alexametrics
29.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Banyak Usaha Serobot Sempadan Pantai, Komisi III Tantang Pemkot 

DENPASAR, BALI EXPRESS – Komisi III DPRD Kota Denpasar bersama Wakil Ketua DPRD, I Wayan Mariyana Wandhira yang didampingi Dinas PUPR dan SatPol PP Kota Denpasar, melakukan sidak ke pesisir pantai di Sanur, Jumat (26/3) terkait ruang lindung di daerah pesisir pantai. 

Dari pantauan tersebut, Dewan Kota menyoroti banyak terjadi pelanggaran di sempadan pantai, bahkan mencapai 80 persen, terutama banyaknya bangunan yang berdiri baik secara permanen maupun semi permanen. 

Pengamatan dilakukan dengan mengambil start di Pantai Mertasari. Kemudian bergerak ke arah timur dengan berjalan kaki menuju Pantai Semawang yang berjarak kurang lebih 2 km.

“Ya pelanggarannya kalau dipersentasekan mencapai 80 persen. Nah, sekarang bagaimana sikap Pemerintah Kota Denpasar dengan kondisi seperti ini. Fakta di lapangan sudah kami lihat dan pelanggarannya jelas, karena di Perda Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) itu, di sempadan pantai tidak ada namanya bangunan yang boleh berdiri,” tegas Wandhira. 

Lanjutnya, pihak Dewan Kota berharap Pemerintah Kota Denpasar berani mengambil kebijakan soal penataan pantai, karena pemerintahlah yang nantinya sebagai eksekutornya. “Kemudian untuk selanjutnya, harus ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif melalui dinas masing-masing, terutama dari Dinas PUPR dan SatPol PP,” imbuh Ketua Fraksi Golkar yang juga berasal dari Sanur ini. 

Sidak yang dilakukan DPRD Kota Denpasar, khususnya Komisi III ini sebagai bidang tugas dengan rencana menggarap perubahan Perda RTRW. Dan, lewat sidak tersebut, DPRD Kota Denpasar khususnya Komisi III ingin tahu persis seperti apa ruang lindung di Kota Denpasar, yang mana salah satunya sempadan pantai.

Eko Supriadi selaku Ketua Komisi III menambahkan, penataan kawasan pantai di Sanur ini tidak bisa dilakukan dengan membalikkan telapak tangan. Harus ada koordinasi dengan desa serta pemerintah untuk penataannya. 

“Bagi pengusaha hotel maupun restoran atau pelaku pariwisata yang berada di pinggir pantai mohon pengertiannya juga. Ada regulasi terkait bangunan yang tidak boleh didirikan di sempadan pantai, apalagi permanen. Ya mohon ditaati,” sebut Eko Supriadi.

Komisi III banyak mendapati hotel yang menyerobot sempadan pantai yang menyebabkan pantai di kawasan Sanur terlihat kumuh. Hal itu pula membuat Eko Supriadi meminta kepada Dinas PUPR untuk segera melakukan kajian untuk menata kembali kawasan pantai di Sanur agar bisa lebih rapi. 

Selain itu, Eko juga menginginkan pemerintah segera menindak pelanggar-pelanggar di sempadan pantai agar tidak menjadi kebiasaan buruk yang terkesan seperti dibiarkan. 

Sementara sentilan keras diberikan anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, AA Susruta Ngurah Putra. Susruta berujar akan menunggu keberanian Pemerintah Kota Denpasar untuk menata sempadan pantai di kawasan pesisir Sanur ini. 

“Tinggal ditunggu sekarang, apakah Pemerintah Kota Denpasar berani bersikap kepada pengusaha-pengusaha nakal seperti ini. Selama ini banyak sekali pelanggaran, artinya kan ada pembiaran oleh pemerintah. Seperti saya lihat ada bangunan restoran milik salah satu hotel yang sampai menjorok ke tengah, bahkan ada gazebo di tengah pantai. Itu jelas-jelas pelanggaran,” tegasnya. 


