alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Dewan Pertanyakan Kriteria Miskin Penerima Bansos

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Dalam situasi pandemi ini, bantuan social bagi warga yang terdampak sangat diutuhkan. Pemerintah pun kini tengah berupaya untuk menyalurkan bantuan sosial. Namun hingga kini masih belum ada indikator yang jelas untuk mengkategorikan warga terdampak pandemi untuk terdaftar dalam DTKS.

Atas hal tersebut Dewan Buleleng mempertanyakan criteria masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu, yang layak menjadi penerima bansos tersebut. Disamping itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Susila Umbara juga mempertanyakan kriteria miskin yang ditetapkan pemerintah daerah untuk mengcover semua masyarakat terdampak pandemi melalui bantuan sosial. Sebab, bantuan tersebut harus disalurkan sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Untuk itu pihaknya akan menyerahkan permasalahan tersebut untuk ditangani komisi IV sebagai leading sektor bersama Dinas Sosial. “Jadi sebenarnya bagamana kriteria miskin yang harus ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini secara teknis tentu di komisi yang akan bahas. Karena ada acuannya itu. Ada beberapa kriteria dari pemeintah pusat. Apakah bisa diimplementasikan sesuai dengan keinginan dari masyarakat disini. Dalam situasi pandemi ini kondisi masyarakat memang terpuruk sekali. Ada yang putus kerja, dan lain sebagainya. Nah apakah ini bisa menjai kriteria nanti,” ungkapnya, Senin (26/7)

Sementara itu Sekda Buleleng Gede Suyasa mengatakan sejauh ini yang menjadi pedoman adalah kriteria yang telah ditentukan pemerintah pusat dalam program DTKS. Dalam kondisi pandemi covid-19 kondisi kemiskinan menjadi lebih dinamis. Oleh karena itu hal yang dapat dilakukan adalah verifikasi terhadap orang-orang miskin yang diusulkan oleh pihak desa. “Kondisi di lapangan itu dinamis. Sekarang tidak miskin, sebulan lagi bisa miskin. Apalagi dengan covid. Kalau ada criteria baru dalam situasi covid ini, kan banyak variable baru. Yang tidak terpikirkan sebelumnya. Itu bisa diusulkan. Kalau diterima nanti bisa masuk di aplikasi. Kalau ngomongin sasaran, pasti DTKS. Kalau yang non DTKS itu masih kita analisa dulu,” ungkap Suyasa, usai rapat pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang digelar secara daring.


SINGARAJA, BALI EXPRESS – Dalam situasi pandemi ini, bantuan social bagi warga yang terdampak sangat diutuhkan. Pemerintah pun kini tengah berupaya untuk menyalurkan bantuan sosial. Namun hingga kini masih belum ada indikator yang jelas untuk mengkategorikan warga terdampak pandemi untuk terdaftar dalam DTKS.

Atas hal tersebut Dewan Buleleng mempertanyakan criteria masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu, yang layak menjadi penerima bansos tersebut. Disamping itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Susila Umbara juga mempertanyakan kriteria miskin yang ditetapkan pemerintah daerah untuk mengcover semua masyarakat terdampak pandemi melalui bantuan sosial. Sebab, bantuan tersebut harus disalurkan sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Untuk itu pihaknya akan menyerahkan permasalahan tersebut untuk ditangani komisi IV sebagai leading sektor bersama Dinas Sosial. “Jadi sebenarnya bagamana kriteria miskin yang harus ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini secara teknis tentu di komisi yang akan bahas. Karena ada acuannya itu. Ada beberapa kriteria dari pemeintah pusat. Apakah bisa diimplementasikan sesuai dengan keinginan dari masyarakat disini. Dalam situasi pandemi ini kondisi masyarakat memang terpuruk sekali. Ada yang putus kerja, dan lain sebagainya. Nah apakah ini bisa menjai kriteria nanti,” ungkapnya, Senin (26/7)

Sementara itu Sekda Buleleng Gede Suyasa mengatakan sejauh ini yang menjadi pedoman adalah kriteria yang telah ditentukan pemerintah pusat dalam program DTKS. Dalam kondisi pandemi covid-19 kondisi kemiskinan menjadi lebih dinamis. Oleh karena itu hal yang dapat dilakukan adalah verifikasi terhadap orang-orang miskin yang diusulkan oleh pihak desa. “Kondisi di lapangan itu dinamis. Sekarang tidak miskin, sebulan lagi bisa miskin. Apalagi dengan covid. Kalau ada criteria baru dalam situasi covid ini, kan banyak variable baru. Yang tidak terpikirkan sebelumnya. Itu bisa diusulkan. Kalau diterima nanti bisa masuk di aplikasi. Kalau ngomongin sasaran, pasti DTKS. Kalau yang non DTKS itu masih kita analisa dulu,” ungkap Suyasa, usai rapat pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang digelar secara daring.


Most Read

Artikel Terbaru

/