SINGARAJA, BALI EXPRESS – Upaya memperkuat sistem penanggulangan bencana yang adaptif dan berbasis data terus dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng. Salah satunya melalui rapat optimalisasi Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) yang digelar di Kantor BPBD Buleleng.
Rapat ini menjadi bagian dari tindak lanjut inisiatif Pemerintah Provinsi Bali dalam mengembangkan SIK, sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk menjawab tantangan kebencanaan yang kian kompleks. Tidak hanya mencatat kejadian bencana, SIK kini mencakup seluruh siklus penanggulangan, mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran BPBD Buleleng, Pusdalops, UPTD PBD Pusdalops BPBD Provinsi Bali, serta perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng, I Gede Suyasa, dalam arahannya menegaskan bahwa optimalisasi SIK merupakan langkah strategis untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Dengan sistem yang terintegrasi, data kebencanaan dapat diakses secara terpusat dan real-time.
“SIK memudahkan pemetaan daerah rawan bencana, analisis risiko, hingga visualisasi data geospasial. Ini menjadi dasar penting dalam perencanaan yang lebih akurat dan responsif,” ujarnya, Rabu (22/4).
Menurutnya, keberadaan SIK juga mendorong transparansi dan efisiensi melalui digitalisasi birokrasi. Integrasi antara BPBD Provinsi Bali dan BPBD kabupaten/kota menjadi nilai tambah dalam mempercepat alur informasi dan koordinasi saat terjadi bencana.
Namun demikian, ia tidak menampik masih adanya sejumlah tantangan dalam implementasi sistem ini. Ketergantungan pada jaringan internet menjadi salah satu kendala utama, terutama di wilayah dengan akses terbatas. Selain itu, potensi overload sistem saat pelaporan tinggi juga menjadi perhatian.
“Yang tidak kalah penting adalah kualitas data. Input yang tidak akurat akan berdampak pada validitas informasi dan tentu memengaruhi pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BPBD Buleleng mendorong pengembangan lanjutan, termasuk membuka akses Open API dari SIK Provinsi Bali. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem internal BPBD Buleleng serta meningkatkan interoperabilitas dengan berbagai sistem pendukung lainnya di daerah.
