BALIEXPRESS.ID - Ketersediaan ruang yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki di Bali dinilai masih terbatas.
Kondisi trotoar yang sering terputus, tidak rata, hingga dialihfungsikan menjadi jalur sepeda motor membuat aktivitas berjalan kaki di berbagai kawasan menjadi tidak ramah bagi masyarakat.
Isu tersebut mengemuka dalam Forum Jumpa Ngopi #16 bertajuk Bali Bicara Pejalan Kaki yang digelar pada Jumat (13/3).
Dalam forum tersebut, berbagai komunitas, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil membahas tantangan sekaligus peluang pengembangan mobilitas ramah pejalan kaki di Bali.
Baca Juga: PLN Cek Kesiapan SPKLU di Bali Jelang Mudik Lebaran, 142 Charger Disiagakan
“Hak dasar seperti aksesibilitas dan kenyamanan pejalan kaki selalu dipinggirkan, padahal kami juga pengguna jalan,” ujar salah satu partisipan dalam forum tersebut.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah komunitas seperti Komunitas Pejalan Kaki (Kopeka) Bali, Denpasar Bersepeda, serta Koalisi Bali Emisi Nol Bersih.
Diskusi juga mendapat antusiasme dari kalangan akademisi yang ingin membuka ruang dialog dan berbagi wawasan terkait mobilitas berkelanjutan.
Forum ini diselenggarakan oleh WRI Indonesia bersama Pusat-Pusat Studi Universitas Warmadewa (Warmadewa Research Center).
Kegiatan tersebut menjadi langkah awal membangun gerakan kolektif antara organisasi masyarakat sipil, komunitas, akademisi, dan para profesional untuk mendorong perhatian terhadap hak pejalan kaki.
Berbagai aspek terkait pejalan kaki dibahas dalam diskusi tersebut, mulai dari tren pembangunan infrastruktur di tingkat global hingga kondisi di Indonesia.
Director Urban Design URBAN+, Ardzuna Sinaga, memaparkan sejumlah praktik baik pengembangan ruang pejalan kaki di kota-kota dunia seperti Bangkok, Hong Kong, dan Seoul, serta tantangan yang masih dihadapi di kota-kota Indonesia seperti Bandung dan Jakarta.
Ia juga menyoroti potensi pengembangan kawasan ramah pejalan kaki di Bali, termasuk di Sanur dan Ubud.
“Kerangka pedestrian terintegrasi memiliki potensi untuk membuka ruang kreatif, membangun fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan tersembunyi, hingga menjadi panggung kewirausahaan untuk publik,” ujarnya.
Diskusi kemudian dilanjutkan oleh Co-chair International Advisor Warmadewa Research Centre, I Nyoman Gede Maha Putra, yang menyoroti konteks lokal Bali, khususnya kaitan antara perkembangan urbanisasi, pariwisata, serta dampaknya terhadap infrastruktur pejalan kaki.
“Ada pandangan neoliberalisme yang terjadi saat kita melihat siapa yang seharusnya menikmati ruang kota di daerah tersebut. Pada saat saya pergi ke Ubud, sempat terlintas di depan saya nenek-nenek dan cucunya yang kesulitan untuk menyebrang dan menuju tempat tujuannya karena sulitnya berjalan dan tidak tersedianya bemo. Yang akhirnya saya berikan tumpangan. Terlihat bahwa pembangunan jalan ini memunculkan ketimpangan sosial, terutama pada masyarakat yang seharusnya menikmati lingkungan tempat tinggal mereka,” jelasnya.
Sementara itu, Urban & Transport Analyst WRI Indonesia, Fairuzia Rahman, memaparkan kondisi terkini serta peluang pengembangan transportasi tidak bermotor atau Non-Motorized Transport (NMT) di Bali.
Ia juga menyinggung pengembangan Kawasan Rendah Emisi (KRE) sebagai salah satu solusi mobilitas berkelanjutan.
“Kita perlu merebut kembali ruang pejalan kaki dari dominasi kendaraan pribadi. Melalui perencanaan yang partisipatif, kami harap KRE Sanur sebagai bagian dari Bali Low Emission Zone Initiative (BLEZI) menjadi pembuktian konsep rintisan desain berorientasi manusia atau human-centered design,” katanya.
Melalui diskusi berbasis data, pengalaman lapangan, serta refleksi terhadap nilai-nilai lokal, forum ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman bersama dan rekomendasi konkret guna mendorong terciptanya sistem mobilitas yang lebih berkelanjutan di Bali, sekaligus mendukung target emisi nol bersih di masa depan.(Ika)
