alexametrics
27.6 C
Denpasar
Monday, August 8, 2022

BKD Bangli Bidik Rumah Jabatan Ketua Dewan untuk Kantor

BANGLI, BALI EXPRESS- Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Bangli membidik rumah jabatan Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar di Jalan Lettu Sobat, Bangli. Rumah jabatan tersebut direncanakan jadi kantor BKD-PSDM.  Demikian disampaikan Plt Kepala BKD-PSDM Bangli Made Mahindra Putra, Rabu (26/8).

Dikatakannya, BKD berencana pindah karena kantor saat ini di Jalan Ngurah Rai, Bangli sebenarnya adalah rumah rumah jabatan wakil bupati Bangli. Namun karena tidak ditempati oleh Wakil Bupati Sang Nyoman Sedana Arta, dan pemerintah daerah juga butuh kantor, maka rumah jabatan itu dijadikan kantor BKD-PSDM sejak 2017 lalu.

Namun karena akan ada bupati dan wakil bupati Bangli baru pada 2021, BKD mulai berpikir pindah kantor. Sebab sesuai regulasi, pemerintah daerah wajib menyediakan rumah jabatan. Kantor BKD sekarang akan dimanfaatkan sesuai fungsi awal, yaitu rumah jabatan wakil bupati. Ia pun menegaskan, rumah jabatan ketua dewan menjadi bidikan karena dari sisi lokasi termasuk strategis dan arealnya juga luas.

Baca Juga :  Usai Keributan, Polisi Masih Bersiaga di Lapastik Bangli

Di samping itu, dari sisi aturan, pemerintah daerah tidak wajib menyediakan rumah jabatan untuk pimpinan dewan dan anggotanya. Jika pemerintah tidak mampu menyediakan, maka diganti dengan tunjangan perumahan. “Sekarang pemerintah daerah memerlukan gedung. Dewan masih memungkinkan diganti dengan tunjangan perumahan,” jelas pejabat asal Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani itu.

Sejauh ini, Kabag Umum Setda Kabupaten Bangli ini baru sebatas komunikasi lisan dengan Sekretaris DPRD Bangli AA Panji Awatarayana. “Nanti saya komunikasi lagi dengan pak sekwan dan pak ketua dewan,”  ujar Mahindra. Jika ternyata tidak diizinkan memanfaatkan rumah jabatan itu, alternatifnya adalah pindah ke gedung pemerintah di Kelurahan Kubu yang dulu direncanakan untuk TK dan SD internasional. “Kami sih inginnya biar dapat gedung di wilayah kota karena tugasnya soal kepegawaian, agar pegawai lebih mudah koordinasi,” tandas Mahindra Putra.

Baca Juga :  Banjar Begawan Gelar Karnaval Kemerdekaan

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD Bangli AA Panji Awatarayana mengakui sempat diajak komunikasi oleh Mahindra Putra, membicarakan keinginan BKD memanfaatkan rumah jabatan ketua dewan. “Karena belum ada surat resmi, saya tidak bisa tindaklanjuti. Kalau komunikasi lisan, iya,” terangnya.

Agung Panji pun menegaskan, menyediakan atau tidak rumah jabatan untuk pimpinan dewan dan anggotanya, merupakan kewenangan pemerintah daerah. Tergantung pemerintah daerah. Kalau memang tidak ada gedung, tidak masalah. Karena bisa diganti dengan tunjangan perumahan. Itu sudah diberlakukan terhadap anggota dewan dan dua wakil ketua dewan Bangli. Selama ini mereka tidak dapat rumah jabatan, melainkan tunjangan perumahan. “Karena tidak disediakan rumah jabatan, dapat tunjangan perumahan. Untuk besarnya saya kurang hafal,” tandas Agung Panji.


BANGLI, BALI EXPRESS- Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Bangli membidik rumah jabatan Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar di Jalan Lettu Sobat, Bangli. Rumah jabatan tersebut direncanakan jadi kantor BKD-PSDM.  Demikian disampaikan Plt Kepala BKD-PSDM Bangli Made Mahindra Putra, Rabu (26/8).

Dikatakannya, BKD berencana pindah karena kantor saat ini di Jalan Ngurah Rai, Bangli sebenarnya adalah rumah rumah jabatan wakil bupati Bangli. Namun karena tidak ditempati oleh Wakil Bupati Sang Nyoman Sedana Arta, dan pemerintah daerah juga butuh kantor, maka rumah jabatan itu dijadikan kantor BKD-PSDM sejak 2017 lalu.

Namun karena akan ada bupati dan wakil bupati Bangli baru pada 2021, BKD mulai berpikir pindah kantor. Sebab sesuai regulasi, pemerintah daerah wajib menyediakan rumah jabatan. Kantor BKD sekarang akan dimanfaatkan sesuai fungsi awal, yaitu rumah jabatan wakil bupati. Ia pun menegaskan, rumah jabatan ketua dewan menjadi bidikan karena dari sisi lokasi termasuk strategis dan arealnya juga luas.

Baca Juga :  Pohon Tumbang Depan Pasar Yangapi Sempat Ganggu Lalu Lintas

Di samping itu, dari sisi aturan, pemerintah daerah tidak wajib menyediakan rumah jabatan untuk pimpinan dewan dan anggotanya. Jika pemerintah tidak mampu menyediakan, maka diganti dengan tunjangan perumahan. “Sekarang pemerintah daerah memerlukan gedung. Dewan masih memungkinkan diganti dengan tunjangan perumahan,” jelas pejabat asal Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani itu.

Sejauh ini, Kabag Umum Setda Kabupaten Bangli ini baru sebatas komunikasi lisan dengan Sekretaris DPRD Bangli AA Panji Awatarayana. “Nanti saya komunikasi lagi dengan pak sekwan dan pak ketua dewan,”  ujar Mahindra. Jika ternyata tidak diizinkan memanfaatkan rumah jabatan itu, alternatifnya adalah pindah ke gedung pemerintah di Kelurahan Kubu yang dulu direncanakan untuk TK dan SD internasional. “Kami sih inginnya biar dapat gedung di wilayah kota karena tugasnya soal kepegawaian, agar pegawai lebih mudah koordinasi,” tandas Mahindra Putra.

Baca Juga :  Warga Antusias Ikut Vaksinasi yang Digelar DPD LDII Denpasar

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD Bangli AA Panji Awatarayana mengakui sempat diajak komunikasi oleh Mahindra Putra, membicarakan keinginan BKD memanfaatkan rumah jabatan ketua dewan. “Karena belum ada surat resmi, saya tidak bisa tindaklanjuti. Kalau komunikasi lisan, iya,” terangnya.

Agung Panji pun menegaskan, menyediakan atau tidak rumah jabatan untuk pimpinan dewan dan anggotanya, merupakan kewenangan pemerintah daerah. Tergantung pemerintah daerah. Kalau memang tidak ada gedung, tidak masalah. Karena bisa diganti dengan tunjangan perumahan. Itu sudah diberlakukan terhadap anggota dewan dan dua wakil ketua dewan Bangli. Selama ini mereka tidak dapat rumah jabatan, melainkan tunjangan perumahan. “Karena tidak disediakan rumah jabatan, dapat tunjangan perumahan. Untuk besarnya saya kurang hafal,” tandas Agung Panji.


Most Read

Artikel Terbaru

/