BALIEXPRESS.ID - Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali terus memperkuat langkah menjaga stabilitas harga dan mendorong percepatan digitalisasi.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Provinsi Bali yang digelar pada 10 Februari 2026.
Pertemuan ini dipimpin oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, serta Deputi Bapanas I Gusti Ketut Astawa.
Turut hadir Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, para Bupati/Wali Kota se-Bali atau perwakilan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, unsur Polda, OJK, BPS, Bulog, anggota TPID dan TP2DD, serta jajaran Perumda se-Bali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Bali sepanjang 2025 tercatat sebesar 2,91 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan angka nasional 2,92 persen (yoy) dan tetap berada dalam target 2,5±1 persen.
Capaian ini menunjukkan inflasi Bali tetap terkendali di tengah tingginya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen.
Memasuki awal 2026, BPS mencatat inflasi Bali pada Januari sebesar 2,58 persen (yoy), masih dalam rentang sasaran dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,55 persen (yoy).
Stabilitas tersebut turut didukung oleh perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Seluruh penerimaan pajak dan retribusi daerah di Bali kini telah dilakukan secara digital.
Keberhasilan ini dinilai tidak lepas dari koordinasi dan sinergi TPID-TP2DD se-Provinsi Bali.
Ke depan, kolaborasi tersebut akan terus diperkuat agar inflasi tetap terkendali sepanjang 2026 serta transformasi digital semakin meluas.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya pengendalian inflasi karena stabilitas harga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan daya beli masyarakat.
“Harapannya, inflasi dapat dijaga dalam rentang sasaran agar kepastian harga baik kepada masyarakat maupun produsen khususnya petani dapat terjaga,” kata Koster.
Ia juga mendorong penggunaan produk lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan membangun perekonomian yang tangguh serta berdaya saing global.
Menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada triwulan I 2026, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali memaparkan sejumlah tantangan pengendalian inflasi.
Tantangan tersebut meliputi volatilitas produksi, dinamika cuaca, rantai pasok yang belum optimal, peningkatan permintaan komoditas pangan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kebutuhan pelaksanaan operasi pasar yang terencana.
Beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian antara lain cabai rawit, beras, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas juga menekankan bahwa komoditas aneka cabai perlu diwaspadai di tengah dinamika cuaca.
Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Mochamad Edy Yusuf, mengingatkan bahwa pengendalian inflasi merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan ekonomi daerah.
“Penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan neraca pangan daerah juga menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga,” jelasnya.
Menghadapi HBKN triwulan I 2026, TPID Bali memperkuat strategi jangka pendek, terutama melalui optimalisasi operasi pasar murah, percepatan kerja sama antar daerah guna memastikan pasokan, serta penguatan komunikasi publik.
Diharapkan inflasi bulanan tetap berada di bawah pola historis HBKN, inflasi tahunan sesuai sasaran nasional, dan inflasi pangan tetap terkendali.
Sejalan dengan itu, TP2DD terus mengakselerasi digitalisasi layanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah melalui transaksi nontunai.
Program unggulan TP2DD diarahkan untuk memperkuat ekosistem digital yang inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Bali serta penandatanganan Komitmen Bersama Akselerasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah se-Bali yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali.
Momentum ini menegaskan dukungan seluruh kepala daerah terhadap percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah secara konsisten dan berkelanjutan.
Dengan komitmen kolektif tersebut, implementasi kebijakan digitalisasi diharapkan berjalan lebih terkoordinasi dan terukur, serta memberikan dampak terhadap efisiensi ekonomi, pengendalian inflasi, dan penguatan stabilitas serta ketahanan ekonomi Bali.
Gubernur Bali juga berharap seluruh pihak konsisten menjalankan berbagai program digitalisasi yang telah ditetapkan dalam roadmap TP2DD 2026–2030.(***)
