alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Koster Minta Permenkumham 11/2020 Dikaji Terbatas

DENPASAR, BALI EXPRESS – Gubernur Bali Wayan Koster berharap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 (Permenkumham 11/2020) dikaji secara terbatas.

Harapan itu disampaikan Koster karena terkait dengan pelaksanaan skenario tatanan kehidupan era baru tahap ketiga yang rencananya akan dimulai pada 11 September 2020 mendatang.

Sebagaimana diketahui, Permenkumham tersebut mengatur tentang larangan sementara orang asing datang maupun transit di Indonesia. Aturan ini sebagai respon terhadap situasi pandemi Covid-19 yang terjadi secara global.

Koster berharap, Pemerintah Pusat bisa mengkaji penerapan aturan itu secara khusus untuk Bali. Dengan harapan wisatawan asing dari beberapa negara yang sudah kondusif dari sisi penyebaran Covid-19 bisa berkunjung ke Bali. Sehingga skenario tatanan kehidupan era baru tahap ketiga bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Harapan tersebut disampaikan Koster saat mengikuti Pabligbagan Virtual #7 yang diselenggarakan Yayasan Puri Kauhan Ubud dengan tema Bali Bangkit, Minggu sore (26/7). Koster mengikuti kegiatan ini dari ruang kerja Kantor Bupati Jembrana usai menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di kabupaten tersebut yang terkena dampak pandemi Covid-19.

“Berkaitan dengan rencana kami untuk memulai pariwisata tahap ketiga pada 11 September 2020, tentunya kami sangat berharap agar Menkumham dan Menteri Perhubungan memberikan perhatian serius. Karena sekarang ini masih ada Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020,” ujar Koster.

Pabligbagan ini dipandu AAGN Ari Dwipayana, salah satu staf khusus Presiden RI Joko Widodo dan diikuti beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa. Serta Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

 

Menurut Koster, aturan itu secara tegas mengatur larangan sementara orang asing datang dan transit di wilayah Indonesia. Bila peraturan tersebut masih berlaku, tentunya tahap ketiga yang telah direncanakan pihaknya sejauh ini tentu belum bisa dilaksanakan sesuai jadwal.

“Sekiranya situasi sudah memungkinkan, kondusif, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, serta kebijakan dari negara negara luar, kami berharap sekali agar Permenkumham ini dikaji secara terbatas. Sehingga dimungkinkan wisatawan mancanegara dari beberapa negara yang (kondisi pandeminya) sudah kondusif, yang sudah sehat, dan memenuhi syarat dari segi protokol pencegahan Covid-19, bisa dibuka berkunjung Bali,” tukas Koster.

Kendati demikian, Koster menegaskan soal harapannya ini sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan dari pemerintah pusat. Bila memang pada saat tahap ketiga, aturan tersebut belum memungkinkan untuk dicabut, tentu pihaknya juga akan menjadwal ulang penerapan tatanan kehidupan era baru tahap ketiga.

“Itu harapan kami tentunya. Dan, sudah pasti kami akan mengikuti apapun kebijakan pemerintah pusat. Kalau memang belum memungkinkan, kami juga tidak akan memaksakan membuka (pariwisata skala internasional) pada 11 September 2020,” pungkasnya.

Sebelum menyampaikan harapan tersebut, Koster juga menguraikan beberapa upaya yang telah dilakukan pihaknya di Pemprov Bali bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk upaya penanggulangan Covid-19.

Kemudian penyusunan protokol tatanan kehidupan era baru di 14 bidang kegiatan terkecuali pariwisata dan pendidikan yang dirangkum ke dalam satu Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020.

Selanjutnya, khusus sektor pariwisata, diberlakukannya program sertifikasi oleh masing-masing pelaku usaha pariwisata maupun di obyek-obyek wisata. Program ini disesuaikan dengan arahan Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Nasional.

Dia menjelaskan, sertifikasi yang diterapkan dengan cara self assassement ini untuk memastikan kesiapan pelaku usaha pariwisata dalam menerapkan protokol tatanan kehidupan era baru.

“Kami memantau (proses sertifikasi) ini sangat ketat. Kalau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan sertifikat dan komitmennya, maka perusahaan itu akan kami stop untuk melakukan aktivitas usahanya,” beber Koster.

