alexametrics
25.4 C
Denpasar
Saturday, August 20, 2022

Warga Pakudui Kangin Datangi Dewan, Tolak Eksekusi

GIANYAR, BALI EXPRESS – Terkait kasus  lahan pelaba pura, puluhan warga Pakudui Kangin, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar mendatangi Kantor DPRD Gianyar, Rabu (26/8). 

Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang berisikan gambar pura yang ada di wilayah sengketa dan spanduk bertuliskan ‘Eksekusi No Bersatu Yes,’. 

Penyarikan Pura Puseh Pakudui Kangin, Wayan Subawa, menjelaskan, mereka datang bersama 45 kepala keluarga.

“Kami bersama warga  menyampaikan aspirasi kepada dewan untuk memberikan pandangan hukum sewajarnya, terkait eksekusi laba pura ini. Berharap agar anggota dewan bisa memberikan pandangan dan solusi untuk  kami tetap menjalankan tatanan Agama Hindu selayaknya,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan beberapa tanah sengketa telah berdiri fasilitas adat seperti kuburan dan pura. Pihaknya pun berkomitmen untuk bersatu dan menolak eksekusi, yang ditandai dengan sejumlah spanduk yang dibawa warga ke gedung DPRD Gianyar. “Harapan kami ada komitmen bersama bersatu yes, eksekusi no,” tegasnya, disambut sorakan dari puluhan warga yang ada. 

Baca Juga :  Bupati Tabanan Ikut Wawancarai Calon Dewas dan Direksi PDDS

Kedatangan mereka diterima oleh pimpinan dewan, I Wayan Tagel Winarta, I Gst. N Anom Asta, dan Ida Bagus Gaga Adi Saputra, serta anggota dewan Dapil Tegalalang, I Wayan Ekayana di ruangan rapat Fraksi Kantor DPRD Gianyar. 

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa pihak Pakudui Kangin meminta keadilan dalam sengketa kasus tersebut.Dalam putusan terakhir sudah ingkrah yang memenangkan Pakudui Kawan.

Wayan Subawa, perwakilan Pakudui Kangin didampingi sejumlah kuasa hukumnya, menyatakan, dalam kasus tersebut pihaknya akan taat dengan putusan hukum dari pengadilan. Hanya saja pihaknya meminta keadilan terkait eksekusi yang akan dilakukan.

“Kami warga Pakudi Kangin, taat terhadap hukum. Namun dalam eksekusi obyek yang disengketakan dengan bukti-bukti yang memenangkan Pakudi Kawan harus sinkron,” jelas Subawa. 

Dijelaskan juga upaya perdamain yang sudah pernah dilakukan tidak kunjung terwujud. Dari kasus ini mencuat tahun 2006, tahun 2007 sudah dilakukan upaya perdamaian, tetapi tidak terwujud. Selanjutanya tahun 2011 juga kembali dilakukan upaya perdamaian, juga tidak dijalankan. 

Baca Juga :  Kandidat Kepala Inspektorat Disebut Pernah Curi Mesin Mobil

Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta,  menyampaikan bahwa mereka tidak bisa memuaskan atau mendukung pihak manapun. Mereka juga tidak bisa mengintervensi kasus hukum yang sedang berjalan.

“Tugas kami di dewan menampung aspirasi krama. Kami tidak bisa mengintervesi kasus hukum yang sudah berjalan, apalagi putusan sudah ingkrah,” jelasnya. 

Sementara Wakil DPRD Gianyar I Gusti Ngurah Anom Asta, meminta kedua belah pihak melakukan langkah-langkah damai. Ia mengapresiasi pernyataan pihak Pakudui Kangin yang taat terhadap hukum dan putusan pengadilan “Tiyang catat itu, tiyang apresiasi.  Asalkan tidak ada embel-embel tambahan lainnya yang mengadu kedua belah pihak,” ungkapnya. 

Di akhir pertemuan tersebut, pihak Pakudui Kangin ingin melakukan perdamaian.  Dan, meminta DPRD Gianyar memfasilitasi dengan memanggil kedua belah pihak agar perdamainnya adil tidak berat sebelah.

“Kami bersedia untuk melakukan perdamaian, asalkan mediasinya disini (Kantor DPRD) bukan di Pakudui Kawan,” tandas Kuasa Hukum Pakudui Kangin, Hedi Hartaka. 

