MANGUPURA, BALI EXPRESS- Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diinisiasi oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Komisi III DPRD Badung. Hanya saja, BLT yang diberikan untuk seluruh kepala keluarga (KK) selama PPKM ini diharapkan tidak ada yang tercecer.
Selain itu komisi yang membidangi pendapatan dan aset daerah ini meminta eksekutif benar-benar bekerja cepat dan cermat agar bantuan tidak sampai menimbulkan kegaduhan, karena minimnya koordinasi dan sosialisasi ke masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Badung I Putu Alit Yandinata mengatakan, BLT sebesar Rp 300 ribu ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Badung. Oleh karena itu, pihaknya berharap tidak ada masyarakat yang tercecer dalam memperoleh bantuan ini. Apalagi bantuan ini memakai basis data per KK.
“Kebijakan Bapak Bupati dalam memberikan BLT ini sangat kami apresiasi. Karena bantuan ini memang sangat ditunggu-tunggu dan dibutuhkan oleh masyarakat di tengah situasi sulit seperti sekarang ini,” ujar Alit Yandinata, Senin (26/7).
Untuk menghindari terjadinya kegaduhan, pihaknya berharap, teknis penyaluran agar diperjelas. Sebab, di sejumlah tempat bantuan sudah diserahkan secara simbolis. Sementara itu masyarakat banyak yang mempertanyakan realisasi bantuan tersebut. “Teknis penyaluran dan pencairan BLT ini harus diperjelas, biar masyarakat tidak bertanya-tanya terus. Kasian kaling dikejar-kejar masyarakat dimintain BLT sementara kaling juga nggak tahu,” kata politikus asal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal tersebut.
Lebih lanjut dikatakan, bila bantuan ditransfer lewat rekening BPD Bali, ia pun meminta pemerintah dan pihak BPD Bali memfasilitasi masyarakat yang belum memiliki rekening. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi kerumunan yang disebabkan banyaknya masyarakat mengantri untuk membuat rekening demi mendapatkan bantuan. Begitu juga masyarakat yang sudah punya rekening, kalau memang rekening tersebut bisa langsung digunakan agar disosialisasikan kembali. “BLT ini kan per KK. Ada sekitar 98 ribu lebih KK yang akan dapat. Jadi, secara teknis karena lewat rekening maka pemerintah harus memastikan semua calon penerima ini punya rekening dulu. Kalau belum, bantu dan fasilitasi mereka membuat rekeningnya. Karena kan tidak mungkin ada PPKM semua berbondong-bondong ke bank sementara di sana tidak boleh berkerumun. Jadi, kami harap ada sistem jemput bola lah ke desa/kelurahan,” kata Alit Yandinata.
Selain itu, masyarakat juga diimbau proaktif. Sebab, tidak mungkin bantuan dicairkan apabila belum memenuhi persyaratan dan tidak punya rekening. “Banyak sekali yang bertanya kok BLT tidak cair? Ini wajar karena mereka tidak tahu bahwa yang akan menerima itu sekian (98 ribu KK lebih) dan ada teknisnya,” papar anggota DPRD Badung tiga periode ini.
Dalam proses penyaluran bantuan, politikus PDIP ini juga meyakini akan muncul beragam persoalan baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Misalnya terkait validasi data KK dan bantuan yang double. “Kami tidak bisa menutup mata. Saat ada bantuan pasti akan ada persoalan-persoalan baru. Dan ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Contohnya soal KK. Bisa jadi data KK di Disdukcapil beda dengan data di lapangan. Dan siap-siap saja diperjalanan ada perubahan data,” pungkasnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data sementara ada sekitar 98.830 KK dari 129.149 KK di kabupaten berlambang keris. Sementara sisanya sebanyak 30.319 KK sudah menerima bantuan dari pusat. Kemungkinan data tersebut masih bisa berubah karena cleansing data masih berlangsung. Bupati Giri Prasta bahkan sudah melakukan penyerahan secara simbolis di tiap-tiap kecamatan. (esa)