Dalam sambutannya yang saat itu disimak langsung oleh Menteri Suharso Monoarfa dan Ari Dwipayana, Koster juga menegaskan bahwa pihaknya saat ini sedang menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait pemulihan perekonomian, sebagaimana yang diarahkan pada rapat koordinasi di Istana Bogor, 15 Juli 2020.

Menurutnya, pembentukan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi sejatinya sudah dilaksanakan pihaknya di Pemprov Bali dan diketuai Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana. Pembentukannya sudah beberapa bulan lalu, bersamaan dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

“Sedang kami siapkan upaya percepatan pemulihan. Timnya sudah kami bentuk bersamaan dengan Satgas Penanganan Covid-19. Hanya belum bisa kami prioritaskan. Karena waktu itu kami fokus melakukan pengendalian Covid-19,” bebernya.

Belum lama ini dia mengeluarkan kebijakan terkait Program Pasar Gotong Royong Krama Bali setiap Jumat dalam satu pekannya. Program ini mengajak pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi sampai kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan swasta menyediakan ruang kepada para petani, nelayan, dan pelaku UKM untuk memasarkan hasil produksinya.

Bahkan dalam program ini, aparatur sipil negara diwajibkan berbelanja minimal sepuluh persen dari gajinya sebulan, yang pembelanjaannya diatur secara proporsional.

Tidak hanya itu, lewat kesempatan tersebut, Koster juga berharap Pemerintah Pusat, khususnya kementerian, melaksanakan acara rapat, pertemuan, atau kegiatan lainnya di Bali. Sehingga hal ini bisa memicu pergerakan ekonomi di Bali sebagaimana yang sempat diterapkan saat recovery usai terjadinya Bom Bali I.

“Seperti dulu, ketika terjadi Bom Bali I, saat Ibu Megawati Soekarnoputri jadi presiden. Melakukan percepatan pemulihan, waktu itu dengan mengarahkan kegiatan menteri dan memperpanjang liburnya di Bali. Sehingga hotel banyak terisi. Restoran berjalan,” pungkas Koster seraya berharap upaya-upaya yang diprogramkan pihaknya di Pemprov Bali itu bisa membantu pemulihan perekonomian dengan cepat dan menjaga agar tidak terkontraksi lebih pada kuartal ketiga.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Gubernur Bali Wayan Koster berharap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 (Permenkumham 11/2020) dikaji secara terbatas.

Harapan itu disampaikan Koster karena terkait dengan pelaksanaan skenario tatanan kehidupan era baru tahap ketiga yang rencananya akan dimulai pada 11 September 2020 mendatang.

Sebagaimana diketahui, Permenkumham tersebut mengatur tentang larangan sementara orang asing datang maupun transit di Indonesia. Aturan ini sebagai respon terhadap situasi pandemi Covid-19 yang terjadi secara global.

Koster berharap, Pemerintah Pusat bisa mengkaji penerapan aturan itu secara khusus untuk Bali. Dengan harapan wisatawan asing dari beberapa negara yang sudah kondusif dari sisi penyebaran Covid-19 bisa berkunjung ke Bali. Sehingga skenario tatanan kehidupan era baru tahap ketiga bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Harapan tersebut disampaikan Koster saat mengikuti Pabligbagan Virtual #7 yang diselenggarakan Yayasan Puri Kauhan Ubud dengan tema Bali Bangkit, Minggu sore (26/7). Koster mengikuti kegiatan ini dari ruang kerja Kantor Bupati Jembrana usai menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di kabupaten tersebut yang terkena dampak pandemi Covid-19.

“Berkaitan dengan rencana kami untuk memulai pariwisata tahap ketiga pada 11 September 2020, tentunya kami sangat berharap agar Menkumham dan Menteri Perhubungan memberikan perhatian serius. Karena sekarang ini masih ada Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020,” ujar Koster.

Pabligbagan ini dipandu AAGN Ari Dwipayana, salah satu staf khusus Presiden RI Joko Widodo dan diikuti beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa. Serta Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

 

Menurut Koster, aturan itu secara tegas mengatur larangan sementara orang asing datang dan transit di wilayah Indonesia. Bila peraturan tersebut masih berlaku, tentunya tahap ketiga yang telah direncanakan pihaknya sejauh ini tentu belum bisa dilaksanakan sesuai jadwal.

