Gubernur Koster Minta Perangkat Daerah Jadikan Data BPS Dasar Penajaman Program Pembangunan
BALIEXPRESS.ID — Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (6/2).
Pertemuan tersebut difokuskan pada pemaparan capaian indikator sosial ekonomi Bali tahun 2025 sekaligus penguatan kolaborasi menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah.
Dalam audiensi itu, Gubernur Wayan Koster menekankan pentingnya pemanfaatan data statistik yang valid dan terukur sebagai pijakan utama dalam mengimplementasikan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
“Data dari BPS ini sangat penting. Ini menjadi rujukan utama kita dalam merancang program pembangunan Bali agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan krama Bali,” tegas Gubernur Koster.
Kepala BPS Provinsi Bali memaparkan, sepanjang tahun 2025 perekonomian Bali tumbuh sebesar 5,82 persen (c-to-c).
Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11 persen.
Struktur ekonomi Bali masih ditopang sektor akomodasi dan makan minum, perdagangan, transportasi, konstruksi, serta industri pengolahan.
Dari sektor pariwisata, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali selama 2025 mencapai 6,94 juta kunjungan, melampaui kondisi sebelum pandemi.
Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara juga terus meningkat dengan total lebih dari 26,6 juta perjalanan.
Pada aspek kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan Bali per September 2025 tercatat sebesar 3,42 persen.
Angka ini menjadi yang terendah sejak penghitungan kemiskinan dilakukan pada 1996 sekaligus terendah secara nasional.
Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 160,09 ribu orang dengan garis kemiskinan rumah tangga sebesar Rp2,65 juta per bulan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali pada November 2025 berada di angka 1,45 persen, juga terendah di Indonesia.
Kondisi ketenagakerjaan menunjukkan pekerja formal telah melampaui pekerja informal, disertai peningkatan proporsi pekerja penuh.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 mencapai 80,53 dan menempatkan Bali di peringkat kelima nasional, yang mencerminkan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, BPS Bali juga menyampaikan proyeksi kependudukan Bali periode 2020–2050.
Jumlah penduduk Bali diperkirakan terus bertambah hingga mencapai puncak sekitar tahun 2046 dengan jumlah sekitar 4,75 juta jiwa, sebelum melandai dan berpotensi menurun setelah 2047 seiring perlambatan laju pertumbuhan penduduk yang diproyeksikan bahkan bernilai negatif pada periode 2045–2050.
Menanggapi data tersebut, Gubernur Koster menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar menjadikan data BPS sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan.
“Cari rumah tangga miskin yang masih tersisa ini, petakan secara detail. Kepala dinas sosial, PMD, dan perangkat daerah lain harus keroyokan. Target kita jelas, kemiskinan harus terus turun dan menuju nol di Bali,” ujar Gubernur.
Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pemetaan pengangguran serta menggelar bursa kerja berskala besar guna menjembatani lulusan SMK dan perguruan tinggi dengan dunia usaha.
“Pengangguran ini harus kita nolkan. Kita harus serius bikin job fair besar, datangkan perusahaan sebanyak-banyaknya, supaya anak-anak Bali terserap kerja,” tambahnya.
Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah meluncurkan program strategis “Satu Keluarga Satu Sarjana” sebagai bagian dari implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Program Satu Keluarga Satu Sarjana ini adalah investasi jangka panjang Bali. Kita ingin setiap keluarga punya sarjana, sehingga kemiskinan bisa diputus dari akarnya,” tegas Gubernur Koster.
Program yang mulai berjalan pada Agustus 2025 ini menargetkan 1.450 mahasiswa dari keluarga kurang mampu dengan pembiayaan penuh biaya pendidikan serta bantuan biaya hidup sebesar Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per bulan, bekerja sama dengan 26 hingga 28 perguruan tinggi di Bali.
Menanggapi proyeksi perlambatan pertumbuhan penduduk, Gubernur Koster juga memaparkan kebijakan strategis berupa Program Insentif Nyoman dan Ketut yang akan diberlakukan mulai tahun 2026.
Program ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan demografi sekaligus melestarikan identitas budaya Bali.
“Program Nyoman dan Ketut ini bukan hanya soal demografi, tetapi juga pelestarian identitas budaya Bali. Nama Nyoman dan Ketut tidak boleh punah. Ini juga bagian dari strategi pembangunan manusia Bali ke depan,” tegas Gubernur Koster.
Baca Juga: Pengempon Pura Dalem Balangan Akan Laporkan Dugaan Pemalsuan Yurisprudensi di Sidang Praperadilan
Program tersebut ditujukan bagi anak ketiga dan keempat dengan berbagai bentuk insentif, mulai dari perawatan khusus ibu hamil, bantuan pangan, pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA, hingga jaminan kuliah bagi keluarga kurang mampu.
Pelaksanaan awal dimulai pada 2025, dengan pemberian insentif penuh direncanakan berjalan pada 2026.
Dalam audiensi itu, Kepala BPS Provinsi Bali juga memohon dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang merupakan sensus ekonomi kelima dan dilaksanakan setiap sepuluh tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Gubernur Koster menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis dalam memperkuat basis data pembangunan, khususnya untuk mendorong transformasi ekonomi, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru sejalan dengan arah pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.(ika)
