26.5 C
Denpasar
Tuesday, February 7, 2023

DPRD Bali Godok Ranperda Tata Ruang, Cermati Makna Setiap Pasal

DENPASAR, BALI EXPRESS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar rapat membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali 2022-2024. Rapat dilakukan pasca diterbitkannya persetujuan substansi Ranperda RTRW tersebut.

Ketua Pansus, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, menyampaikan terima kasihnya kepada instansi terkait yang telah terlibat dalam rapat tersebut.

“Tinggal diberikan pasal, dikasi bancaan agar tidak meleset. Karena kalau sudah mulai ada kesalahan, berbeda makna,” jelas pria yang akrab disapa Agung Adhi, saat rapat yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali, Rabu (25/1).

Agung Adhi juga menyarankan agar pasal-pasal dalam substansi yang ada di Ranperda RTRW itu dicermati. “Jangan diterima begitu saja, tapi dilihat dari kesepakatan substansinya. Agar tidak terjadi salah makna yang dimaksud,” imbuh Agung Adhi.

Dalam kesempatan tersebut , ia menambahkan dalam pembahasan raperda tersebut hanya memastikan apakah substansinya telah sesuai atau belum. “Ini sudah dibahas lintas sektor. Dengan kementerian-kementerian dan dengan kepala daerah seluruh Bali pada 13 November 2022,” bebernya.

Maka sudah ada kesepakatannya apa yang terjadi, ia tinggal melihat apa hasil kesepakatan tersebut yang dituangkan pada pasal agar tidak meleset. “Itu yang kita bahas, pasal-pasal yang dikaitkan dalam substansi itu. Contoh, Teluk Benoa, karena masih ada Perpres yang masih berlaku, maka masuk zona holding. Hanya boleh aktivitas pariwisata dan perikanan saja,” ungkap Gung Adhi.

Sehingga ia hanya tinggal memastikan, apakah pasal tersebut sudah benar atau belum. Targetnya pun begitu ditetapkan dan disahkan di pusat, maka Perda RTRW bisa berjalan. “Mau tidak mau, karena tanggal 15 Desember 2022 suratnya, 15 Februari 2023 harus selesai, dua bulan waktunya hanya membahas substansinya saja. Jadi kami akan kembali mengadakan rapat pada Jumat,” pungkasnya.

 






Reporter: Putu Agus Adegrantika

DENPASAR, BALI EXPRESS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar rapat membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali 2022-2024. Rapat dilakukan pasca diterbitkannya persetujuan substansi Ranperda RTRW tersebut.

Ketua Pansus, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, menyampaikan terima kasihnya kepada instansi terkait yang telah terlibat dalam rapat tersebut.

“Tinggal diberikan pasal, dikasi bancaan agar tidak meleset. Karena kalau sudah mulai ada kesalahan, berbeda makna,” jelas pria yang akrab disapa Agung Adhi, saat rapat yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali, Rabu (25/1).

Agung Adhi juga menyarankan agar pasal-pasal dalam substansi yang ada di Ranperda RTRW itu dicermati. “Jangan diterima begitu saja, tapi dilihat dari kesepakatan substansinya. Agar tidak terjadi salah makna yang dimaksud,” imbuh Agung Adhi.

Dalam kesempatan tersebut , ia menambahkan dalam pembahasan raperda tersebut hanya memastikan apakah substansinya telah sesuai atau belum. “Ini sudah dibahas lintas sektor. Dengan kementerian-kementerian dan dengan kepala daerah seluruh Bali pada 13 November 2022,” bebernya.

Maka sudah ada kesepakatannya apa yang terjadi, ia tinggal melihat apa hasil kesepakatan tersebut yang dituangkan pada pasal agar tidak meleset. “Itu yang kita bahas, pasal-pasal yang dikaitkan dalam substansi itu. Contoh, Teluk Benoa, karena masih ada Perpres yang masih berlaku, maka masuk zona holding. Hanya boleh aktivitas pariwisata dan perikanan saja,” ungkap Gung Adhi.

Sehingga ia hanya tinggal memastikan, apakah pasal tersebut sudah benar atau belum. Targetnya pun begitu ditetapkan dan disahkan di pusat, maka Perda RTRW bisa berjalan. “Mau tidak mau, karena tanggal 15 Desember 2022 suratnya, 15 Februari 2023 harus selesai, dua bulan waktunya hanya membahas substansinya saja. Jadi kami akan kembali mengadakan rapat pada Jumat,” pungkasnya.

 






Reporter: Putu Agus Adegrantika

Most Read

Artikel Terbaru