DENPASAR, BALI EXPRESS – Komisi III DPRD Kota Denpasar bersama Wakil Ketua DPRD, I Wayan Mariyana Wandhira yang didampingi Dinas PUPR dan SatPol PP Kota Denpasar, melakukan sidak ke pesisir pantai di Sanur, Jumat (26/3) terkait ruang lindung di daerah pesisir pantai. 

Dari pantauan tersebut, Dewan Kota menyoroti banyak terjadi pelanggaran di sempadan pantai, bahkan mencapai 80 persen, terutama banyaknya bangunan yang berdiri baik secara permanen maupun semi permanen. 

Pengamatan dilakukan dengan mengambil start di Pantai Mertasari. Kemudian bergerak ke arah timur dengan berjalan kaki menuju Pantai Semawang yang berjarak kurang lebih 2 km.

“Ya pelanggarannya kalau dipersentasekan mencapai 80 persen. Nah, sekarang bagaimana sikap Pemerintah Kota Denpasar dengan kondisi seperti ini. Fakta di lapangan sudah kami lihat dan pelanggarannya jelas, karena di Perda Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) itu, di sempadan pantai tidak ada namanya bangunan yang boleh berdiri,” tegas Wandhira. 

Lanjutnya, pihak Dewan Kota berharap Pemerintah Kota Denpasar berani mengambil kebijakan soal penataan pantai, karena pemerintahlah yang nantinya sebagai eksekutornya. “Kemudian untuk selanjutnya, harus ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif melalui dinas masing-masing, terutama dari Dinas PUPR dan SatPol PP,” imbuh Ketua Fraksi Golkar yang juga berasal dari Sanur ini. 

Sidak yang dilakukan DPRD Kota Denpasar, khususnya Komisi III ini sebagai bidang tugas dengan rencana menggarap perubahan Perda RTRW. Dan, lewat sidak tersebut, DPRD Kota Denpasar khususnya Komisi III ingin tahu persis seperti apa ruang lindung di Kota Denpasar, yang mana salah satunya sempadan pantai.

Eko Supriadi selaku Ketua Komisi III menambahkan, penataan kawasan pantai di Sanur ini tidak bisa dilakukan dengan membalikkan telapak tangan. Harus ada koordinasi dengan desa serta pemerintah untuk penataannya. 

“Bagi pengusaha hotel maupun restoran atau pelaku pariwisata yang berada di pinggir pantai mohon pengertiannya juga. Ada regulasi terkait bangunan yang tidak boleh didirikan di sempadan pantai, apalagi permanen. Ya mohon ditaati,” sebut Eko Supriadi.

Komisi III banyak mendapati hotel yang menyerobot sempadan pantai yang menyebabkan pantai di kawasan Sanur terlihat kumuh. Hal itu pula membuat Eko Supriadi meminta kepada Dinas PUPR untuk segera melakukan kajian untuk menata kembali kawasan pantai di Sanur agar bisa lebih rapi. 

Selain itu, Eko juga menginginkan pemerintah segera menindak pelanggar-pelanggar di sempadan pantai agar tidak menjadi kebiasaan buruk yang terkesan seperti dibiarkan. 

Sementara sentilan keras diberikan anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, AA Susruta Ngurah Putra. Susruta berujar akan menunggu keberanian Pemerintah Kota Denpasar untuk menata sempadan pantai di kawasan pesisir Sanur ini. 

“Tinggal ditunggu sekarang, apakah Pemerintah Kota Denpasar berani bersikap kepada pengusaha-pengusaha nakal seperti ini. Selama ini banyak sekali pelanggaran, artinya kan ada pembiaran oleh pemerintah. Seperti saya lihat ada bangunan restoran milik salah satu hotel yang sampai menjorok ke tengah, bahkan ada gazebo di tengah pantai. Itu jelas-jelas pelanggaran,” tegasnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/