Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Buleleng Kawal Penataan OPD, Mutasi ASN Dipastikan Profesional dan Transparan

D
Penulis: Dian Suryantini❯

Rapat pembahasan penataan OPD yang akan segera diparipurnakan.
Rapat pembahasan penataan OPD yang akan segera diparipurnakan.


Advertisement

 

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Rencana perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Buleleng semakin mendekati tahap final. Setelah melewati serangkaian pembahasan intensif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pihak eksekutif akhirnya mencapai kesepahaman untuk membawa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kelima atas Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ke tahap paripurna.

Rapat pembahasan yang berlangsung di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Buleleng pada Senin (20/10), dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Made Jayadi Asmara, dan didampingi Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), H. Mulyadi Putra.

Advertisement

Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan dalam pembahasan adalah rencana mutasi pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Anggota dewan meminta kejelasan dari pihak eksekutif agar proses mutasi tidak menimbulkan dampak negatif bagi pegawai, terutama dalam masa transisi menuju penataan OPD baru.

Menanggapi hal itu, Plt. Asisten I Setda Kabupaten Buleleng, Made Juartawan, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalankan proses mutasi secara profesional dan berkeadilan. Ia memastikan tidak akan ada demosi atau penurunan jabatan bagi ASN yang terdampak penataan struktur organisasi. 

“Kami pastikan bahwa mutasi akan dilakukan secara profesional. Semua sudah dipetakan dan melalui kajian mendalam dari BKPSDM. Tidak ada unsur subjektivitas, dan tidak ada ASN yang akan mengalami penurunan jabatan,” tegas Made Juartawan.

Pernyataan tersebut disambut positif oleh DPRD. Wakil Ketua DPRD Buleleng, Made Jayadi Asmara, mengapresiasi komitmen eksekutif dalam menjaga profesionalisme birokrasi. Ia berharap proses pengisian jabatan nantinya benar-benar didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan organisasi, bukan sekadar formalitas administratif.

“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan mutasi ini berjalan dengan prinsip meritokrasi. ASN yang menempati jabatan harus sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Koordinasi antara legislatif dan eksekutif akan terus kami jaga agar proses berjalan transparan dan konstruktif,” ujarnya.

Sebelum rapat gabungan dengan pihak eksekutif digelar, Bapemperda bersama Gabungan Komisi DPRD Buleleng juga sempat melaksanakan rapat internal untuk melakukan penyempurnaan draf Ranperda sekaligus menyiapkan sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada pemerintah daerah. 

Dengan adanya kesamaan pandangan antara legislatif dan eksekutif, maka Ranperda tentang Perubahan Kelima atas Perda Nomor 13 Tahun 2016 kini siap untuk dilanjutkan ke tahap Rapat Paripurna, yang akan diawali dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan tersebut.

Melalui penataan kelembagaan ini, pemerintah daerah berharap struktur OPD Kabupaten Buleleng dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik. Reformasi kelembagaan ini juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan struktur yang ramping tapi fungsional, kami ingin memastikan pelayanan publik di Buleleng semakin cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata dia. ***

Advertisement

Artikel Terkait

Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan, Bupati Badung Minta Kepala OPD Rancang Cross-Cutting Program

Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan, Bupati Badung Minta Kepala OPD Rancang Cross-Cutting Program

Menegaskan komitmen penguatan kapasitas kepemimpinan, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa langsung memberikan arahan strategis kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengarahan khusus di Bandung.

Lima Instansi dan 1 Perusda Belum Maksimal Beri Pelayanan di MPP Bangli, Ini Daftarnya!

Lima Instansi dan 1 Perusda Belum Maksimal Beri Pelayanan di MPP Bangli, Ini Daftarnya!

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangli telah beroperasi hampir dua tahun. Ternyata masih ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal yang belum mampu memberikan pelayanan secara maksimal.

Perdana Gunakan Manajemen Talenta, Bupati Kembang Hartawan Lantik Lima Kepala OPD Definitif di TPA Peh

Perdana Gunakan Manajemen Talenta, Bupati Kembang Hartawan Lantik Lima Kepala OPD Definitif di TPA Peh

Pemerintah Kabupaten Jembrana mencatat sejarah baru dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Untuk pertama kalinya, seleksi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan melalui sistem Manajemen Tale

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer