SINGARAJA, BALI EXPRESS-Animo masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah pasraman formal Hindu masih sangat rendah. Padahal, jika merujuk Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 56 Tahun 2014 tentang sekolah keagamaan Hindu, kurikulum muatan mata pelajaran umum mencapai 40 persen dan mata pelajaran Keagamaan Hindu 60 persen.
Sulitnya mencari peserta didik dialami oleh Sekolah Utama Widya Pasraman (UWP) Widya Wisata Kubutambahan. Lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Adi Prima Indonesia ini sejatinya sudah beroperasi sejak tahun 2018 lalu. Bahkan, telah mengantongi Izin Pendirian Operasional Nomor 38 tahun 2019, dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 69991558, Nomor Statistik Pasraman 104251080002 serta Nomor Induk Berusaha 9120001482127.
Menurut Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Kurikulum UPW Widya Wisata Kubutambahan, Ni Kadek Suparthi, M.Pd, dari tahun ke tahun jumlah siswa yang menuntut ilmu di pasraman formal setingkat SMA ini terus mengalami penurunan. Rinciannya tahun 2018 jumlah siswanya sebanyak 13 orang, kemudian angkatan tahun 2019 hanya 12 siswa yang mendaftar. Penurunan signifikan kembali terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencatat sebanyak 3 orang siswa baru saja.
Dijelaskan Suparthi, penurunan ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Seperti banyaknya sekolah SMA/SMK Negeri di Kecamatan Kubutambahan. “Kami hanya dapat sisa saja, kalaupun dapat siswa, biasanya dari golongan kurang mampu. Kebanyakan niat siswa untuk sekolah tinggi, tapi terkendala biaya, sehingga kami memfasilitasi,” ujar Suparthi, kepada Bali Express (Jawa Pos Group), Minggu (26/7) siang.
Selain banyaknya saingan SMA/SMK, kepercayaan masyarakat terkait pasraman formal juga masih kurang. Tak pelak banyak yang meragukan maksud dan tujuannya dalam membangun sekolah Hindu. “Masyarakat Hindu di Bali masih awam dengan adanya Utama Widya Pasraman (UWP) atau pasraman formal yang setara dengan skolah SMA. Apalagi di Bali UWP setingkat SMA baru sekolah kami saja,” imbuhnya.
Dikatakannya, pengembangan pasraman formal setara TK hingga SMA/SMK sudah dilakukan di Bali. Bahkan, sekarang sudah dibangun dua pasraman formal setingkat SMA di Kabupaten Karangasem dan Jembrana. Sedangkan pasraman setingkat SMP dibangun di wilayah Taro Kabupaten Gianyar. Kemudian untuk pasraman setingkat SD di Gurukula Kabupaten Bangli. “Apalagi Gubernur Bali sudah mencetuskan agar setiap Desa Pakraman memiliki sekolah Hindu. Mungkin karena awam, itu yang menyebabkan antusias masyarakat menyekolahkan anaknya ke pasraman formal masih sangat rendah,” jelasnya lagi.
Pihaknya berharap agar masyarakat, pemerintah, baik desa hingga provinsi ikut turun tangan dalam mendukung sekolah pasraman formal, sehingga peminatnya tak lagi merosot setiap tahunnya. Bahkan, program pasraman formal ini diharapkan bisa mencegah terjadinya putus sekolah bagi generasi muda Hindu di Bali. “Anak-anak kami setelah tamat bisa melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi dan sudah ada MoU dengan kampus Hindu lainnya. Sehingga bisa memasilitasi anak-anak miskin agar bisa tetap bersekolah melalui beasiswa dan bisa kuliah, ini memotong rantai putus sekolah,” pungkasnya.
