Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fiskal Terbatas, DPRD Bangli Desak Pemkab Perkuat Pemungutan PAD

I
Penulis: I Made Mertawan❯
Anggota dewan I Ketut Bakuh (kanan) usai membacakan laporan gabungan komisi dalam rapat paripurna Kamis (9/4/2026). (Ist)
Anggota dewan I Ketut Bakuh (kanan) usai membacakan laporan gabungan komisi dalam rapat paripurna Kamis (9/4/2026). (Ist)

Advertisement

BALIEXPRESS.ID- DPRD Kabupaten Bangli menyampaikan laporan gabungan komisi-komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangli atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (9/4/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika. Penyampaian laporan dilakukan setelah melalui rangkaian pembahasan mendalam di lembaga dewan.

Dalam laporan gabungan komisi yang dibacakan anggota dewan I Ketut Bakuh, disampaikan bahwa DPRD Bangli menilai penyelenggaraan pemerintahan sepanjang 2025 secara umum berjalan baik, namun masih terdapat indikator yang belum tercapai optimal.

Hal tersebut terutama pada sektor pendapatan daerah dan pelayanan publik. Oleh karena itu, sejumlah rekomendasi strategis disampaikan kepada pemerintah daerah.

Salah satu catatan utama DPRD terkait ruang fiskal daerah yang dinilai masih sangat terbatas.

Advertisement

DPRD meminta bupati agar memperkuat intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut termasuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan dengan menerapkan sistem digitalisasi yang lebih inovatif dan efektif.

Selain itu, DPRD memberikan apresiasi atas kerja keras Bupati Bangli dalam menjalin komunikasi dengan Pemprov Bali serta beberapa kabupaten lainnya seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar sehingga Bangli rutin memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam jumlah signifikan.

"Sudah sepantasnya lembaga yang terhormat ini memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras tersebut," kata Bakuh.

Meski demikian, lanjut politikus PDIP ini, DPRD meminta bupati tetap melanjutkan lobi dan koordinasi dalam kerangka Bali one island, satu pola dan satu tata kelola. 

Advertisement

Artikel Terkait

Target PAD Tabanan 2027 Rp951 Miliar, Banggar DPRD Minta Pemerintah Tak Sok Kaya

Target PAD Tabanan 2027 Rp951 Miliar, Banggar DPRD Minta Pemerintah Tak Sok Kaya

Banggar DPRD Tabanan meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar membuat target pendapatan dalam APBD 2027 lebih realistis.

TKD 2027 Diproyeksi Turun Rp27,96 Miliar, Pemkab Jembrana Siapkan Langkah Jaga Stabilitas Fiskal

TKD 2027 Diproyeksi Turun Rp27,96 Miliar, Pemkab Jembrana Siapkan Langkah Jaga Stabilitas Fiskal

Pemkab Jembrana kembali menghadapi tantangan dalam menjaga ruang fiskal daerah. Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 diproyeksi turun Rp27,96 miliar.

Buleleng Punya Pendapatan Rp2,64 Triliun, Tapi Belanja Justru Direm Rp131 Miliar

Buleleng Punya Pendapatan Rp2,64 Triliun, Tapi Belanja Justru Direm Rp131 Miliar

Di balik seremoni Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng, Jumat (25/9), tersimpan sinyal yang patut dicermati. Pemerintah daerah memilih menahan diri dalam berbelanja, justru ketika pendapatan daerah diproyeksikan tumbu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer