BALIEXPRESS.ID – DPRD Bangli menggelar rapat paripurna pada Rabu (25/3/2026). Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangli atas pelaksanaan APBD 2025 itu dipimpin Ketua Dewan I Ketut Suastika.
Hadir juga Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra dan pimpinan OPD.
Dalam rapat tersebut, Suastika menegaskan bahwa DPRD memiliki kewenangan meminta dan menilai LKPJ kepala daerah sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
Baca Juga: Porsenijar Klungkung 2026 Resmi Bergulir, Ribuan Pelajar Siap unjuk Bakat
Ketentuan ini mengacu pada PP Nomor 13 Tahun 2019 terkait laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Secara normatif, LKPJ memegang peranan penting dalam memastikan jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah penyampaian LKPJ, DPRD wajib melakukan pembahasan maksimal 30 hari.
Hasilnya berupa rekomendasi berisi catatan strategis, saran, dan masukan konstruktif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta ketepatan penyusunan anggaran tahun berikutnya.
“Kami mengajak para kepala OPD bersikap kooperatif dan proaktif dalam proses pembahasan Bersama gabungan komisi-komisi nanti,” jelasnya.
Sementara itu, Sekda Riana Putra memaparkan realisasi pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp272 miliar atau 90,06 persen dari target Rp303 miliar.
Pendapatan transfer, baik dari pusat maupun antar-daerah mencapai Rp970,30 miliar atau 95,54 persen dari target Rp1,02 triliun.
