perdata terhadap Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya dan Kombes Pol Rachmat Hendrawan, yang dinilai melakukan perbuatan melawan hukum.
Pihak Budiman menilai, pengerahan anggota Brimob untuk membantu PT SUP mengambil alih proyek Umalas Signature dilakukan saat perkara perdata masih bergulir, sehingga dianggap tidak prosedural. (*)



