DPRD Bali Terima LHP BPK RI, Pemprov Bali Pertahankan WTP 13 Tahun Berturut-turut
BALIEXPRESS.ID - DPRD Provinsi Bali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-39 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Senin (8/6).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya bersama para Wakil Ketua DPRD Bali.
Turut hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala lembaga negara di Bali, bupati dan wali kota se-Bali, serta para ketua DPRD kabupaten/kota.
Dalam kesempatan tersebut, BPK RI menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Baca Juga: Gubernur Koster Tegaskan Bali Harus Dibangun Bersama, Gotong Royong dan Buang Ego Sektoral
Raihan tersebut menjadi pencapaian ke-13 secara berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2012.
Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan kewajiban yang dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari pengawasan pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, opini yang diberikan BPK memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Opini menunjukkan bagaimana public trust dibangun. Jika keuangan negara dikelola dengan baik, masyarakat akan percaya. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, kepercayaan publik akan menurun,” katanya.
