Antisipasi Banjir, Pemkab Badung Rancang Pengadaan Pompa Tahun 2026
BALIEXPRESS.ID - Pemkab Badung kini terus berupaya melakukan antisipasi terjadinya bencana banjir.
Selain melakukan normalisasi sungai, pemerintah kini berencana untuk menambah pompa.
Begitu juga pembelian escavator amfibi yang dapat digunakan untuk normalisasi.
Baca Juga: Hasil Pemeriksan Satpol PP Badung, Satu Usaha Pragliding Ditutup Sementara
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa mengatakan, banjir yang melanda beberapa wilayah sebelumnya bukan hanya dipicu intensitas hujan yang tinggi.
Melainkan ada juga faktor sedimentasi pada aliran sungai serta kurang optimalnya pemeliharaan selama ini.
Kondisi tersebut menyebabkan daya tampung sungai menurun, sehingga air meluap ke pemukiman.
“Selama ini kita tidak pernah membayangkan akan terjadi banjir. Namun kenyataannya, selain curah hujan ekstrem, pemeliharaan sungai dan sedimentasi juga menjadi faktor yang membuat daya tampung sungai tidak maksimal. Ditambah lagi ada bangunan-bangunan yang tidak sesuai ketentuan dan ikut memperburuk aliran air,” ujar Adi Arnawa, Kamis (11/12).
Pihaknya menyebutkan, Pemkab Badung telah mulai melakukan persiapan sejak Tahun Anggaran 2025.
Salah satu upayanya, yakni mengalokasikan anggaran melalui Perubahan APBD untuk kegiatan normalisasi di sejumlah aliran sungai.
Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur utama pembuangan air.
“Kami sudah melakukan persiapan sejak 2025, termasuk menambah anggaran di perubahan APBD untuk normalisasi di sepanjang sungai,” ungkapnya.
Selain normalisasi, Adi Arnawa mengaku, menambah armada pompa air portable untuk mempercepat pembuangan air ketika terjadi genangan.
Pada tahun 2026, pemerintah kembali menganggarkan sekitar Rp 200 miliar lebih untuk pengadaan pompa tambahan di wilayah hilir sungai.
“Pompa ini berkapasitas sekitar 30 ribu liter per detik dan dapat membantu mempercepat pembuangan air langsung ke laut. Kalau terjadi banjir seperti sekarang, air bisa lebih cepat kita tarik dan kita buang,” paparnya.
Bupati asal Pecatu ini menegaskan, meski secara regulasi penanganan sungai bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, pihaknya tetap mengambil langkah cepat demi melindungi masyarakat Badung.
“Orang tidak melihat itu kewenangan siapa. Yang mereka tahu, ini terjadi di Badung. Karena itu kita ambil langkah-langkah konkret. Mudah-mudahan dengan persiapan yang kita lakukan, kalau ada ujian lagi, kita bisa mengatasinya,” tegasnya. (*)