“Sekiranya situasi sudah memungkinkan, kondusif, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, serta kebijakan dari negara negara luar, kami berharap sekali agar Permenkumham ini dikaji secara terbatas. Sehingga dimungkinkan wisatawan mancanegara dari beberapa negara yang (kondisi pandeminya) sudah kondusif, yang sudah sehat, dan memenuhi syarat dari segi protokol pencegahan Covid-19, bisa dibuka berkunjung Bali,” tukas Koster.

Kendati demikian, Koster menegaskan soal harapannya ini sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan dari pemerintah pusat. Bila memang pada saat tahap ketiga, aturan tersebut belum memungkinkan untuk dicabut, tentu pihaknya juga akan menjadwal ulang penerapan tatanan kehidupan era baru tahap ketiga.

“Itu harapan kami tentunya. Dan, sudah pasti kami akan mengikuti apapun kebijakan pemerintah pusat. Kalau memang belum memungkinkan, kami juga tidak akan memaksakan membuka (pariwisata skala internasional) pada 11 September 2020,” pungkasnya.

Sebelum menyampaikan harapan tersebut, Koster juga menguraikan beberapa upaya yang telah dilakukan pihaknya di Pemprov Bali bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk upaya penanggulangan Covid-19.

Kemudian penyusunan protokol tatanan kehidupan era baru di 14 bidang kegiatan terkecuali pariwisata dan pendidikan yang dirangkum ke dalam satu Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020.

Selanjutnya, khusus sektor pariwisata, diberlakukannya program sertifikasi oleh masing-masing pelaku usaha pariwisata maupun di obyek-obyek wisata. Program ini disesuaikan dengan arahan Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Nasional.

Dia menjelaskan, sertifikasi yang diterapkan dengan cara self assassement ini untuk memastikan kesiapan pelaku usaha pariwisata dalam menerapkan protokol tatanan kehidupan era baru.

“Kami memantau (proses sertifikasi) ini sangat ketat. Kalau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan sertifikat dan komitmennya, maka perusahaan itu akan kami stop untuk melakukan aktivitas usahanya,” beber Koster.

Dalam sambutannya yang saat itu disimak langsung oleh Menteri Suharso Monoarfa dan Ari Dwipayana, Koster juga menegaskan bahwa pihaknya saat ini sedang menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait pemulihan perekonomian, sebagaimana yang diarahkan pada rapat koordinasi di Istana Bogor, 15 Juli 2020.

Menurutnya, pembentukan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi sejatinya sudah dilaksanakan pihaknya di Pemprov Bali dan diketuai Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana. Pembentukannya sudah beberapa bulan lalu, bersamaan dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

“Sedang kami siapkan upaya percepatan pemulihan. Timnya sudah kami bentuk bersamaan dengan Satgas Penanganan Covid-19. Hanya belum bisa kami prioritaskan. Karena waktu itu kami fokus melakukan pengendalian Covid-19,” bebernya.

Belum lama ini dia mengeluarkan kebijakan terkait Program Pasar Gotong Royong Krama Bali setiap Jumat dalam satu pekannya. Program ini mengajak pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi sampai kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan swasta menyediakan ruang kepada para petani, nelayan, dan pelaku UKM untuk memasarkan hasil produksinya.

Bahkan dalam program ini, aparatur sipil negara diwajibkan berbelanja minimal sepuluh persen dari gajinya sebulan, yang pembelanjaannya diatur secara proporsional.

Tidak hanya itu, lewat kesempatan tersebut, Koster juga berharap Pemerintah Pusat, khususnya kementerian, melaksanakan acara rapat, pertemuan, atau kegiatan lainnya di Bali. Sehingga hal ini bisa memicu pergerakan ekonomi di Bali sebagaimana yang sempat diterapkan saat recovery usai terjadinya Bom Bali I.

“Seperti dulu, ketika terjadi Bom Bali I, saat Ibu Megawati Soekarnoputri jadi presiden. Melakukan percepatan pemulihan, waktu itu dengan mengarahkan kegiatan menteri dan memperpanjang liburnya di Bali. Sehingga hotel banyak terisi. Restoran berjalan,” pungkas Koster seraya berharap upaya-upaya yang diprogramkan pihaknya di Pemprov Bali itu bisa membantu pemulihan perekonomian dengan cepat dan menjaga agar tidak terkontraksi lebih pada kuartal ketiga.


Most Read

Artikel Terbaru

/