 


GIANYAR, BALI EXPRESS – Terkait kasus  lahan pelaba pura, puluhan warga Pakudui Kangin, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar mendatangi Kantor DPRD Gianyar, Rabu (26/8). 

Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang berisikan gambar pura yang ada di wilayah sengketa dan spanduk bertuliskan ‘Eksekusi No Bersatu Yes,’. 

Penyarikan Pura Puseh Pakudui Kangin, Wayan Subawa, menjelaskan, mereka datang bersama 45 kepala keluarga.

“Kami bersama warga  menyampaikan aspirasi kepada dewan untuk memberikan pandangan hukum sewajarnya, terkait eksekusi laba pura ini. Berharap agar anggota dewan bisa memberikan pandangan dan solusi untuk  kami tetap menjalankan tatanan Agama Hindu selayaknya,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan beberapa tanah sengketa telah berdiri fasilitas adat seperti kuburan dan pura. Pihaknya pun berkomitmen untuk bersatu dan menolak eksekusi, yang ditandai dengan sejumlah spanduk yang dibawa warga ke gedung DPRD Gianyar. “Harapan kami ada komitmen bersama bersatu yes, eksekusi no,” tegasnya, disambut sorakan dari puluhan warga yang ada. 

Baca Juga :  Komandan Batalyon Zeni Tempur 18/Yudha Karya Raksaka Dijabat Mayor Czi. Damai Adi Setiawan

Kedatangan mereka diterima oleh pimpinan dewan, I Wayan Tagel Winarta, I Gst. N Anom Asta, dan Ida Bagus Gaga Adi Saputra, serta anggota dewan Dapil Tegalalang, I Wayan Ekayana di ruangan rapat Fraksi Kantor DPRD Gianyar. 

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa pihak Pakudui Kangin meminta keadilan dalam sengketa kasus tersebut.Dalam putusan terakhir sudah ingkrah yang memenangkan Pakudui Kawan.

Wayan Subawa, perwakilan Pakudui Kangin didampingi sejumlah kuasa hukumnya, menyatakan, dalam kasus tersebut pihaknya akan taat dengan putusan hukum dari pengadilan. Hanya saja pihaknya meminta keadilan terkait eksekusi yang akan dilakukan.

“Kami warga Pakudi Kangin, taat terhadap hukum. Namun dalam eksekusi obyek yang disengketakan dengan bukti-bukti yang memenangkan Pakudi Kawan harus sinkron,” jelas Subawa. 

Dijelaskan juga upaya perdamain yang sudah pernah dilakukan tidak kunjung terwujud. Dari kasus ini mencuat tahun 2006, tahun 2007 sudah dilakukan upaya perdamaian, tetapi tidak terwujud. Selanjutanya tahun 2011 juga kembali dilakukan upaya perdamaian, juga tidak dijalankan. 

Baca Juga :  Depresi Penyakit Tak Kunjung Sembuh, Lansia Gantung Diri

Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta,  menyampaikan bahwa mereka tidak bisa memuaskan atau mendukung pihak manapun. Mereka juga tidak bisa mengintervensi kasus hukum yang sedang berjalan.

“Tugas kami di dewan menampung aspirasi krama. Kami tidak bisa mengintervesi kasus hukum yang sudah berjalan, apalagi putusan sudah ingkrah,” jelasnya. 

Sementara Wakil DPRD Gianyar I Gusti Ngurah Anom Asta, meminta kedua belah pihak melakukan langkah-langkah damai. Ia mengapresiasi pernyataan pihak Pakudui Kangin yang taat terhadap hukum dan putusan pengadilan “Tiyang catat itu, tiyang apresiasi.  Asalkan tidak ada embel-embel tambahan lainnya yang mengadu kedua belah pihak,” ungkapnya. 

Di akhir pertemuan tersebut, pihak Pakudui Kangin ingin melakukan perdamaian.  Dan, meminta DPRD Gianyar memfasilitasi dengan memanggil kedua belah pihak agar perdamainnya adil tidak berat sebelah.

“Kami bersedia untuk melakukan perdamaian, asalkan mediasinya disini (Kantor DPRD) bukan di Pakudui Kawan,” tandas Kuasa Hukum Pakudui Kangin, Hedi Hartaka. 

 


Most Read

Artikel Terbaru

/