BALIEXPRESS.ID – Akumulasi keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan RUSD Karangasem akhirnya berujung pada tindakan langsung dari pimpinan daerah.
Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Karangasem pada Senin (26/1/2026).
Sidak orang nomor satu di Gumi Lahar itu sebagai respons atas berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan publik.
Didampingi Direktur RSUD Karangasem, dr. I Putu Angga Wirayogi, bupati yang akrab disapa Gus Par menyusuri sejumlah unit layanan, mulai dari ruang pendaftaran, ruang rawat inap, hingga ruang perawatan anak.
Dalam kunjungan itu, Gus Par tidak hanya meninjau fasilitas, tetapi juga berdialog langsung dengan pasien dan keluarga pasien untuk menyerap pengalaman mereka selama menjalani perawatan.
Kehadiran Bupati disambut antusias oleh penunggu pasien. Beberapa di antaranya menyampaikan keluhan terkait pelayanan, namun juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang dinilai cepat merespons persoalan rumah sakit daerah.
Di hadapan jajaran manajemen dan tenaga kesehatan, Gus Par menyampaikan pernyataan tegas.
Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan menyangkut keselamatan manusia dan kepercayaan masyarakat, sehingga tidak boleh dijalankan secara formalitas atau sekadar menggugurkan kewajiban.
“Rumah sakit adalah tempat pengabdian. Ini soal kemanusiaan, bukan rutinitas. Tidak boleh ada pelayanan yang dijalankan setengah hati,” ujar Gus Par.
Dalam sidak tersebut, bupati juga menyoroti praktik rujukan pasien ke rumah sakit swasta.
Ia menegaskan rujukan hanya boleh dilakukan sesuai prosedur medis, bukan karena faktor non-teknis, terlebih jika sarana dan tenaga medis sebenarnya tersedia di RSUD Karangasem.
Seluruh tenaga kesehatan diminta bekerja disiplin sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Isu sumber daya manusia turut menjadi perhatian utama. Dari total sekitar 800 pegawai RSUD Karangasem, Gus Par menyampaikan rencana penataan menyeluruh, termasuk pengurangan sekitar 200 pegawai yang akan dilakukan secara bertahap dan terukur.
Penataan ini ditujukan untuk menyesuaikan kebutuhan layanan, meningkatkan efisiensi, serta memperbaiki distribusi tenaga antara RSUD Karangasem dan RS Pratama.
“Ini bukan sekadar soal jumlah pegawai, tapi soal sistem kerja. Rumah sakit harus dikelola secara profesional, efektif, dan benar-benar berpihak pada pelayanan pasien,” tegasnya.
Selain itu, Gus Par meminta manajemen rumah sakit memperkuat koordinasi internal, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Unit Gawat Darurat (UGD), menegakkan disiplin dokter dan tenaga medis, serta mengembangkan inovasi layanan berbasis informasi yang lebih ramah dan mudah dipahami pasien.
Menutup sidak, bbupati kembali mengingatkan bahwa RSUD Karangasem merupakan fasilitas publik yang dibiayai oleh rakyat dan harus dijalankan dengan tanggung jawab moral yang tinggi.
“RSUD ini milik rakyat. Harapan dan nyawa masyarakat ada di tangan kita semua. Tidak ada ruang untuk main-main dalam pelayanan,” pungkas Gus Par. (*)
